Di sektor pendidikan, teknologi digital memainkan peran penting dalam personalisasi pembelajaran. AI digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, dan Big Data digunakan untuk menganalisis kinerja siswa, memberikan wawasan kepada pendidik untuk meningkatkan kurikulum.
Dalam sektor keuangan, blockchain diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Beberapa pemerintah daerah menggunakan blockchain untuk mengelola anggaran, memastikan bahwa dana digunakan secara benar dan transparan.
Di sektor transportasi, IoT digunakan untuk mengelola lalu lintas dan meningkatkan keselamatan. Sensor IoT dipasang di jalan raya untuk memantau kondisi lalu lintas dan memberikan informasi real-time kepada pengemudi, sementara AI digunakan untuk mengoptimalkan rute transportasi dan mengurangi kemacetan.
Tantangan Digitalisasi
Transformasi digital dalam administrasi negara menghadapi berbagai hambatan teknis dan infrastruktur. Infrastruktur yang kurang memadai merupakan masalah utama.. Di banyak daerah, akses terhadap internet yang stabil dan cepat masih terbatas, menghambat proses digitalisasi.
Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekitar 12.000 desa di Indonesia masih belum memiliki akses internet yang memadai, menciptakan kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, nasional.kompas.com, (24/07/2023).
Selain itu, keterbatasan perangkat lunak dan perangkat keras menjadi kendala lainnya. Banyak instansi pemerintah masih menggunakan sistem lama yang tidak kompatibel dengan teknologi baru.
Proses migrasi data dari sistem lama ke sistem baru seringkali kompleks dan memakan waktu. Kurangnya dukungan teknis dan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi memperparah situasi ini.
Keamanan data dan privasi adalah isu dalam implementasi digitalisasi. Dengan meningkatnya volume data yang dikelola secara digital, risiko kebocoran data dan serangan siber juga meningkat.
Menurut laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serangan siber di Indonesia meningkat sebesar 40% pada tahun 2022, tirto.id (12/01/2023). Insiden kebocoran data pribadi dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah.
Perlindungan privasi juga menjadi tantangan. Regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi baru disahkan dan masih membutuhkan waktu untuk implementasi yang efektif (peraturan.bpk.go.id). Pemerintah harus memastikan bahwa semua sistem digital mematuhi standar keamanan yang ketat dan melindungi privasi data pengguna.
