Catat, Ini 3 Uang Logam yang Resmi Ditarik Bank Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah mengambil berbagai langkah penting yang berkaitan dengan sirkulasi dan peredaran uang logam di Indonesia. 

Seiring dengan perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi dalam aspek keuangan, Bank Indonesia secara resmi menarik dan mencabut peredaran tiga jenis uang logam Rupiah.

Keputusan ini tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan pada sistem keuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam bertransaksi. 

Guna mengatasi kondisi ini, Bank Indonesia memberikan imbauan kepada masyarakat yang masih mempunyai uang logam Rupiah tersebut untuk segera melakukan penukaran dan penggantian sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Uang Logam yang Resmi Ditarik oleh BI

Bank Indonesia secara resmi menarik dan mencabut peredaran uang logam Rupiah dengan pecahan Rp500 untuk Tahun Emisi 1991, uang logam Rp1.000 dengan Tahun Emisi 1993, dan uang logam Rp500 dengan Tahun Emisi 1997.

Penarikan dan pencabutan peredaran uang logam ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14 Tahun 2023 yang terhitung sejak tanggal 1 Desember 2023. 

Tentunya, kebijakan ini dilakukan dengan melalui banyak pertimbangan, antara lain periode edar dari tiga uang logam tersebut yang telah sangat lama dan berkembangnya teknologi material atau bahan yang digunakan untuk membuat uang logam.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, tercatat sejak tanggal yang tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia tadi, uang logam Rupiah yang dimaksud tidak berlaku lagi sebagai alat tukar atau transaksi yang sah di lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jadi, masyarakat yang mempunyai tiga jenis uang logam Rupiah tersebut bisa melakukan penukaran dengan uang logam Rupiah terbaru dengan nominal yang sama. 

Penukaran bisa dilakukan secara langsung di Bank Umum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2023 hingga 1 Desember 2033 atau sampai 10 tahun dari tanggal penarikan dan pencabutan.

Selain di Bank Umum, masyarakat juga bisa melakukan penukaran uang logam Rupiah di Kantor Pusat atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Namun, masyarakat sebaiknya melakukan permohonan untuk pemesanan penukaran dari aplikasi PINTAR.

Aplikasi tersebut bisa dengan mudah diakses dari https://www.pintar.bi.go.id, dengan berdasarkan pada informasi atau ketentuan yang telah diinformasikan sebelumnya terkait dengan jadwal layanan publik dan operasional Bank Indonesia.

Skema dan Aturan Penukaran Uang yang Rusak

Lantas, bagaimana jika masyarakat memiliki uang logam Rupiah yang ditarik oleh Bank Indonesia dari peredaran tetapi kondisinya rusak, cacat, atau lusuh? 

Sehubungan dengan hal tersebut, penukaran dan penggantian uang logam Rupiah tetap bisa dilakukan sesuai dengan alur yang berlaku.

Hanya, penukaran atau penggantian khusus untuk uang logam Rupiah yang mengalami kerusakan atau cacat harus berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia yang membahas tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Aturan ini berisikan:

1) Dari sisi fisik, uang logam Rupiah memiliki ukuran yang lebih dari setengah dari ukuran aslinya, dan apabila ciri khas orisinalitas atau keaslian dari uang Rupiah tersebut dapat teridentifikasi.

Maka Bank Indonesia akan memberikan penggantian dengan nilai nominal yang sama besarnya dengan nilai uang logam Rupiah yang ditukar.

2) Dari sisi fisik uang logam Rupiah mempunyai ukuran yang sama besarnya atau kurang dari setengah dari ukuran uang aslinya, maka Bank Indonesia tidak dapat melakukan penggantian.

Dengan ditariknya tiga jenis uang logam Rupiah secara resmi oleh Bank Indonesia, perubahan yang signifikan sangat terasa dalam dinamika keuangan negara ini. 

Namun, pengambilan langkah tersebut bukan hanya mencerminkan upaya Bank Indonesia sebagai regulator dalam meningkatkan efisiensi pada sistem pembayaran, tetapi juga berdampak secara langsung terhadap kebiasaan bertransaksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Meski perubahan ini mungkin menimbulkan tantangan pada awal mula pelaksanaannya, diharapkan bahwa keputusan dan kebijakan tersebut akan membawa manfaat jangka panjang bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Dengan demikian, pemahaman terhadap pergeseran ini bisa menjadi acuan dan kunci dalam menghadapi masa depan yang terus berubah dalam sistem keuangan Indonesia.