Subsidi berjumlah besar yang tidak tepat sasaran inilah yang harus dikaji dan dievaluasi ulang. Jika pemerintah berniat untuk melanjutkan subsidi BBM, regulasi atau pengawasan yang lebih ketat harus dilakukan agar subsidi menjadi tepat sasaran dan efektif. Jika subsidi ini terus salah sasaran, masyarakat akan terbiasa konsumtif menggunakan BBM serta pencemaran udara akan terus terjadi. Jika memang pemerintah belum memiliki sistem yang kuat untuk melakukan pengawasan ekstra terhadap penerima subsidi BBM, pemberhentian atau pengurangan dapat menjadi pilihan yang dipertimbangkan.
Tidak Bisa Diberhentikan 100%?
Dengan prediksi gencarnya kendaraan elektrik dan Indonesia yang kaya akan sumber daya nikel, serta berbagai alasan mengapa subsidi BBM perlu dipertimbangkan lagi, Indonesia ternyata masih belum bisa bebas dari penganggaran subsidi BBM. Masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur bergantung kepada BBM akan secara langsung terdampak jika subsidi dihentikan. Padahal, Indonesia belum memiliki regulasi dan aturan untuk mencari alternatif solusi untuk masyarakat yang terdampak jika subsidi BBM dihentikan. Pilihan tentang alternatif kendaraan saat ini hanya mampu dijangkau oleh orang-orang mampu dan kaya dengan mengganti mobil berbahan bakar minyak ke bahan bakar listrik. Tidak hanya orang-orang mampu, petani dan nelayan juga memiliki pilihan untuk beralih ke energi yang lebih bersih seperti traktor atau perahu bertenaga listrik/surya. Namun, proses menuju energi bersih tentu akan memakan waktu dan biaya pengembangan yang tidak sedikit. Di sisi lain, mayoritas masyarakat yang terdampak belum memiliki alternatif pengganti yang jelas dari kendaraan berbahan bakar minyak, selain dari angkutan umum yang belum memenuhi jumlah armada yang ideal secara merata.
Negara Tanpa Subsidi BBM: Filipina
Di Filipina, pemerintahnya tidak semerta-merta menghapus subsidi BBM. Pada tahun 1990, mereka mereformasi sektor energi dengan tujuan untuk memperkenalkan persaingan di pasar energi, mengurangi beban fiskal, serta menarik partisipasi sektor swasta. Reformasi ini menghasilkan umpan balik yang positif terbukti dengan banyaknya pemain independen baru yang masuk ke pasar. Meski terjadi peningkatan pesaing di pasar minyak, komite peninjau independen yang dibentuk oleh departemen energi tidak menemukan adanya penetapan harga yang berlebihan ataupun keuntungan berlebih yang diterima sebagian perusahaan.Â
Dalam deregulasi ini, harga minyak lokal memiliki hubungan positif yang lebih besar dari harga minyak dunia; ketika harga minyak global mengalami fluktuasi, harga minyak lokal Filipina mengalami fluktuasi yang signifikan. Meski begitu, perbandingan antara harga minyak lokal dengan harga minyak dunia cenderung stabil. Harga minyak dan bahan bakar di Filipina ditentukan oleh pasar dengan intervensi pemerintah seperti memberlakukan PPN kepada semua produk minyak mulai dari diesel, bahan bakar bunker, kerosin, dan LPG. Selain PPN, pemerintah Filipina juga menerapkan pajak eksais selain dari produk-produk minyak yang sudah disebutkan. Pendapatan dari pajak eksais ini digunakan untuk menstabilkan harga produk minyak agar tetap berada di jangkauan masyarakat umum.
Dari tahun 2000 hingga 2009, ketika diberlakukan kebijakan deregulasi, penggunaan energi per kapita dengan PDB per unit energi yang terpakai menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Penggunaan energi per kapita kerap menurun, tetapi PDB per kapita dari penggunaan energi konstan meningkat. Grafik 4 mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi penggunaan energi dengan penerimaan PDB per unit.Â
Penerapan deregulasi subsidi BBM di Filipina menghasilkan hasil yang positif. Filipina dan Indonesia tidaklah jauh berbeda dari segi ekonomi terutama pada sektor energi dan bahan bakar minyak, salah satunya adalah pemerintah yang masih memiliki peran mengintervensi pasar untuk melakukan stabilitas harga meski implementasi dan bentuk pasarnya berbeda. Kebijakan Filipina dalam meregulasi ulang subsidi BBM mungkin akan bisa diterapkan di Indonesia sebagai pengumpulan anggaran program makan siang gratis. Dalam kajian Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia (UI), pengalihan subsidi BBM ke program perlindungan sosial merupakan langkah realistis pemerintah sebagai redistribusi. Namun dalam praktiknya, pengadaan program makan siang gratis memiliki banyak resiko.
Resiko Program Makan Siang Gratis
Meski memiliki tujuan yang baik, yakni untuk menyiapkan generasi emas 2045, program makan siang gratis memiliki banyak potensi kecurangan. Pihak yang paling diuntungkan bukanlah penerimanya, melainkan vendor yang menyediakan makanan tersebut. Vendor makanan inilah salah satu pihak yang berpotensi untuk melakukan kecurangan dalam rangka mencari keuntungan lebih
