Kesabaran dan keimanan menjadi petani nyaris habis. Â Petani akhirnya mengalami kesialan yang berlapis ketika madsa produksi dan panen. Mafia pupuk hingga jarang didapatkan di pasar. Petani hadusnya menerima pupuk subsidi, namun ternyata harus membeli lebih mahal.
Mafia Pupuk
Sebenarnya ketersediaan pupuk subsidi sangat cukup. PT Pupuk Indonesia (Persero) siap menyalurkan 9,55 juta ton alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2024. Hal ini menyusul telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 249 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2024.
Hanya saja, sudah menjadi omongan umum jika distribusi pupuk ke petani menjadi lahan basah untuk  para mafia. Padahal tugas distribusi pupuk wajib dilakukan oleh pemerintah melalui anak perusahaan Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia selaku BUMN penerima mandat untuk memproduksi dan mendistribusikan serta menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar.
Seperti diketahui, pemanfaatan pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi. Adapun jumlah pertanian yang dicover dengan luas maksimal 2 hektar termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tengkulak Meralela
Etalase kemiskinan di lahan pertanian kian menjadi kenyataan. Belum penderitaan berakhir, petani harus gigit jari ketika musim panen raya tiba. Permainan tengkulak nyata telah melukai dan juga memperparah kondisi sosial -ekonomi masyarakat. Petani banyak yang terjerumus ketika harus melakukan proses hingga massa panen.
Keterbatasan modal Petani harus mengambil dana dari tengkulak atau pengijon. Petani diberikan uang atau juga bibit, pupuk dan juga peralatan pertanian. Pada akhir panen, petani harus berbagi hasil dengan tengkulak.
Ketika panen, sebenarnya petani hanya menerima pembagian paling kecil. Biaya untuk produksi dan tenaga kerja harus dikembalikan ke tengkulak. Karenanya petani hanya pasrah ketika hasil panen nnya hanya di tukar dengan jumlah uang minum. Tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan petani. Ini menjadi bagian persilangan masalah antara keterpurukan petani dan kesejahteraan tengkulak. Feodalisme di lahan pertanian dalam bentuk ketidakberuntungan petani tetap berada di pihak yang dijajah.
Harga murah saat panen raya adalah momok paling menakutkan bagi petani. Disaat puncak panen, justru harga serentak turun. Petani akhirnya harus menjual  hasil panen sesuai hukum pasar.
