Fahri Hamzah dan Fadli Zon Layak Mendapat Bintang Tanda Jasa

Fahri Hamzah dan Fadli Zon diberitakan akan dianugerahi bintang tanda jasa oleh pemerintah pada HUT Kemerdekaan RI ke-75 oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Selain Fahri dan Fadli, beberapa tokoh lainnya yang juga akan menerima penghargaan ini, yaitu Hatta Ali (MA), Farouk Mohammad (DPD), Suhardi Alius (BNPT).

Fahri Hamzah dan Fadli Zon adalah mantan pejuang reformasi 98 bersama ribuan mahasiswa 98 lainnya yang berkeringat, berdarah dan berjuang demi perubahan untuk Indonesia lebih demokratis setelah 32 tahun orde baru berkuasa.

Pemerintah melalui keterangan Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan penghargaan tersebut karena Rakyat 'dianggap' mendapat manfaat atas perjuangan dan jasa mereka. Setiap menteri dan pimpinan lembaga negara yang purna tugas satu periode dan ada juga yang aktif menjabat mendapat bintang tersebut.

Fahri Hamzah dan Fadli zon sudah diberitakan akan menerima Bintang Mahaputra Nararya. Bintang Mahaputera Nararya adalah bintang mahaputera kelima setelah Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera Adipradana, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Mahaputera Pratama.

Bintang Mahaputera adalah bintang penghargaan sipil tertinggi. Penghargaan ini setingkat di bawah Bintang Republik Indonesia. Bintang ini diberikan negara melalui presiden kepada warga sipil yang dianggap telah berjasa secara luar biasa.

Fadli Zon dan Fahri Hamzah selama ini sering melakukan kritik tidak hanya kepada lembaga eksekutif, namun juga kepada penegakan korupsi yang bias dan ketidakprofesional setiap aparatur negara baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif.

Keduanya memiliki 2 (dua) sifat yang harus diketahui bersama.

Pertama, Tidak Korup.

Tidak banyak aktivis reformasi hari ini konsisten terhadap perjuangan nilai-nilai kejujuran, demokrasi dan kebebasan. 

Banyak di antara aktivis tersebut yang diam membisu asyik menikmati kekuasaan dan melupakan nilai yang mereka perjuangkan, entah sebagai komisaris BUMN, birokrasi pusat maupun pimpinan daerah. Tidak jarang juga dari mereka harus singgah di Hotel Prodeo karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan korupsi.

Diantara aktivis yang salah jalan tersebut, Ada Fahri dan Fadli dan sejumlah aktivis lainnya yang selama menjabat sebagai pejabat publik tidak melakukan korupsi.

Keduanya sampai saat ini sejak reformasi bergulir terbukti tidak korup.

Kedua, Kritik Tapi Tidak Personal.

Fahri dan Fadli selama di parlemen telah membuat hidup parlemen sebagai lembaga representasi perwakilan rakyat yang dinamis.

Kritik fahri dan fadli dalam rangka menyampaikan aspirasi publik yang seringkali dilupakan dalam permainan politik elit tinggi. Saat keduanya mengkritik, biasanya telinga yang dikriitk menjadi merah dan sering salah faham. 

Namun bila didengar baik-baik, seluruh kritik tersebut tidak ada yang bersifat personal. Cara mengkritik tersebut adalah cara yang modern untuk manusia Indonesia yang semakin dewasa. Nothing to Personal, All about Responsibility. Tidak ada yang kritik personal semuanya persoalan tanggungjawab sebagai pejabat publik.

Model kritik seperti itu mampu menjadi inspirasi bagi para kritikus untuk tetap memberikan kritik sehat tanpa harus menyakiti secara personal.

Adalah perlu diapresiasi bahwa Pemerintah saat ini sangat memahami bahwa kritik keduanya adalah tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat untuk melakukan check and balance dalam sistem demokrasi Indonesia. 

Presiden mampu melihat kritik keduanya dengan jernih dan terang karena itu tidak ragu memberikan keduanya bintang tanda jasa meski Presiden tidak lepas dari kritiknya juga. Sebuah model kepemimpinan yang sangat dewasa dan patut di apresiasi.

Sumber: CNN Indonesia

Solidaritas Merupakan Unsur Dasar Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam perspektif kebijakan publik, pemberian bintang tanda jasa kepada aktivis pejuang reformasi tersebut adalah sangat layak.

Pemberian bintang tanda jasa dalam konteks kebijakan publik juga berdampak pada pembentukan kehidupan demokrasi yang semakin matang.

Selain itu pemerintah dalam hal ini Presiden juga menghargai semua sikap konsistensi anak negeri dalam menjalankan amanah sebagai pejabat tinggi negara yang tidak hanya pimpinan DPR, tapi pimpinan seperti MA, DPD dan BNPT dan pejabat daerah lainnya.

Akhirnya, disituasi pelemahan ekonomi dan resesi yang sudah kita alami sejak kuartal dua 2020 ini, Bangsa membutuhkan semangat solidaritas dan gotong-royong sebagai unsur dasar pemulihan kehidupan baik kesehatan maupun ekonomi bangsa kedepannya.

Pemberian bintang tanda jasa kepada kritikus-kritikus pemerintah merupakan sinyal bahwa Pemerintah membutuhkan solidaritas dari segala unsur masyarakat baik para pendukung maupun para kritikus. Ini sesuatu yang patut diapresiasi.

END