Namun, perlu dicatat bahwa TIK juga menghadirkan problem baru dalam pengelolaan data dan keamanan siber. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan tata kelola yang komprehensif untuk memastikan pemanfaatan TIK yang aman, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip-prinsip good governance.
Kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi pilar penting dalam mewujudkan transformasi ini. Sinergi antar-pemangku kepentingan dapat membuka peluang partisipasi masyarakat yang lebih luas, demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai skema kerjasama, seperti Public Private Partnership (PPP) dan Open Government Initiative (OGI).
Transformasi administrasi negara ini bukan tanpa hambatan. Tantangan internal seperti budaya birokrasi yang kaku, infrastruktur TIK yang belum memadai, dan sumber daya manusia yang belum siap perlu diidentifikasi dan diatasi dengan tepat. Di sisi eksternal, volatilitas global, seperti krisis ekonomi dan pandemi, dapat menjadi faktor penghambat transformasi.
Maka, perlu strategi yang komprehensif dan terukur untuk mewujudkan transformasi ini. Strategi tersebut mencakup:
Pengembangan visi dan misi yang jelas dan terarah: Visi dan misi ini harus selaras dengan tujuan nasional dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi, good governance, dan pelayanan publik yang berkualitas.
Penyusunan roadmap dan rencana aksi yang terstruktur: Roadmap dan rencana aksi ini harus memuat target yang jelas, terukur, dan achievable, serta strategi untuk mencapai target tersebut.
Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia: Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia perlu diperkuat melalui pelatihan, pengembangan, dan riset.
Pembangunan infrastruktur TIK yang modern dan aman: Infrastruktur TIK yang modern dan aman merupakan prasyarat utama untuk mendukung transformasi digital dalam administrasi negara.
Peningkatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta: Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai skema kerjasama, seperti PPP dan OGI.
Penegakan hukum dan regulasi yang tegas: Penegakan hukum dan regulasi yang tegas diperlukan untuk memastikan pemanfaatan TIK yang bertanggung jawab dan akuntabel.
Transformasi administrasi negara ini merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Lewat strategi yang sesuai dan implementasi yang efektif, administrasi negara Indonesia akan mampu beradaptasi dengan dinamika globalisasi dan mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
