Oleh: Stephanie Dame Augustine  (Ilmu Ekonomi 2018) dan Christian Tangkere  (Ilmu Ekonomi 2018), Staf Departemen Kajian dan Penelitian HIMIESPA FEB UGM 2019
Latar Belakang
Permasalahan utang pemerintah merupakan salah satu topik hangat perekonomian yang tak pernah lekang oleh waktu. Beberapa pihak menganggap keberadaan utang pemerintah merupakan sesuatu yang buruk dan dapat melemahkan perekonomian negara. Namun, terdapat juga pihak-pihak yang menganggap keberadaan utang pemerintah sebagai suatu langkah awal untuk pertumbuhan ekonomi.
Dalam dua puluh tahun terakhir, utang pemerintah pusat Indonesia telah meningkat sebesar 96,74 persen dari sekitar 127,407 triliun Rupiah pada 1996 menjadi sekitar 3,89 kuadriliun pada 2016 (The World Bank, 2019a). Peningkatan utang pemerintah pusat Indonesia diikuti pula berbagai macam faktor, termasuk perubahan kurs dan pertumbuhan produk domestik bruto.
Oleh karena itu, terdapat perbedaan tren jika dilihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Rasio utang terhadap PDB Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif. Walaupun diawali tren penurunan sejak 1998, mulai 2012, indikator perekonomian ini menunjukkan tren peningkatan (The World Bank, 2019b).
Salah satu tujuan utang pemerintah adalah untuk membiayai belanja sektor publik yang diharapkan dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam tiga tahun terakhir, total gross public sector debt position Indonesia telah meningkat sebesar 28,21 persen dari Rp7.309.661 miliar pada kuartal IV 2016 (Bank Indonesia, 2017) menjadi Rp9.371.941,29 miliar pada kuartal IV 2018 (Bank Indonesia, 2019).
Berdasarkan data  dari International Monetary Fund, terlihat bahwa besarnya rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) di suatu negara berbeda pada setiap klasifikasi kondisi perekonomian. Pada 2017, negara maju memiliki rata-rata rasio utang terhadap PDB sebesar 266 persen.Â
Sedangkan, negara berkembang memiliki rata-rata rasio utang terhadap PDB sebesar 168 persen dan negara berpenghasilan rendah sebesar 77 persen. Dalam sumber yang sama, Mbaye dan Badia (2019) mengungkapkan bahwa negara maju cenderung memiliki tingkat utang terhadap PDB yang tinggi.
Sedangkan, negara-negara emerging markets memiliki tingkat utang terhadap PDB yang bervariasi dan negara berpenghasilan rendah umumnya memiliki tingkat utang terhadap PDB yang rendah.
Menurut The Economist (2017), emerging market merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi suatu perekonomian yang tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, dan tidak terlalu dekat dengan modal asing. Dua karakteristik utama emerging markets adalah tingkat volatilitas dan transisi yang tinggi, baik dalam dimensi ekonomi, politik, sosial, maupun demografis (Mody, 2004).
Sustainability gap yang didefinisikan sebagai perbedaan antara keseimbangan fiskal dan keseimbangan stabilisasi utang (Kose, et al., 2017) merupakan masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara emerging markets. Studi ini akan menguji apakah peningkatan maupun penurunan utang publik pemerintah berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi negara.
