Wanita dalam Pembangunan Nasional: Masalah dan Solusi

Berbagai hal dapat dilakukan untuk mendorong potensi wanita dalam perekonomian Indonesia. Pertama adalah dengan mempermudah akses informasi pasar bagi wanita. Kondisi saat ini, wanita yang bekerja dalam sektor informal menghadapi permasalahan, yaitu kurangnya akses informasi terhadap pasar, informasi tersebut meliputi selera permintaan konsumen, kemampuan pesaing dan hal lainnya. Hal tersebut membuat kualitas produk yang dihasilkan oleh wanita dari sektor informal tidak mampu bersaing dengan produk dari sektor formal. 

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat melakukan penyuluhan atau pelatihan bagi tenaga kerja wanita di sektor informal ataupun usaha kecil menengah lainnya. Dengan adanya penyuluhan atau pelatihan, maka secara perlahan dapat meningkatkan produktivitas wanita tersebut sehingga nantinya akan berimbas pada peningkatan daya saing. Peningkatan daya saing tersebut dapat mengangkat peran wanita dalam perekonomian Indonesia.

Kedua adalah merangkul berbagai elemen masyarakat untuk mempermudah akses terhadap modal usaha, khususnya usaha kecil menengah. Dengan demikian, wanita diharapkan mampu untuk mempertahankan usahanya dalam jangka panjang. Meskipun telah ada program bantuan permodalan bagi usaha kecil menengah, banyak pihak masih menganggap bahwa peminjaman kredit melalui badan resmi terlalu rumit (Kemenpppa, 2012). Maka dari itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem peminjaman permodalan bagi usaha kecil menengah yang mayoritas dilaksanakan oleh wanita.

Faktanya, kedua solusi di atas telah dirumuskan dalam sebuah program pemerintah, yaitu program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). PPEP dilaksanakan oleh Kemenpppa dengan menggandeng banyak lembaga dan kementerian. Salah satunya yaitu Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa Prima). Model desa ini memanfaatkan potensi masyarakatnya, khususnya wanita, untuk ikut andil dalam pembangunan desanya. 

Namun, efisiensi dan efektivitas program ini harus ditingkatkan lagi. Dengan metode desentralisasi, banyak kabupaten/kota yang belum mampu melaksanakan program tersebut dengan baik, karena terkendala pengawasan dan teknis. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan langsung dan arahan khusus dari Kemenpppa demi terlaksananya program Desa Prima secara optimal.

Pada akhirnya, diperlukan kontribusi dari semua lapisan masyarakat dan kolaborasi dari berbagai lembaga pemerintah untuk mendukung kesetaraan gender. Permasalahan gender ini bukan perkara yang berfokus pada bagaimana kita melihat wanita sebagai objek diskriminasi melainkan sebagai subjek pengembangan.

Untuk kritik dan saran: himiespa.dp@gmail.com

Referensi

Badan Pusat Statistik, 2015. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. Jakarta : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik, 2015. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2015. Jakarta : Badan Pusat Statistik

International Labour Organization, 2015. Indonesia: Tren Sosial dan Ketenagakerjaan Agustus 2014. Jakarta : International Labour Organization