Mohon tunggu...
Mas Heru
Mas Heru Mohon Tunggu... Wiraswasta - Swasta

Menikmati jadi diriku sendiri

Selanjutnya

Tutup

Analisis

PDI-P Dikucilkan dalam Pilkada Serentak, KIM Plus Dituduh Anti Demokasi

18 Agustus 2024   11:46 Diperbarui: 18 Agustus 2024   11:57 68
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Menarik  untuk menuliskan fenomena politik pada saat akan dilangsungkan Pikada Serentak akhir November 2024. Mencari perhitungan khusus dan ini sangat fenomenal ketik  partai penenang pemilu / Pileg 2024 yakni PDI-P merasakan dikucilkan oleh parpol lainnya. Terbentuknya  Koalisi Parpol seperti KIM Plus dianggap bagian gejala-gejala pikir mengarahkan yang merusak Demokrasi.


Di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi termasuk juga kekuasaan dan pengaruhnya. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Terbukti jika sebuah rejim dan kekuatan serta kekuasaan tumbang dan silih berganti. Saat ini, kekuatan politik sedang jatuh di tangan Koalisi Indonesia Bersatu ( KIM). Koalisi ini telah berhasil menangkan Paslon 02 Prabowo-Gibran di Pilpres  2024 kemarin.

KIM Plus dan Kekuatannya

Sementara KIM Plus merupakan koalisi partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024 ditambah sejumlah partai yang bergabung untuk berkoalisi pada Pilkada 2024. Sejumlah partai yang tergabung dalam KIM pada Pemilu 2024 adalah Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Saat ini kontestasi politik nasional sedang terjadi turbulensi sepihak. Korban okaing parah dan menyakitkan dirasakan oleh PDI-P. Kekalahan dalam mengusung Paslonnya Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 kemarin harus dibayarkan dengan resiko politik v yang amat mahal. PDI-P secara nasional mengalami penurunan kursi DPR RI. Belum lagi, saat ini PDI-P harus rela ditinggalkan oleh sekutunya saat Pilpres.

Peristiwa Miris

Saat ini, Perindo dan PPP sudah menyatakan gabung dan mendukung pemerintah baru Prabowo-Gibran. Pada akhirnya PDI-P harus sendiri dan harus berfikir keras untuk bertahan dan juga melanjutkan perjuangan dalam kontestasi politik nasional. Pilihan Kepala Daerah ( Pillkada) menjadi areal dan tujuan keberhasilan dan juga keberadaan eksistensi PDI-P di politik daerah.

Sejumlah calon kepala daerah (cakada) jagoan PDI Perjuangan memilih mundur dari kontestasi Pilkada Serentak 2024 karena dikeroyok partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Artinya jika KIM Plus bermain pragmatis dan dianggap anti demokrasi. Menyingkirkan lawan dengan melakukan kartel politik yakni KIM Plus. Ini adalah cara gampang membunuh lawan dan memperkuat serta memperluas kekuatan politik secara sepihak.

Bagi elite PDI-P, kehadiran dan eksistensi KIM Plus bikin resah dan sekaligus frustasi. Sebagai mana dirasakan oleh Ribka Tjiptaning. "Aku kebetulan menangani Jawa Barat, Banten dan Jambi. Eh tiba-tiba dia jadi mundur," kata Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (16/8).

Ribka mengaku sepakat dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di mana dalam gelaran Pilkada 2024 parpol banteng dikucilkan parpol lain.

Dilansir oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), lembaga penelitian politik ini menilai ada kecenderungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengeroyok PDI Perjuangan pada Pilkada 2024 di sejumlah daerah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun