Tidak bisa dimungkiri, tantangan terbesar peralihan menuju mata uang Rupiah digital adalah mengintegrasikan seluruh prosesnya untuk tercapainya transaksi yang mudah dan aman.
Untuk itu, BI perlu memastikan terjadinya konektivitas dan interoperabilitas Rupiah digital dengan sistem pembayaran domestik lain seperti kartu debit, ATM, RTGS, dan kliring.
Perlindungan Konsumen dalam Wacana Penerapan Rupiah Digital
Salah satu aspek utama dalam transaksi digital adalah soal perlindungan konsumen. Hal ini masih menjadi PR besar, terutama dengan maraknya penipuan dan pencurian data. Bagaimana tantangan perlindungan konsumen dalam penerapan Rupiah digital nantinya?
Dalam konteks ini, perlindungan konsumen dalam penggunaan Rupiah digital justru dinilai akan jauh lebih terjamin. Pasalnya, Rupiah digital akan menggunakan teknologi blockchain.
Teknologi blockchain membuat setiap transaksi yang dilakukan tercatat dan terenkripsi. Selain itu, sistem yang digunakan oleh BI membuat seluruh transaksi terdesentralisasi dan mengurangi risiko manipulasi data.
Rupiah digital juga menerapkan sistem pembayaran yang terverifikasi. Hal ini memungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan verifikasi identitas pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan tindak penipuan dari identitas yang tidak sah atau tidak tepercaya.
Dalam rancangannya, seluruh transaksi yang menggunakan Rupiah digital nantinya akan dipantau secara real-time oleh regulator seperti Bank Indonesia.
Dengan sistem keamanan yang lebih tinggi, pembayaran yang terverifikasi, dan pemantauan secara real-time, implementasi Rupiah digital dinilai membawa dampak positif bagi tantangan perlindungan konsumen.
