Memahami Resiliensi Ekonomi

Disamping kualitas institusi, kepastian hukum yang menjamin pihak swasta dalam kontrak, property rights atau hak milik juga penting. Regulasi yang hadir harus "smart", dengan kata lain dapat selain dapat menjadi stimulus perekonomian juga menjadi "obat jamu" atau bersifat siklis dalam menghadapi guncangan. Karena sifat dinamis dari kebijakan menuntut dukungan regulasi yang "smart" .

Ketika tercipta institusi serta regulasi yang baik, maka langkah selanjutnya adalah memastikan kebijakan fiskal terarah dan tepat. Karena kebijakan fiskal yang tepat dapat meningkatkan resiliensi ekonomi. 

Investasi publik melalui kebijakan fiskal dapat mendorong efisiensi perekonomian serta menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja ketika terjadi krisis.

Kebijakan fiskal lainnya yang tidak kalah penting adalah automatic stabilizer. Automatic stabilizer merupakan serangkaian kebijakan fiskal, seperti jaminan pengangguran atau bantuan langsung tunai (BLT), berfungsi sebagai alat stabilisasi perekonomian ketika terjadi guncangan atau krisis. 

Kebijakan ini dapat meminimalkan biaya yang terjadi akibat dari krisis. Namun, perlu diketahui bahwa semakin besar porsi anggaran untuk automatic stabilizer, maka dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Automatic stabilizer memang meminimalkan dampak dari guncangan, tetapi akan menghasilkan inefisiensi.

Manakah yang perlu diprioritaskan? Investasi publik dan automatic stabilizer memiliki peran penting masing-masing. Karena itu tidak dapat dipilih salah satu namun harus dilakukan kombinasi kebijakan. Salah satu contoh adalah ketika terjadi krisis 1998, pemerintah berusaha untuk mencegah peningkatan kemiskinan melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS). 

Atau ketika tahun 2005 pada saat harga bahan bakar minyak (BBM) melonjak lebih dari 80 persen, pemerintah menerapkan kebijakan BLT untuk meminimalkan dampak yang terjadi. Demikian pula dengan investasi publik, seperti pembangunan infrastruktur besar-besaran atau porsi anggaran pendidikan yang besar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tidak ada panduan baku dalam menetapkan prioritas antara investasi publik dengan automatic stabilizer karena mengikuti situasi yang berkembang.

Struktur Ekonomi Yang Mumpuni

Dengan kualitas institusi yang baik dan kebijakan fiskal yang tepat, maka perhatian selanjutnya adalah menciptakan struktur ekonomi yang mumpuni melalui kebijakan struktural. Struktur ekonomi ini mencakup berbagai sektor, seperti industri dan jasa.

Kebijakan struktural, selain memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal dan produktivitas, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui resiliensi ekonomi (OECD 2017). Karena kebijakan struktural bersfiat ex-ante, yaitu kebijakan yang bersifat preventif dengan mengurangi kerentanan perekonomian terhadap guncangan. 

Di samping bersifat ex-ante, kebijakan struktural juga memiliki ciri ex-post, yaitu kemampuan untuk menyerap krisis yang menghadang. Contoh, meminimalkan halangan masuk-keluar pasar (atau biasa disebut barriers to entry-exit) akan meningkatkan kemampuan perekonomian untuk menyerap krisis, melalui realokasi sumber daya dari bisnis yang mati menuju bisnis yang baru.