Respon ASEAN dalam isu kekerasan Thailand-Myanmar

Konflik yang terjadi di perbatasan Thailand-Myanmar ini karena negara Myanmar terjebak dalam perang saudara. Militer Myanmar sudah mencoba menyeimbangkan dan menstabilkan keadaan negara dari dulu (mulai dari tahun 1962 hingga sekarang) namun di perburuk dan di perparah oleh kudeta yang terjadi di tahun 2021 yang di lakukan militer myamar terhadap peraih nobel Aung san suu kyi dan ini membuat ketidak stabilan di dalam negara Myanmar itu sendiri semakin memburuk apa lagi banyak pos pos militer dan di rebutnya kota Myawaddy tapi tak hanya itu yang membuat keadaan dalam negri Myanmar semakin memburuk ada hal lain seperti perang saudara yang terjadi antara aliansi longgar tantara etnis minoritas dan Gerakan perlawanan yang  melakukan protes anti-kudeta. Ini semua merupakan kemunduran bagi junta (nama militer Myanmar) yang memiliki misi untuk mempertahankan keamanan dalam negri Myanmar dan di tambah junta sudah terhimpit sanksi sanksi dari negara barat, karena kota Myawaddy sebelumnya di kuasai oleh Organisasi anti kudeta, "mengapa ini merupakan kemunduran bagi junta?" karena kota Myawaddy ini adalah salah satu sumber pendapatan bagi negara Myanmar yang lumayan besar bahkan laporan pendapatan pajak pertahunnya saja bisa bernilai lebih dari USD1 Miliar.

Ada salah satu surat kabar Khaosod dalam postingan sosial medianya di "X" Menunjukan video warga sipil Myanmar yang banyak dari mereka merupakan perempuan dan anak anak yang di giring oleh tantara Thailand masuk ke pintu perbatasan Thailand Myanmar. Dapat di pahami konflik ini bukan merupakan konflik bagi Thailand dan mynmar, tapi antara junta (militer Myanmar) dengan organisasi anti kudeta / militer.

Sebenarnya Krisis politik yang terjadi di Myanmar tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan Thailand tapi karena banyaknya pengungsi yang datang ke wilayah kedaulatan Thailand dan Thailand merasa terancam keamanan negaranya dengan adanya para pengungsi ini karena mereka harus menampung itu semua bayangkan saja pada tahun 2021 yang dimana tahun konflik itu di mulai sudah ada sekitar 2503 orang yang mengungsi ke Thailand dan di tahun 2023 bulan maret sudah ada sekitar 1,3 juta orang yang menjadi pengungsi internal dan 13 ribu anak anak sudah terbunuh karena bentrok antara organisasi anti kudeta (KNU) dengan Militer Myanmar dan PBB memperkirakan bahwa sejak kudeta 2021 17,6 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Respon respon yang diberikan negara anggota ASEAN dan ASEAN itu sendiri juga berbeda beda :

- ASEAN, Respon ASEAN telah memblokir Myanmar untuk ikut dan berpartisipasi dalam semua aktifitas KTT regional sejak awal kudeta di tahun 2021, ASEAN juga sudah melakukan pertemuan pada April 2021 yang menghasilkan 5 point sebagai berikut:

1). ASEAN meminta untuk penghentian atas semua kekerasan dan penggunaan kekuasaan secara semena mena.

2). ASEAN mendorong agar Myanmar melakukan dialog dan de-eskalasi agar dapat menemukan solusi yang terbaik

3). ASEAN akan melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada semua korban terdampak dari kudeta yang terjadi di Myanmar

4). ASEAN menunjuk Prakasit Kanchana dari Thailand untuk memfasilitasi dalam berdialog dan menemukan titik tengah bagi semua pihak terlibat.

5). ASEAN mengajak semua anggotanya untuk berkomitmen untuk pengimplementasian konsensus lima point ini.

- Thailand, Respon Thailand  sebagai sekutu dari junta militer yang menunjukan setuju atas gencatan senjata di Myanmar untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas politik di sana dan karena kedekatan pemerintah Thailand dengan junta ini lah yang memungkinkan Thailand tidak akan mengambil tindakan yang tegas untuk menangani isu ini.

- Indonesia, Respon Indonesia yang telah menjadi tempat tujuan untuk para pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar dan Indonesia bersedia menjadi mediator atau penengah di situasi politik yang tidak stabil di Myanmar

- Malaysia, Respon dari Perdana mentri Muhyiddin Yassin sebagai perwakilan atau "wajah" dari Malaysia mengatakan bahwa ia jijik atas semua kekerasan yang terjadi di Myanmar dan berharap agar pemerintas Myanmar segera menemukan jalan keluar atas semya permasalahan yang ada.

- Vietnam, Pemerintah Vietnam memilih untuk tidak angkat bicara atas kasus ini karena pemerintahan mereka termasuk pemerintahan yang otoriter dan bilang bahwa masalah yang di alami Myanmar adalah masalah internal dari Myanmar itu sendiri.

- Kamboja, Sama seperti Vietnam kamboja lebih memilih tidak angkat bicara untuk kasus ini dan menganggap masalah ini adalah masalah internal dari negara Myanmar.

- Filipina, Presiden Filipina, Rodrigo Dueterte mengatakan bahwa untuk sekarang ia lebih memilih untuk fokus terhadap permasalahan yang ada di dalam negri di banding mengurusi masalah yang ada di negara lain.

- Brunei Darussalam, pada saat ini sudah mengumumkan bahwa akan mencari solusi yang baik untuk mengatasi masalah yang ada di Myanmar dan dalam mengatasi permasalahan ini Brunei Darussalam tak hanya sendiri, Tapi ia Bersama Indonesia untuk membantu pemerintah Myanmar mendapatkan solusi terbaik dan tercepat.

- Laos, sebagai ketua dari ASEAN sekarang juga telah mengkritik pemerintah Myanmar dengan keras dan pemerintah laos juga sudah berkomunikasi dengan junta militer agar semua kekerasan yang terjadi di Myanmar segera di hentikan selain itu pemerintas laos sudah melakukan beberapa langkah diplomatic untuk menyelesaikan masalah yang ada di Myanmar.

- Singapura, Singapura Lebih memilih untuk melakukan pendekatan secara diplomatic secara tertutup dengan Myanmar untuk mengatasi permasalahan ini tetapi mereka juga mengutuk atas semua kekerasan yang terjadi di Myanmar.

ASEAN dan negara negara anggotanya sudah menunjukan sikap yang tidak setuju terhadap kekerasan yang terjadi di Myanmar bahkan sampai mengutuk dan mengatakan bahwa tindakan itu adalah tindakan yang menjijikan. kasus ini bukanlah kasus yang sepele, Dalam penyelesaian kasus ini membutuhkan jalan keluar yang tepat dan pas agar kejadian serupa tidak terulang kembali tapi ASEAN khususnya Myanmar tidak bisa membiarkan kasus ini terjadi terlalu lama karena ini berurusan dengan nyawa manusia (HAM) upaya perdamaian harus terus di serukan agar kasus ini bisa segera tuntas.