Transformasi Digital Meningkatkan Efisiensi Administrasi

Era digital telah mengubah wajah dunia, termasuk cara pemerintahan bekerja. 

Di Indonesia, pemerintah mulai menyadari bahwa teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya alat bantu, tetapi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Lewat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), upaya menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik mulai diimplementasikan, menpan.go.id, (30/01/2024).

Lihatlah Kota Cirebon yang telah meluncurkan aplikasi SAMPEAN. Sebuah dashboard digital yang memudahkan pegawai negeri sipil dalam mengakses data kepegawaian, presensi, dan laporan kerja harian (K. T. Hermawan et.al, 2023).

Di tingkat nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong pengembangan Portal Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2021. ASN kini bisa mengakses berbagai layanan dasar secara online, menghemat waktu dan biaya.

Tak hanya itu, pengelolaan big data juga menjadi sorotan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan gencarnya mengadakan lokakarya Big Data Analysis untuk meningkatkan kompetensi pegawai (Kementerian PANRB, 2024).

Transformasi digital seolah menjadi mantra ajaib dalam manajemen administrasi negara, namun di balik efisiensi dan akuntabilitas muncul tanda tanya.  Apakah teknologi ini benar-benar mempermudah atau justru menambah beban baru bagi para pegawai?

Transformasi Digital Administrasi Publik

Transformasi digital dalam administrasi publik merupakan proses penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan pemerintahan melalui teknologi digital. Langkah pertama adalah melakukan penilaian kebutuhan dan merumuskan strategi yang jelas melalui roadmap digital.

Pengembangan infrastruktur teknologi yang kuat menjadi fondasi utama. Yakni, mencakup investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem keamanan.

Implementasi sistem dan aplikasi digital, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diterapkan untuk meningkatkan layanan publik. Pegawai harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menguasai teknologi baru.

Terakhir, monitoring dan evaluasi rutin diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan perbaikan berkelanjutan dalam transformasi digital.

Negara-Negara yang Berhasil Menerapkan Digitalisasi Administrasi

Beberapa negara telah mencapai kesuksesan luar biasa dalam digitalisasi administrasi publik, memberikan contoh tentang efektivitas dan efisiensi teknologi digital.

Estonia, melalui program e-Estonia, telah menciptakan ekosistem digital yang memungkinkan warga melakukan hampir semua layanan pemerintah secara online, mulai dari pemungutan suara hingga pembayaran pajak. 

Kesuksesan ini didukung oleh komitmen pemerintah, investasi besar dalam infrastruktur digital, dan regulasi yang mendorong inovasi teknologi (e-estonia.com, 2023).

Singapura, melalui Smart Nation Initiative, telah berhasil mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Inisiatif ini menggunakan big data, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan kualitas hidup warga (smartnation.gov.sg, 2023). Pemerintah Singapura menunjukkan visi jangka panjang dan dedikasi dalam mengadopsi teknologi mutakhir untuk kepentingan publik.

Korea Selatan juga menjadi teladan dengan penerapan e-Government yang canggih, memungkinkan akses berbagai layanan publik melalui portal tunggal. Kesuksesan ini tercapai berkat investasi besar dalam teknologi informasi dan komunikasi serta regulasi yang mendukung inovasi digital.

Fokus pada keamanan data dan privasi memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem digital yang diterapkan, memastikan bahwa warga merasa aman dan percaya menggunakan layanan tersebut (korea.go.kr, 2023).

Keuntungan Manajemen Digital

Manajemen digital kini menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Adopsi teknologi digital memungkinkan berbagai proses administrasi yang dulunya memakan waktu dan rumit menjadi lebih sederhana dan cepat. Salah satu aspek penting adalah otomatisasi proses administratif, seperti pengarsipan, pengelolaan data, dan layanan kepegawaian.

Contohnya, aplikasi SAMPEAN yang digunakan oleh Pemerintah Kota Cirebon berhasil meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan kepegawaian melalui dashboard digital yang menyajikan informasi secara real-time (K. T. Hermawan et.al 2023).

Layanan berbasis digital juga meningkatkan aksesibilitas, memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik kapan saja dan di mana saja.

Portal administrasi yang dikembangkan oleh Kementerian PANRB, misalnya, memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) mengakses layanan kepegawaian secara online, mengurangi waktu tunggu, dan mempermudah akses informasi.

Selain itu, digitalisasi memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik dan terstruktur. Sistem informasi terintegrasi memudahkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data, yang pada gilirannya membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah memanfaatkan big data untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai melalui analisis data yang mendalam.

Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memastikan bahwa keputusan didasarkan pada data yang akurat dan up-to-date.

Penghematan Biaya Operasional dan Pengurangan Birokrasi

Salah satu keuntungan utama dari manajemen digital adalah penghematan biaya operasional dan pengurangan birokrasi. Beralih ke sistem digital secara tepat mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik dan proses administrasi manual, menghemat biaya kertas dan alat tulis, serta mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan arsip fisik.

Otomatisasi proses administratif juga meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja. Dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk tugas-tugas rutin, tenaga kerja dapat dialihkan ke tugas-tugas yang lebih strategis dan bernilai tambah.

Contohnya, implementasi e-Government di Korea Selatan memungkinkan pemerintah menghemat waktu dan sumber daya dengan mempermudah akses layanan publik melalui portal tunggal.

Selain itu, sistem digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Semua transaksi dan proses dapat dilacak secara digital, meminimalisir risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Estonia, misalnya, telah menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan dan efisien melalui implementasi e-Estonia.

Digitalisasi juga mengurangi redundansi dan duplikasi dengan memungkinkan integrasi berbagai layanan dan sistem yang sebelumnya terpisah.

Hal ini memastikan bahwa informasi yang digunakan selalu up-to-date dan konsisten, serta mengurangi birokrasi yang sering memperlambat proses pengambilan keputusan dan penyampaian layanan.

Teknologi Utama dalam Administrasi Digital

Transformasi digital dalam administrasi negara sangat bergantung pada penerapan teknologi canggih seperti Big Data, Artificial Intelligence (AI), Blockchain, dan Internet of Things (IoT). Teknologi-teknologi ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi manajemen pemerintahan.

Big Data merujuk pada volume data yang sangat besar dan kompleks yang tidak bisa dikelola dengan alat tradisional. Dalam administrasi negara, Big Data digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) memanfaatkan Big Data untuk menganalisis kinerja pegawai dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Artificial Intelligence (AI) memungkinkan mesin untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan. Pemerintah dapat menggunakan AI untuk otomatisasi proses, analisis prediktif, dan peningkatan layanan publik. Contohnya, AI dapat digunakan untuk menganalisis data keluhan masyarakat dan memberikan solusi yang tepat dengan cepat.

Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang aman dan transparan. Dalam administrasi negara, blockchain dapat digunakan untuk memastikan integritas data, seperti pencatatan aset publik dan transaksi keuangan. Teknologi ini juga dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Internet of Things (IoT) merujuk pada jaringan perangkat yang terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Dalam manajemen pemerintahan, IoT dapat digunakan untuk memantau infrastruktur publik, mengelola sumber daya alam, dan meningkatkan respons darurat. Misalnya, sensor IoT dapat digunakan untuk memantau kualitas udara dan air di berbagai wilayah.

Contoh Teknologi di Berbagai Sektor Administrasi

Penggunaan teknologi canggih dalam administrasi negara telah diterapkan di berbagai sektor dengan hasil yang baik. Di sektor kesehatan, Big Data dan AI telah meningkatkan efisiensi layanan kesehatan

AI digunakan untuk menganalisis data pasien dan memberikan diagnosis yang lebih cepat dan akurat, sementara IoT memantau kondisi pasien secara real-time melalui perangkat medis yang terhubung.

Di sektor pendidikan, teknologi digital memainkan peran penting dalam personalisasi pembelajaran. AI digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, dan Big Data digunakan untuk menganalisis kinerja siswa, memberikan wawasan kepada pendidik untuk meningkatkan kurikulum.

Dalam sektor keuangan, blockchain diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Beberapa pemerintah daerah menggunakan blockchain untuk mengelola anggaran, memastikan bahwa dana digunakan secara benar dan transparan.

Di sektor transportasi, IoT digunakan untuk mengelola lalu lintas dan meningkatkan keselamatan. Sensor IoT dipasang di jalan raya untuk memantau kondisi lalu lintas dan memberikan informasi real-time kepada pengemudi, sementara AI digunakan untuk mengoptimalkan rute transportasi dan mengurangi kemacetan.

Tantangan Digitalisasi

Transformasi digital dalam administrasi negara menghadapi berbagai hambatan teknis dan infrastruktur. Infrastruktur yang kurang memadai merupakan masalah utama.. Di banyak daerah, akses terhadap internet yang stabil dan cepat masih terbatas, menghambat proses digitalisasi.

Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekitar 12.000 desa di Indonesia masih belum memiliki akses internet yang memadai, menciptakan kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, nasional.kompas.com, (24/07/2023).

Selain itu, keterbatasan perangkat lunak dan perangkat keras menjadi kendala lainnya. Banyak instansi pemerintah masih menggunakan sistem lama yang tidak kompatibel dengan teknologi baru.

Proses migrasi data dari sistem lama ke sistem baru seringkali kompleks dan memakan waktu. Kurangnya dukungan teknis dan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi memperparah situasi ini.

Keamanan data dan privasi adalah isu dalam implementasi digitalisasi. Dengan meningkatnya volume data yang dikelola secara digital, risiko kebocoran data dan serangan siber juga meningkat.

Menurut laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serangan siber di Indonesia meningkat sebesar 40% pada tahun 2022, tirto.id (12/01/2023). Insiden kebocoran data pribadi dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah.

Perlindungan privasi juga menjadi tantangan. Regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi baru disahkan dan masih membutuhkan waktu untuk implementasi yang efektif (peraturan.bpk.go.id). Pemerintah harus memastikan bahwa semua sistem digital mematuhi standar keamanan yang ketat dan melindungi privasi data pengguna.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi digitalisasi adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak pegawai pemerintah merasa nyaman dengan sistem dan prosedur lama dan enggan beradaptasi dengan teknologi baru. Studi oleh E. Prayitno (2008) menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan adalah hambatan utama dalam penerapan e-government.

Untuk mengatasi resistensi ini, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sangat penting. Pegawai perlu diberikan pelatihan yang memadai agar dapat memahami dan mengoperasikan teknologi baru.

Program pelatihan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pegawai tetap mengikuti perkembangan teknologi terbaru.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengadakan berbagai lokakarya dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menggunakan teknologi digital (Lembaga Administrasi Negara, 2021).

Strategi Transformasi Digital

Perencanaan strategis adalah fondasi dari setiap transformasi digital yang sukses. Tanpa rencana yang jelas dan komprehensif, upaya digitalisasi dapat menjadi tidak terarah dan tidak efektif.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan roadmap digitalisasi yang mencakup langkah-langkah, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta indikator keberhasilan.

Roadmap digitalisasi harus dimulai dengan penilaian kebutuhan dan identifikasi area prioritas. Misalnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyusun roadmap yang mencakup berbagai inisiatif untuk mempercepat transformasi digital di sektor publik, termasuk pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, dan implementasi sistem e-government.

Langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus mencakup peningkatan efisiensi layanan publik, peningkatan aksesibilitas, serta pengurangan biaya operasional. Selanjutnya, pemerintah perlu menetapkan tahapan implementasi yang realistis, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan dan timeline pelaksanaan.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta adalah kunci untuk keberhasilan transformasi digital. Sektor swasta memiliki keahlian teknis dan inovasi yang dapat mendukung implementasi teknologi baru di sektor publik.

Sementara itu, sektor publik memiliki akses ke data dan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk mengembangkan solusi yang efektif.

Salah satu contoh sukses kolaborasi ini adalah kemitraan antara Pemerintah Singapura dan berbagai perusahaan teknologi dalam program Smart Nation Initiative.

Program ini berhasil mengintegrasikan teknologi seperti AI, IoT, dan big data untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara dan efisiensi layanan publik. Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan perusahaan teknologi besar, tetapi juga startup dan komunitas inovasi yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan solusi digital.

Di Indonesia, kolaborasi semacam ini juga penting. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk memperluas akses internet di daerah terpencil. Kemitraan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati manfaat dari transformasi digital.

Untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong inovasi digital. Kebijakan ini harus mencakup regulasi yang fleksibel dan adaptif, insentif untuk inovasi, serta dukungan terhadap penelitian dan pengembangan teknologi. Regulasi yang mendukung inovasi digital harus mampu menyeimbangkan antara keamanan dan privasi dengan kebutuhan akan inovasi.

Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia memberikan kerangka kerja hukum untuk melindungi data pribadi warga negara sambil tetap mendorong penggunaan data untuk inovasi.

Selain regulasi, insentif untuk inovasi juga penting. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau subsidi bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi baru.

Insentif ini dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk terlibat dalam pengembangan solusi digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.

Dukungan terhadap penelitian dan pengembangan juga sangat penting. Pemerintah harus berinvestasi dalam R&D untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat digunakan dalam administrasi publik.

Selain itu, kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian dapat membantu mengembangkan kapabilitas teknologi lokal dan menciptakan solusi yang relevan dengan konteks nasional.

Peran Pemimpin dan SDM dalam Transformasi Digital

Transformasi digital dalam administrasi negara membutuhkan kepemimpinan yang visioner. Pemimpin dengan visi jelas tentang masa depan teknologi dalam pemerintahan mampu menginspirasi dan memotivasi seluruh organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan.

Kepemimpinan visioner memainkan peran penting dalam mengarahkan strategi, mengidentifikasi peluang, dan mengatasi tantangan selama proses transformasi digital.

Pemimpin visioner tidak hanya menetapkan arah, tetapi juga membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Pemimpin mampu mengatasi resistensi terhadap perubahan dengan menunjukkan manfaat dari teknologi digital dan membangun kepercayaan di antara pegawai.

Di Indonesia, kepemimpinan visioner dalam transformasi digital terlihat dari berbagai inisiatif pemerintah. Misalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menekankan pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Melalui berbagai kebijakan dan program, pemimpin di kementerian ini mendorong perubahan budaya organisasi yang lebih adaptif terhadap teknologi.

Pengembangan keterampilan digital dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberhasilan transformasi digital. Pegawai negeri harus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengoperasikan teknologi baru dan beradaptasi dengan perubahan cepat dalam lingkungan kerja mereka.

Program pelatihan yang efektif harus mencakup berbagai aspek keterampilan digital, mulai dari pemahaman dasar tentang teknologi informasi hingga kemampuan lanjutan dalam analisis data dan penggunaan aplikasi khusus.

Menurut laporan dari McKinsey & Company, organisasi yang berinvestasi dalam pelatihan keterampilan digital dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, computradetech.com (29/05/2023).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai negeri. LAN mengadakan berbagai lokakarya dan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi digital pegawai.

Lokakarya ini mencakup topik-topik seperti pengelolaan big data, penggunaan AI, dan keamanan siber. Selain itu, LAN bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan lainnya untuk menyediakan kursus online dan sumber daya pendidikan tambahan.

Pelatihan berkelanjutan tidak hanya membantu pegawai meningkatkan keterampilan tetapi juga memastikan tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan baru.

Tentunya transformasi digital, pelatihan yang berkesinambungan memungkinkan pegawai mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari.

Penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan profesional. Pemerintah dapat menyediakan insentif bagi pegawai yang mengikuti pelatihan dan mengembangkan keterampilan baru. Selain itu, adanya mentor dan program pendampingan dapat membantu pegawai dalam mengaplikasikan pengetahuan baru secara efektif.

Pengukuran dan Evaluasi Keberhasilan

Transformasi digital dalam administrasi negara memerlukan pengukuran yang tepat untuk memastikan keberhasilannya. Indikator kinerja utama (KPI) adalah alat penting dalam mengukur dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi inisiatif digital. KPI membantu menentukan apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tercapai serta memberikan wawasan untuk perbaikan berkelanjutan.

Salah satu KPI utama adalah efisiensi operasional. Hal tersebut dapat diukur melalui pengurangan waktu penyelesaian proses administratif, penurunan jumlah langkah dalam prosedur tertentu, dan pengurangan biaya operasional.

Misalnya, digitalisasi proses pengajuan izin dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dari beberapa minggu menjadi beberapa hari, menunjukkan peningkatan dalam efisiensi.

Kualitas layanan publik adalah KPI penting lainnya, mencakup kepuasan pengguna layanan, kecepatan respons, dan akurasi layanan. Survei kepuasan pelanggan dan analisis data umpan balik dari pengguna dapat memberikan gambaran jelas tentang kualitas layanan.

Pemerintah dapat menggunakan Net Promoter Score (NPS) untuk mengukur loyalitas dan kepuasan warga terhadap layanan digital, sehingga mendapatkan insight yang berharga untuk peningkatan layanan.

Tingkat adopsi teknologi oleh pegawai dan masyarakat juga merupakan indikator kinerja utama. Mencakup jumlah pegawai yang menggunakan sistem digital baru serta jumlah transaksi yang dilakukan melalui platform digital.

Tingginya tingkat adopsi menunjukkan bahwa teknologi yang diterapkan mudah digunakan dan diterima oleh pengguna, menandakan keberhasilan implementasi.

Keamanan dan privasi data adalah aspek kritis dalam transformasi digital. KPI di area ini mencakup jumlah insiden keamanan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi privasi data, dan waktu respons terhadap pelanggaran keamanan.

Pemerintah mesti memastikan bahwa sistem digital aman dan bahwa data warga terlindungi dengan baik, mengurangi risiko insiden keamanan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem digital.

Metode Evaluasi dan Feedback dari Masyarakat

Metode evaluasi yang efektif adalah kunci untuk memahami keberhasilan transformasi digital dan menentukan area yang memerlukan perbaikan. Alat umum yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik langsung dari masyarakat adalah survei kepuasan pengguna.

Survei ini dapat dilakukan secara online melalui platform digital yang sama yang digunakan untuk memberikan layanan. Pertanyaan dalam survei harus dirancang untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman pengguna, tingkat kepuasan terhadap layanan, dan saran perbaikan.

Analisis data penggunaan dari sistem digital juga memberikan informasi berharga tentang bagaimana layanan digunakan dan di mana terjadi masalah. Analisis ini mencakup pola penggunaan, waktu puncak akses, dan area yang sering mengalami kesulitan.

Dengan memahami pola ini, pemerintah dapat mengoptimalkan layanan masyarakat agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Mengadakan forum diskusi dan lokakarya dengan masyarakat menyediakan platform untuk umpan balik langsung dan diskusi mengenai pengalaman pengguna. Tentu juga memberi pemerintah kesempatan untuk menjelaskan inisiatif digital dan mendengarkan masukan langsung dari masyarakat, sehingga dapat menyesuaikan kebijakan dan layanan dengan lebih baik.

Monitoring media sosial adalah alat efektif untuk mengukur sentimen publik terhadap layanan digital. Pemerintah dapat memantau platform media sosial untuk umpan balik dan keluhan dari masyarakat.

Analisis sentimen ini membantu mengidentifikasi isu-isu yang perlu diperbaiki dan mengukur persepsi publik terhadap layanan digital, memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. (*)