Atau pilihannya para penumpang gelap dan pembajak ini harus diberesin dan diturunkan ditengah perjalanan, dan kita tinggalkan mereka dan kita lupakan sebagai sejarah buruk di era reformasi bangsa ini?
Mengganti Konstitusi yang Sah Adalah Tindak Pidana Makar
Padahal jangankan mewacanakan, atas dasar niat saja untuk mengganti konstitusi dalam sistem bernegara di Indonesia adalah suatu tindak pidana makar yang diatur dalam Buku Kedua KUHP (Kejahatan) pada Bab I tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam pasal 104 sampai pasal 129.
Dalam pengertiannya kejahatan terhadap keamanan negara adalah suatu kejahatan yang menyerang kepentingan hukum negara. Sesuai dengan namanya, kejahatan ini mempunyai obyek keamanan negara.
Jadi sesungguhnya bagi siapapun warga negara atau kelompok dan golongan apapun yang ingin merongrong atau ingin mengubah, mengganti ideologi dan sistem berkonstitusi yang sah dengan hanya dilandasi niat saja sudah merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.
Perbuatan-perbuatan itu dianggap kejahatan politik yang mengancam, mengganggu dan merusak kepentingan hukum negara. Maka sebagai negara hukum, ketertiban hukum yang harus dilindungi dalam aturan tentang kejahatan terhadap keamanan negara itu adalah keamanan kepala negara, keamanan wilayah negara, keamanan bentuk pemerintahan.
Penutup
Pilihannya kepada kita semua. Tiada seorang pun yang bisa memprediksi masa depan, namun kekuasaan bisa membuat rencana. Dan rakyat harus bagaimana?
Namun, nampaknya para "Mahasiswa" sudah mulai bergerak. Dan memang hanya kepada merekalah gerbong reformasi ini lanjut atau runtuh. Hanya kelompok mahasiswalah yang memiliki moral force sebagai elan vital penggerak perubahan terbebas dari conflict interest, dan tidak punya kepentingan politik, jabatan maupun kekuasaan.
Saat ini "Hanya ada dua pilihan: menjadi apatis atau mengikuti arus. Tapi, aku memilih untuk jadi manusia merdeka," -- Soe Hok Gie.
Selamat berjuang adik-adik mahasiswa. Menolaklah untuk takut.
Panjang Umur Perjuangan. Merdeka......!!
*Penulis; Praktisi Hukum/Ketua Presidium JaDI Sultra
