Anies memiliki keinginan agar negara dijalankan untuk melindungi semua dan memberikan distribusi kekayaan yang adil kepada mereka yang tidak mampu.
Anies Memberikan ilustrasi yang tepat dengan membandingkan subsidi untuk mobil di kota besar diprioritaskan namun masih banyak warga negara yang belum punya listrik seperti di Pulau Selaru, Maluku tenggara barat.
Pandangan seperti ini lebih tepat dan lebih bijak dalam pandangan kebijakan publik.
Dimana perspektif kebijakan publik adalah Subsidi merupakan Alat Distribusi Kekayaan, Bukan Akumulasi Kekayaan Bagi orang kaya dan orang kota.
Rekomendasi : Menggiatkan Kendaraan Listrik Untuk Massal Bukan Mengambil Subsidi Hak Orang Lemah.
Bagaimana pandangan kebijakan publik untuk menghindari jebakan subsidi listrik dalam keuangan negara?
Perhari ini Mei 2023, utang negara mencapai lebih dari Rp7,734 triliun atau setara 526 miiar USD.
Jumlah utang tersebut, pemerintah harus membayar rerata Rp400 triliun untuk pokok utang dan Rp386 triliun untuk bunga berjalan.
Totalnya hampir Rp800 triliun untuk membayar pokok dan bunga. Sementara itu APBN berjumlah Rp3.061 triliun.
Proporsi pembayaran utang dan bunga atau debt service ratio (DSR) pada tahun 2023 meningkat di kisaran 25% hingga 30% tepatnya 26,6%.
Memberikan subsidi kepada individu kendaraan listrik akan mempersulit keuangan negara dalam memberikan layanan publik lainnya.
