Andi Arief Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bappilu Partai Demokrat menyampaikan informasi bahwa ada pihak yang ingin menjegal Anies Baswedan maju dalam kontestasi 2024.
Andi Arief sendiri belum menjelaskan lebih lanjut tentang siapa  pihak pihak yang akan menjegal gubernur DKI Jakarta itu maju dalam kontestasi capres 2024.
Pernyataan Andi Arief tersebut sontak saja mendapat tanggapan dari sejumlah elite partai lainnya.
Bambang Wuryatno Ketua Bappilu PDIP mengatakan bahwa harusnya Andi Arief sebagai sama sama ketua Bappilu membaca dulu aturan main terkait Pemilu 2024.
Jika itu sesuai dengan aturan maka that's the game katanya. Dan tidak ada jegal menjegal yang ada jika itu sudah sesuai dengan aturan main imbuhnya.
Sementara Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menanggapi pernyataan Andi Arief menyampaikan jangan sampai ada pihak yang menyebar berita hoax dan fitnah dan berhalusinasi.
Dia juga mempertanyakan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Andi Arief tersebut.
Sebelumnya politisi partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa ada upaya penjegalan yang dilakukan ke koalisi agar Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket pilpres 2024.
Andi Arief mulanya mengatakan bahwa pilpres 2024 dipastikan tidak adil jika Jokowi ikut campur. Menurut nya orang berkuasa bisa melakukan apa saja.
Menurut Andi Arief dukung mendukung capres adalah hak Jokowi. Akan tetapi tidak lantas Jokowi menolak pencalonan Anies Baswedan.
Andi Arief menyinggung pernyataan Jokowi bahwa belum tentu seseorang yang elektabilitas nya tinggi bakal dicapreskan. Menurut nya yang berhak mengatakan hal tersebut adalah pengambil keputusan di partai.
ANIES BASWEDAN DAN OLIGARKI: ALASAN ANIES BERPOTENSI DIJEGAL
Kerja nyata Anies Baswedan membangun Jakarta 5 tahun terakhir dinilai kebijakan kebijakannya lebih pro kepada rakyat dibanding kepentingan Oligarkhi membuat namanya digadang gadang oleh masyarakat luas menjadi capres 2024.
Nampak memang ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan mendapatkan tiket untuk maju menjadi capres pada 2024 mendatang.
Karena mereka khawatir jika Anies berhasil mendapat kan tiket untuk 2024 maka Anies akan menang pada pemilu 2024 dan ini akan menjadi ancaman bagi kelompok oligarki yang saat ini mencengkeram kuat Indonesia.
Keberanian Anies menolak dan men stop proyek Oligarkhi yang ada di Jakarta seperti reklamasi bahkan keberaniannya  melawan Menko Marves Luhut Binsar Panjitan LBP menjadi bukti yang kuat bahwa Anies Baswedan bukanlah bagian dari kelompok Oligarkhi kekuasaan saat ini.
Bahkan dia lah Lawan yang sepadan untuk menghadapi Oligarkhi saat ini.
SELAIN OLIGARKI ISU PENJEGALAN ANIES KARENA DUA HAL, PERTAMA PRESIDENTIAL THRESHOLD YANG TERLALU TINGGI DAN KEDUA DESAIN PEMILU 2024 MASIH MENGANDALKAN LOGISTIK.
Berdasarkan aturan MK untuk menjadi kandidat calon Presiden, Anies Baswedan harus mendapatkan dukungan dari parpol atau gabungan parpol dengan minimal suara 20 persen.
Menarik mencermati pernyataan Andi Arief terkait Penjegalan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Andi Arief yang merupakan Ketua Bappilu Partai Demokrat partai yang pernah berkuasa selama 10 tahun dan mendudukkan ketua Dewan Pembina nya sebagai SBY sebagai Dewan Pembina nya tidak bisa dianggap main-main informasi yang dia terima dan disampaikannya.
Nama gubernur Anies Baswedan memang menjadi salah satu capres dengan tingkat popularitas dan elektabilitas dalam setiap survey yang di lakukan lembaga lembaga survey terkait pemilu 2024.
Anies Baswedan akan berakhir sebagai Gubernur DKI pada 16 Oktober 2022. Usia pengabdiannya hanya tersisa 1 bulan 16 hari lagi.
Anies Baswedan sendiri tidak mau membicarakan bursa pilpres 2024 sampai berakhir masa jabatannya.
Ketika Anies Baswedan tidak lagi menjadi Gubernur DKI, Anies secara politik tidak memiliki nilai tawar yang sama seperti sebelumnya menjadi DKI 1.
Ditambah lagi Anies Baswedan bukan orang partai. Meski namanya disebut-sebut oleh Nasdem, Demokrat dan PKS namun pintu pengkhinatan dari ketiganya terhadap Anies Baswedan selalu ada.
Andi Arief menyampaikan isu tersebut juga bermuatan politik dimana Demokrat seolah-olah tidak akan berkhinat. Padahal melihat desain pemilu 2024, pengkhianatan terhadap Anies Baswedan bisa dilakukan oleh Nasdem, demokrat dan PKS juga.
Jika Ketua Nasdem, Surya Paloh berkhinat tidak mencalonkan Anies Baswedan, maka potensi Anies Baswedan sebagai bakal capres akan kandas.
Bagaimana caranya agar Surya Paloh dan Nasdem beralih kepada kandidat lain seperti Ganjar maupun Andika Perkasa. Itulah kasak kusuk parpol diluar oposisi dan itu rumor yang didengar oleh Andi Arief yang khawatir Nasdem tergoda.
Surya Paloh sendiri bukan orang yang mudah berubah namun bila Surya Paloh dihadapkan pilihan-pilihan sulit bisa jadi NASDEM memilih kandidat lain diluar Anies Baswedan.
Pilihan sulit tersebut seperti antara lain NASDEM membutuhkan logistik untuk pertempuran legislatif sementara kubu Anies Baswedan tidak mampu menjanjikan logistik yang dibutuhkan.
Maka bisa jadi Surya Paloh memilih kandidat Ganjar atau Andika Perkasa yang dapat membantu pertempuran logistik legislatif untuk NASDEM tersebut.
Apapun keputusan Surya Paloh membuat Anies Baswedan setiap saat terancam tidak mendapatkan kursi capres. NASDEM kelihatannya menjadi penentu paling penting bagi Anies Baswedan sebagai kandidat capres yang disyaratkan mendapat dukungan 20 persen.
Nasdem bersama PKS dan Demokrat menyusun kekuatan 28,50 persen. Kekuatan tersebut paling besar bila dibandingkan dengan KIB 25,87%, Calon PDIP 22,38% dan GERINDRA-PKB 23,35%. Wajar bila ada upaya sengit memecah Nasdem dengan PKS-Demokrat.
Penjegalan capres-cawapres secara legal memang sudah dirasakan ketika Undang undang terkait Presidential Threshold PT dibuat dan disahkan.
Partai partai yang ada di parlemen. Partai partai yang berkuasa saat ini berusaha untuk menutup peluang calon lain menjadi presiden dan wakil presiden di 2024 mendatang sehingga mereka sendiri membuat aturan tentang syarat dukungan 20% suara parlemen untuk maju menjadi calon presiden wakil presiden.
PT 20% ini sebetulnya telah banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai elemen termasuk partai partai baru karena menganggap syarat ini telah mengkebiri demokrasi dan hanya menguntungkan Oligarkhi Kekuasaan semata.
Tapi MK sampai saat ini  menolak berbagai gugatan tersebut. Masa depan politik Indonesia memang terlihat semakin suram karena demokrasi di Indonesia sudah benar benar dibajak oleh kepentingan Oligarki Ekonomi dan Oligarkhi Kekuasaan. Semoga masih ada secercah harapan untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia.
END
