Sebagai bagian dari kebijakan moneter dan likuiditas makroprudensial, Bank Indonesia juga memperkuat insentif likuiditas untuk mendorong kredit/pembiayaan di sektor-sektor tertentu seperti hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif serta hijau. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran juga didorong untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital.
Kebijakan moneter dan likuiditas makroprudensial yang diambil oleh Bank Indonesia dalam rentang waktu Januari 2022 hingga Juli 2023 mencerminkan upaya bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.Â
Keputusan-keputusan tersebut merupakan respons terhadap kondisi ekonomi global, inflasi, pertumbuhan ekonomi domestik, dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Suku bunga BI7DRR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter dan mendukung perekonomian negara secara keseluruhan.
Dalam kondisi ekonomi yang tertekan, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga untuk merangsang belanja konsumen dan investasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan moneter juga harus mempertimbangkan risiko inflasi, stabilitas nilai tukar, dan perubahan kondisi ekonomi global.
Selain kebijakan moneter, likuiditas makroprudensial juga menjadi instrumen penting bagi Bank Indonesia. Likuiditas makroprudensial adalah upaya untuk mendorong kredit dan pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia dapat  memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit/pembiayaan dengan fokus pada sektor hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau.
Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial tersebut mencakup penajaman insentif likuiditas kepada bank penyalur kredit/pembiayaan pada sektor-sektor tertentu dan penyaluran kredit inklusif. Dengan memberikan insentif bagi sektor-sektor strategis, Bank Indonesia berupaya meningkatkan produksi dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Peran Digitalisasi Sistem Pembayaran juga memiliki peran penting. Digitalisasi menjadi faktor kunci dalam memperkuat sektor keuangan dan menghadirkan peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus mendorong akselerasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dengan fitur QRIS Tuntas dan QRIS antarnegara, yang membuka kesempatan bagi sektor usaha mikro dan menengah untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.
Dalam konteks digitalisasi, Bank Indonesia juga mengenalkan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS segmen usaha mikro (UMI). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan transaksi non-tunai di kalangan UMI dan meningkatkan inklusi keuangan di tingkat yang lebih luas.
Secara keseluruhan, Bank Indonesia menggunakan bauran kebijakan moneter (Moneter Mix Policy), likuiditas makroprudensial, dan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.Â
Kebijakan moneter yang mencakup pengaturan suku bunga mempengaruhi tingkat inflasi dan daya beli masyarakat, sedangkan likuiditas makroprudensial fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran berperan dalam meningkatkan akses keuangan dan inklusi ekonomi.
