Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi hanya dapat tegak kalau konstitusi perundangan maupun peraturan yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan, kerumitan dan pertentangan yang menjadikan warganya berkonflik satu sama lain.
Oleh sebab itu, hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat, ditarik atau akan diberlakukan tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa atau segelintir elit politik. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, tetapi demcratische rechtsstaat.
Maka apalah arti kita berdemokrasi dalam negara hukum kalau semua suara-suara warga negara untuk kepentingan perbaikan sama sekali tidak bernilai. Kalaupun hanya karena kepentingan Pemerintah tidak ingin merevisi UU Pemilu maka bermartabatkah DPR sebagai wakil rakyat hanya sebatas berkata "kami tidak ingin berseberangan dengan kebijakan Pemeirntah". Sikap DPR ini sungguh mengecewakan publik dan tak meniliki nalar yang berkeadilan.
Lalu ditempatkan dimana suara-suara publik untuk kebaikan dalam menata mozaik tatanan demokrasi kita. Siapa yang harus bertanggung jawab atas dampak hukum, politik dan sosial kedepan ? ketika lembaga KPU tidak dapat membuat peraturan dibawah UU karena ketiadaan norma dalam perundangan itu sendiri. Bolehkan KPU menjadikan posisinya dengan fungsi legislasi untuk membuat peraturan KPU tanpa amanat atributif dan tanpa norma yang mengatur dalam Undang-undang ?
Sampai disini penulis tidak dapat membayangkan bagaimana seramnya perdebatan kedepan, suramnya demokrasi dan cara kita berhukum. Semoga saja ulasan singkat ini ada kesadaran bersama untuk kembali dalam bingkai negara demokrasi yang berhukum untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia tercinta.
Sekian..!
Bumi Anoa, 26 Maret 2021
Oleh: Hidayatullah, S.H*)
*) Penulis; Ketua Presidium JaDI Sultra/Praktisi  Hukum
