Maka, hadirnya KKI diharapkan dapat mempermudah pihak terkait untuk mengelola anggaran dengan efektif.
Setidaknya, ada beberapa manfaat KKI bagi pemerintah.
1. Mempermudah proses belanja barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan
KKI menjalankan fungsi kartu kredit pemerintah domestik untuk berbelanja barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan.Â
Contoh, pemerintah daerah dapat menggunakan KKI untuk belanja modal maupun pembelian barang dan jasa, hingga belanja perjalanan dinas.Â
KKI memaksimalkan penggunaan anggaran sesuai yang tertera pada APBN dan APBD. Pengaturan aspek teknis terkait penggunaan KKI, mulai dari proses, limit pemakaian, dan pejabat yang berhak memakai turut mempermudah implementasi di lapangan.
2. Mendongkrak pembelian produk dalam negeri
Untuk membangun ekosistem pembayaran KKI, pemerintah pusat atau daerah dapat lebih dulu mendata UMKM mana saja yang dapat bertransaksi. Jadi, tinggal sesuaikan saja dengan pos belanjanya, contoh untuk belanja barang operasional bisa dilakukan di vendor tertentu.Â
Ke depannya, KKI bisa saja terintegrasi dengan sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar bisa mendongkrak pembelian produk UMKM, terutama yang tergabung dalam Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
3. Meningkatkan efisiensi transaksi keuangan
Biaya transaksi dengan KKI hanya nol persen, sedangkan Merchant Discount Rate (MDR) KKI lebih rendah daripada kartu kredit, yaitu 0,9% untuk transaksi on-us dan 1,1% untuk transaksi off-us.Â
Bandingkan dengan tarif MDR dari principal asing yang mengenakan 2 -- 4% untuk kartu kreditnya. Selain rendahnya tarif MDR, penggunaan KKI akan membantu penyusunan jurnal pencatatan karena settlement tercatat secara otomatis sehingga pelaporan transaksi keuangan lebih efisien.
4. Mendukung penggunaan anggaran belanja tepat guna
Transparansi keuangan dalam pembelanjaan uang negara jadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Maka, KKI mengusung skema pelaporan yang berdasarkan pada akuntabilitas guna mengurangi risiko pencatatan transaksi dan penyalahgunaan dana negara.Â
Setelah KKI digunakan, sistem akan meneruskan bukti pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk verifikasi.Â
