Mohon tunggu...
HIMIESPA FEB UGM
HIMIESPA FEB UGM Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi (HIMIESPA) merupakan organisasi formal mahasiswa ilmu ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada DI Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Alegori Sri Lanka: Cerita Hancurnya Negeri Ceylon

1 Desember 2022   15:12 Diperbarui: 1 Desember 2022   15:47 892
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Grafik 1. Statistik Debt-to-GDP Sri Lanka 2015-2021.Sumber: CEIC (2022)

Alasan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut menurut mereka adalah untuk memberikan insentif kepada individu, rumah tangga, dan bisnis supaya memiliki pendapatan yang lebih besar, membangun perekonomian, dan menciptakan lapangan pekerjaan. 

Padahal, banyak ekonom dan pengamat bahwa kebijakan tersebut merupakan gerakan populis dan tidak disertai adanya riset dan nasihat yang komprehensif. Selain itu, Gotabaya Rajapaksa juga menunjuk Mahinda Rajapaksa, saudara kandungnya, menjabat sebagai perdana menteri (Reuters, 2019). 

Latar belakang Gotabaya yang berbasis militer membuat kondisi politik tidak baik dan gagal menangani krisis. Gotabaya memotong pajak VAT 15% menjadi 8% dan pajak indirect taxes dari 28% menjadi 24%. Hal ini menyebabkan penurunan PDB sebesar 2%.

Grafik 2. Statistik (A) Impor dan (B) Ekspor Sri lankaSumber: Central Bank of Sri Lanka
Grafik 2. Statistik (A) Impor dan (B) Ekspor Sri lankaSumber: Central Bank of Sri Lanka

Bertahun-tahun, Sri Lanka mengalami defisit pada neraca berjalan (current account) secara rata-rata proporsionalnya, ditandai dengan nilai atau jumlah barang yang diimpor lebih besar daripada barang yang diekspor. Kebijakan lainya yang dianggap blunder adalah organic farming yang membuat impor pupuk berkurang, sehingga terjadi kegagalan produksi sektor pertanian. 

Terjadi penurunan sekitar 30% yang menyebabkan inflasi dan kelangkaan pada sektor pangan. Terdapat juga restriksi impor agar balance of payment cenderung positif, tetapi terjadi dampak dari restriksi ini terhadap sektor pangan dan energi. Sri Lanka bergantung sepenhnya ada impor petroleum. 

Maka kebijakan ini menjadikan Sri Lanka mengalami kelangkaan pangan dan pemadaman listrik selama 13 jam sehari. Transportasi publik juga kolaps karena krisis energi (Sebastian, 2022). 

Klimaks: Krisis Ekonomi pun Terjadi

Bertahun-tahun, bahkan setelah turunnya kekuasaan Mahinda Rajapaksa, Sri Lanka terus berjalan di ambang defisit anggaran. Selain itu, berdasarkan trennya, pendapatan pemerintah Sri Lanka menurun selama 20 tahun--yang paling signifikan adalah ketika kebijakan pemotongan pajak dilaksanakan dan pandemi Covid-19. 

Apalagi, tepat pada saat pandemi Covid-19 muncul, Sri Lanka harus kehilangan banyak pendapatannya karena tidak di saat-saat itu tidak ada banyak perdagangan internasioal yang aktif, serta melemahnya sektor pariwisata di sana. 

Grafik 3 . Jumlah kedatangan Wisatawan ke Sri Lanka Sumber: CBSL
Grafik 3 . Jumlah kedatangan Wisatawan ke Sri Lanka Sumber: CBSL

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun