Mohon tunggu...
Mas Heru
Mas Heru Mohon Tunggu... Wiraswasta - Swasta

Menikmati jadi diriku sendiri

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Pilkada dan Pragmatisme Demokrasi

29 Juni 2024   21:23 Diperbarui: 29 Juni 2024   21:36 80
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hanya Omon -omon

 Pengamatan politik pilkada mengambil sampel di Kabupaten Cirebon. Perlu diketahui jika banyak parpol politik lokal sudah menutup pendaftaran calon peserta pillkada dan banyak partai sedang memproses administrasi calon peserta pilkada. Yang menjadi pernyataan adalah belum adanya calon yang sudah bulat maju sebagai salah satu kandidat. Jika ada partai yang memberikan surat rekomendasi pencalonan, itupun akhirnya mentah serasa mengambang karena kandidat tersebut tidak siap terutama berhubungan dengan ketersediaan anggaran.

Bisa dikatakan jika kandidat yang sudah pegang rekom partai bisa lepas atau dijual kw kandidat lainnya. Kandidat pilkada masih akan berubah-ubah sepanjang proses negosiasi politik berkaitan anggaran belum menemukan titik temu.

Dalam kasus kandidat peserta pilkada di Kabupaten, Saya melihat bahwa ketidaknyamanannya peserta pilkada lebih didominasi oleh ketidaksiapan anggaran yang akan dibutuhkam. Kandidat hanya sebatas omon -omon dan lebih bayak melakukan manuver politik pencitraan ketimbang mereka menyakinkan diri secara finansial berkecukupan.

 Sampai saat ini disimpulkan belum ada satu orang pun bakal calon bupati yang memiliki kemampuan untuk membiayai ongkos politik Pilkada.

Rekening Gendut

Belum adanya sinyal kepastian kandidat peserta pilkada yang diusung partai atau koalisi partai dikarenakan faktor tingginya biaya politik yang harus dipukul. Pada pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung rakyat menjadikan Pilkada berbiaya sangat mahal ditambah mahar atau sumbangan untuk sebuah rekomendasi tidak gratis. Itu yang mencakup bagaiamana pendaftaran peserta pilkada masih minim kandidat yang pasti.

Menjadi catatan wajib bagi kontestan pilkada, jika Calon Bupati tidak cukup mengandalkan keinginan tapi harus punya duit artinya mapan finansialnya, rekom parpol calon bupati tidak gratis dan biaya politik.

Besaran biaya politik yang harus ditanggung pasangan calon bupati atau walikota disetiap daerah berbeda-beda. Ia memprediksi dengan jumlah pemilih dan luas wilayah di Kabupaten Cirebon pasangan calon bupati dan wakilnya harus merogoh kocek 60 sampai dengan 100 miliar untuk meraih kemenangan.

Ini wajib dimengeri semuacalon bupati dan wakil harus merogoh kocek puluhan miliar sebagai sumbangan pada parpol untuk sebuah rekom dan menanggung semua biayai politik lainnya selama pilkada.

Jangan GR dulu bagi kandidat yang sudah pegang rekomendasi dari DPP atau yang mengaku petugas DPP, sekedar mengingatkan calon bupati yang sudah mendapatkan surat penugasan hanya mengandalkan popularitas tapi minim modal untuk mencari pendamping atau calon wakilnya yang memiliki kemampuan finansial yang memiliki isi rekening gendut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun