Dalam Proyek Garuda 2025 yang dicanangkan oleh pemerintah, salah satu programnya adalah meluncurkan Rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah di masa depan. Hal ini tentu berefek pada sistem pembayaran yang sudah berlaku saat ini.
Tujuan Pemerintah Mengeluarkan Rupiah Digital
Meski telah memiliki mata uang kartal untuk transaksi jual-beli dan teknologi e-money untuk kemudahan transaksi, pemerintah memiliki alasan tertentu untuk meluncurkan Rupiah digital.
1. Kewenangan Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan alasan pertama BI mengeluarkan Rupiah digital adalah karena BI sebagai satu-satunya institusi yang berwenang mengeluarkan mata uang yang sah. Dia menyebutkan bahwa mata uang lain nantinya tidak akan bisa digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia.
2. Penyesuaian dalam era digital
Tujuan kedua, ungkap Perry, yakni BI ingin melayani seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terkait dengan demografi yang berkembang, sehingga prediksi penggunaan transaksi digital akan mendominasi, terutama di kalangan mayoritas penduduk generasi milenial.
3. Memudahkan kerja sama internasional
Tujuan ketiga BI menerbitkan Rupiah digital adalah untuk mendukung kemudahan kerja sama internasional yang juga bisa memperkuat inklusi keuangan.
Apa Saja Risiko dan Tantangan yang Akan Dihadapi?
Dalam upaya penerbitan Rupiah digital di masa depan, tentu akan ada banyak risiko dan tantangan yang harus dihadapi. Risiko-risiko tersebut utamanya namun tidak terbatas pada proses digitalisasi itu sendiri.
Berikut adalah beberapa tantangan dalam rancangan penerbitan Rupiah digital.
1. Penerbitan dan pendistribusian yang efektif
Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah bagaimana cara BI menerbitkan dan mendistribusikan Rupiah digital secara efektif dan kuat.
Saat ini, BI perlu mengeksplorasi berbagai cara Rupiah digital untuk bisa melakukan transfer uang tunai atau surat berharga secara efisien. Hal ini tidak terbatas pada pemberian layanan baru yang inovatif dan canggih kepada masyarakat.
2. Pemerataan penyertaan keuangan
Selanjutnya, ada tantangan penyertaan keuangan yang harus dicapai oleh BI saat mengaktifkan Rupiah digital. Dalam hal ini, pemerintah harus mengeksplorasi cara untuk masyarakat unbanked bisa membuka akun transaksional dan turut berpartisipasi secara formal dalam ekonomi digital ini.
Pemerataan ini, tutur Perry, juga mencakup bagaimana cara untuk mengonfigurasi desain yang sesuai sehingga Rupiah digital nantinya bisa diimplementasikan dengan baik tidak hanya di perkotaan, tapi juga di area pedesaan yang konektivitas internetnya masih terbatas.
3. Menguatkan interkonektivitas, integrasi, dan interoperabilitas
Tidak bisa dimungkiri, tantangan terbesar peralihan menuju mata uang Rupiah digital adalah mengintegrasikan seluruh prosesnya untuk tercapainya transaksi yang mudah dan aman.
Untuk itu, BI perlu memastikan terjadinya konektivitas dan interoperabilitas Rupiah digital dengan sistem pembayaran domestik lain seperti kartu debit, ATM, RTGS, dan kliring.
Perlindungan Konsumen dalam Wacana Penerapan Rupiah Digital
Salah satu aspek utama dalam transaksi digital adalah soal perlindungan konsumen. Hal ini masih menjadi PR besar, terutama dengan maraknya penipuan dan pencurian data. Bagaimana tantangan perlindungan konsumen dalam penerapan Rupiah digital nantinya?
Dalam konteks ini, perlindungan konsumen dalam penggunaan Rupiah digital justru dinilai akan jauh lebih terjamin. Pasalnya, Rupiah digital akan menggunakan teknologi blockchain.
Teknologi blockchain membuat setiap transaksi yang dilakukan tercatat dan terenkripsi. Selain itu, sistem yang digunakan oleh BI membuat seluruh transaksi terdesentralisasi dan mengurangi risiko manipulasi data.
Rupiah digital juga menerapkan sistem pembayaran yang terverifikasi. Hal ini memungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan verifikasi identitas pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan tindak penipuan dari identitas yang tidak sah atau tidak tepercaya.
Dalam rancangannya, seluruh transaksi yang menggunakan Rupiah digital nantinya akan dipantau secara real-time oleh regulator seperti Bank Indonesia.
Dengan sistem keamanan yang lebih tinggi, pembayaran yang terverifikasi, dan pemantauan secara real-time, implementasi Rupiah digital dinilai membawa dampak positif bagi tantangan perlindungan konsumen.
