Hadiri KLB Sejumlah Kader Partai Demokrat di Maluku Utara Terancam Dipecat

Kisruh partai Demokrat yang berujung pada digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu, membuat kekuatan partai berlambang bintang mercy itu terbelah, kini muncul kelompok versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko. 

Pasca KLB, saling klaim pun terjadi, misalnya pihak AHY menuding KLB yang digelar di Deli Serdang telah melanggar hukum karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ADRT) partai. 

Sikap AHY pun diikuti sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat, yang menolak hasil pelaksanaan KLB, salah satunya DPD Maluku Utara. 

Seperti dikutip dari Malut Post, Senin (8/3/2021) melalui wakil ketua DPD demokrat versi AHY, Rusdi Yusuf mengatakan ada 13 nama kaders partai Demokrat di Malut yang mengikuti KLB tersebut terancam di pecat. "mereka yang ikuti KLB dipecat dan ditarik kartu keanggotaannya. Dan bagi anggota DPRD di-PAW," tegas Rusdi Yusuf. 

Penegasan wakil ketua partai Demokrat Malut ini, berimbas pada kisruh partai Demokrat di Malut, pasalnya mereka yang tergabung di kubu Moeldoko pasti balik menantang wakil ketua dan sejumlah pengurus versi AHY tersebut. dan dipastikan tetap berlanjut hingga 2024 nanti. 

Tentu, konflik seperti ini sangat merugikan partai Demokrat khususnya DPD Malut, pasalnya dari 13 nama kaders partai Demokrat yang terancam dipecat merupakan pengurus inti dan senior di partai berlambang bintang mercy itu, mereka diantaranya Sekretaris DPD Fachri K Sangadji, Wakil Ketua Hendra Karianga, Wakil Ketua Akbar Basra, Wakil Sekretaris Aksa Basra, Wakil Sekretaris Imran Sergi. 

Sementara itu, dari DPC diantara: Ketua DPC Halmahera Utara Yulius Dagilaha, Ketua DPC Halmahera Tengah Masri Hidayat, Ketua DPC Kepulauan Sula Ajirin Duwila, Ketua DPC Morotai Karim Hasari, Sekretaris DPC Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, mantan Ketua DPC Halmahera Selatan Lukac Tabem, serta Wakil Ketua DPC Halmahera Timur Irwan Abubakar. 

Apabila nama-nama ini nantinya resmi dipecat, maka kisruh partai Demokrat Malut dipastikan kian menarik, pasalnya mereka tidak akan tinggal diam dengan kebijakan partai, terlebih saat ini mereka berada pada kubu Moeldoko, yang nantinya apabila Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) memberikan legitimasi Moeldoko sebagai pemimpin baru partai Demokrat, maka dipastikan bahwa kelompok yang berseberangan dengan mereka pun mendapat sanksi pemecatan. 

Sebab secara terang-terangan Ketua DPD Demokrat Malut versi AHY, Hendrata Thes menegaskan kaders yang terlibat pada KLB di Deli Serdang akan diberikan sanksi tegas dari DPP, "Saya tegaskan, Demokrat Malut tidak ikut KLB. Bagi kaders yang ikut akan diberi sanksi tegas oleh DPP. Begitu juga DPC-DPC yang terlibat pada KLB akan ada sanksi. Semua nama-nama sudah dikantongi DPP," ujar ketua DPD Demokrat Malut Hendrata Thes, dikutip dari Malut Post, Senin (8/3/2021). 

Dan pasti, ancaman tersebut pasti benar-benar diwujudkan oleh DPP versi AHY. Namun, bisa saja kelompok yang terlibat pada KLB nantinya memimpin partai Demokrat Malut dan kembali memecat kaders Demokrat kubu AHY. 

Sebab, seperti dikatakan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, menurutnya Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) akan memberikan legitimasi kepada Moeldoko. Lantaran, Moeldoko merupakan sosok yang berada di lingkaran kekuasaan, yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresiden (KSP). 

"Saya punya keyakinan 99 persen akan disahkan oleh Kemenkumham. Walaupun KLB-nya inkonstitusional, abal-abal dan odong-odong. Karena mereka satu atap dan satu rumah yaitu sama-sama orang istana. Mereka friend," kata Ujang dikutip dari Tribunnews.com, Minggu, (7/3/2021).

Nah, untuk memastikan kelompok mana yang nantinya memimpin partai Demokrat Malut, kita menunggu keputusan dari Menkumham. Namun, yang pasti untuk sementara, baik kubu AHY maupun Moeldoko berharap pada keputusan Menkumham, yaitu menolak atau diterima.