Kartu Kredit Indonesia, Buat Belanja Jadi Lebih Efisien

Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) atau disebut juga kartu kredit pemerintah. Bukan logo principal asing yang tertera sebagaimana kartu kredit reguler, tetapi kartu kredit ini menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN.  

Penasaran apa keistimewaan Kartu Kredit Indonesia dibandingkan kartu kredit biasa? Begini penjelasan selengkapnya.

Apa Itu Kartu Kredit Indonesia?

Dahulu KKI dikenal bernama Kartu Kredit Pemerintah Domestik. KKI hadir sebagai bentuk terobosan dan inovasi sistem pembayaran digital khusus belanja barang dan jasa pemerintah. 

Peluncuran KKI sejalan dengan penerapan Inpres No. 2 Tahun 2022 dalam rangkaian aksi Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Keberadaan KKI berperan menunjang kecepatan dan kemudahan pemerintah pusat maupun daerah saat berbelanja barang dan jasa.

Mengusung tema merah putih, KKI menerapkan filosofi bendera Indonesia sebagai simbol keberanian dan kesucian. Peta Indonesia dalam visual kartu kredit mewakili sistem pembayaran era digital yang telah tersebar dari Sabang hingga Merauke. 

Logo GPN pada KKI menegaskan bahwa seluruh transaksi pembayaran kartu tidak akan lari ke luar negeri alias tetap diproses secara domestik.

Dengan kata lain, KKI menjadi perwujudan kemandirian nasional serta kedaulatan transaksi pemerintah, terutama dalam kehadirannya sebagai pengembangan sistem GPN. 

Saat ini, penggunaan KKI baru mencakup pengguna dari segmen pemerintah, tetapi pengembangan terus berjalan agar bisa merambah segmen nasabah ritel. Bahkan, BI sedang fokus mengembangkan KKI online alias tanpa fisik kartu kredit.

Lalu, apa manfaat KKI bagi pemerintah pusat atau daerah maupun kementerian dan lembaga lainnya?

Manfaat KKI bagi Pemerintah

Kemunculan KKI mendapat sambutan positif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian dan lembaga. Selama ini, isu pengelolaan dan penyerapan anggaran masih membayangi hampir semua instansi. 

Maka, hadirnya KKI diharapkan dapat mempermudah pihak terkait untuk mengelola anggaran dengan efektif.

Setidaknya, ada beberapa manfaat KKI bagi pemerintah.

1. Mempermudah proses belanja barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan

KKI menjalankan fungsi kartu kredit pemerintah domestik untuk berbelanja barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan. 

Contoh, pemerintah daerah dapat menggunakan KKI untuk belanja modal maupun pembelian barang dan jasa, hingga belanja perjalanan dinas. 

KKI memaksimalkan penggunaan anggaran sesuai yang tertera pada APBN dan APBD. Pengaturan aspek teknis terkait penggunaan KKI, mulai dari proses, limit pemakaian, dan pejabat yang berhak memakai turut mempermudah implementasi di lapangan.

2. Mendongkrak pembelian produk dalam negeri

Untuk membangun ekosistem pembayaran KKI, pemerintah pusat atau daerah dapat lebih dulu mendata UMKM mana saja yang dapat bertransaksi. Jadi, tinggal sesuaikan saja dengan pos belanjanya, contoh untuk belanja barang operasional bisa dilakukan di vendor tertentu. 

Ke depannya, KKI bisa saja terintegrasi dengan sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar bisa mendongkrak pembelian produk UMKM, terutama yang tergabung dalam Gerakan Bangga Buatan Indonesia.

3. Meningkatkan efisiensi transaksi keuangan

Biaya transaksi dengan KKI hanya nol persen, sedangkan Merchant Discount Rate (MDR) KKI lebih rendah daripada kartu kredit, yaitu 0,9% untuk transaksi on-us dan 1,1% untuk transaksi off-us. 

Bandingkan dengan tarif MDR dari principal asing yang mengenakan 2 -- 4% untuk kartu kreditnya. Selain rendahnya tarif MDR, penggunaan KKI akan membantu penyusunan jurnal pencatatan karena settlement tercatat secara otomatis sehingga pelaporan transaksi keuangan lebih efisien.

4. Mendukung penggunaan anggaran belanja tepat guna

Transparansi keuangan dalam pembelanjaan uang negara jadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Maka, KKI mengusung skema pelaporan yang berdasarkan pada akuntabilitas guna mengurangi risiko pencatatan transaksi dan penyalahgunaan dana negara. 

Setelah KKI digunakan, sistem akan meneruskan bukti pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk verifikasi. 

Lalu, PPK menerbitkan Surat Pembayaran yang akan ditembuskan ke bendahara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan begitu, penggunaan KKI dapat dipastikan sesuai tujuan dan pos anggaran.

Kehadiran KKI tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah semata, tetapi juga menegaskan kesiapan Indonesia dalam mengarungi era digitalisasi ekonomi. 

Semoga pengembangan KKI terus berjalan sehingga masyarakat luas dapat menikmati berbagai keuntungan menggunakan kartu kredit kebanggaan Indonesia.