PDI-P Dikucilkan dalam Pilkada Serentak, KIM Plus Dituduh Anti Demokasi

Menarik  untuk menuliskan fenomena politik pada saat akan dilangsungkan Pikada Serentak akhir November 2024. Mencari perhitungan khusus dan ini sangat fenomenal ketik  partai penenang pemilu / Pileg 2024 yakni PDI-P merasakan dikucilkan oleh parpol lainnya. Terbentuknya  Koalisi Parpol seperti KIM Plus dianggap bagian gejala-gejala pikir mengarahkan yang merusak Demokrasi.

Di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi termasuk juga kekuasaan dan pengaruhnya. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Terbukti jika sebuah rejim dan kekuatan serta kekuasaan tumbang dan silih berganti. Saat ini, kekuatan politik sedang jatuh di tangan Koalisi Indonesia Bersatu ( KIM). Koalisi ini telah berhasil menangkan Paslon 02 Prabowo-Gibran di Pilpres  2024 kemarin.

KIM Plus dan Kekuatannya

Sementara KIM Plus merupakan koalisi partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024 ditambah sejumlah partai yang bergabung untuk berkoalisi pada Pilkada 2024. Sejumlah partai yang tergabung dalam KIM pada Pemilu 2024 adalah Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Saat ini kontestasi politik nasional sedang terjadi turbulensi sepihak. Korban okaing parah dan menyakitkan dirasakan oleh PDI-P. Kekalahan dalam mengusung Paslonnya Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 kemarin harus dibayarkan dengan resiko politik v yang amat mahal. PDI-P secara nasional mengalami penurunan kursi DPR RI. Belum lagi, saat ini PDI-P harus rela ditinggalkan oleh sekutunya saat Pilpres.

Peristiwa Miris

Saat ini, Perindo dan PPP sudah menyatakan gabung dan mendukung pemerintah baru Prabowo-Gibran. Pada akhirnya PDI-P harus sendiri dan harus berfikir keras untuk bertahan dan juga melanjutkan perjuangan dalam kontestasi politik nasional. Pilihan Kepala Daerah ( Pillkada) menjadi areal dan tujuan keberhasilan dan juga keberadaan eksistensi PDI-P di politik daerah.

Sejumlah calon kepala daerah (cakada) jagoan PDI Perjuangan memilih mundur dari kontestasi Pilkada Serentak 2024 karena dikeroyok partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Artinya jika KIM Plus bermain pragmatis dan dianggap anti demokrasi. Menyingkirkan lawan dengan melakukan kartel politik yakni KIM Plus. Ini adalah cara gampang membunuh lawan dan memperkuat serta memperluas kekuatan politik secara sepihak.

Bagi elite PDI-P, kehadiran dan eksistensi KIM Plus bikin resah dan sekaligus frustasi. Sebagai mana dirasakan oleh Ribka Tjiptaning. "Aku kebetulan menangani Jawa Barat, Banten dan Jambi. Eh tiba-tiba dia jadi mundur," kata Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (16/8).

Ribka mengaku sepakat dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di mana dalam gelaran Pilkada 2024 parpol banteng dikucilkan parpol lain.

Dilansir oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), lembaga penelitian politik ini menilai ada kecenderungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengeroyok PDI Perjuangan pada Pilkada 2024 di sejumlah daerah.

"Beberapa kemungkinan atau potensi yang cukup kuat Itu KIM Plus mungkin akan bertarung dengan PDI Perjuangan. Misalnya di Sumatera Utara, kemudian di Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara," kata Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes di kawasan Gambir, Jakarta, Kamis kemarin.

Arya menjelaskan bahwa pertarungan KIM Plus dengan PDI Perjuangan itu dapat terjadi karena terdapat daerah-daerah yang basis utama pemilihnya memilih PDI Perjuangan.

Terlebih, kata dia, PDI Perjuangan juga bisa mencalonkan pasangan kepala daerah karena sudah memenuhi persyaratan perolehan kursi Pemilu 2024 sebanyak 20 persen, seperti di Jateng.

Berdasarkan data yang dihimpun CSIS, untuk Pilkada Jateng membutuhkan 24 kursi di DPRD Provinsi berdasarkan hasil Pemilu 2024. Adapun PDI Perjuangan memperoleh 33 kursi.

Untuk Pilkada Jatim dan Jabar membutuhkan 24 kursi juga. Pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan meraih 21 kursi di Jatim dan 17 kursi di Jabar.

PDI-P Dikucilkan

Kekuatan dan pengaruh invisible hand ( hantu politik) telah membuka mata dan telingga bagi parpol yang sudah berdiri lama, kokok dan terorganisir. Dalam kenyataan, manuver,trik dan strateginya dapat menjebol dan menguasai lawannya. Kaum invisible hand berhasil membuat peta politik nasional berantakan dan bagi yang belum diambil alih, partai tersebut agar lebih hati-hati dan waspada.

Dalam politik pemenangan kepala daerah ( Pilkada) Strategi untuk melumpuhkan dan mengambil kekuatan, invisible hand memakai dua cara. Membagi dan membangun Koalisi secara utuh dan memakan calon pasangan dan partai pengusung tidak berkutik. Mereka kehilangan kendali karena permainan politik sudah jatuh di tangan musuh. Mereka akhirnya tidak punya kendaraan politik karena tidak penuhi parlement threshold untuk mengusung paslonnya.

Politik itu adalah permaian adu trik dan stategi. Dalam hal ini, invisible hand berhasil menguasai acara dan tema permainan sehingga lawan tersungkur, jatuh tidak berdaya. Partai politik yang sedang mengalami kondisi terjepit dan sulit adalah PDI-P. Pada awalnya publik tidak akan percaya jika PDI-P akhirnya kewalahan dan juga kegelisahan yang akut. PDI-P menjadi partai pecundang dan tukang mengeluh.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai partainya ditelikung dan ditinggalkan sendirian pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan arahan kepada kadernya dan bakal calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2024 di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

 "Lucu juga deh kalau lihat sekarang pilkada nih. Yang ini enggak boleh sama yang itu, yang ini enggak boleh sama yang itu. Dibuatlah apa namanya ini sekarang aku sampai dengar lihatin aja, saya suka ngomong pada diri sendiri kasihan deh PDI Perjuangan dikunkung, ditelikung, ditinggal sendirian," katanya.