Paradigma Administrasi Negara Orde Baru (1966-1998)
Era Orde Baru (1966-1998), dikenal dengan fokus kuat pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Paradigma "Administrasi Negara Sebagai Alat Pembangunan" digagas dan diimplementasikan, mengusung sentralisasi, efisiensi, dan teknokrasi sebagai prinsip fundamental. Paradigma ini bertujuan untuk mewujudkan administrasi negara yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.
Kendati paradigma ini membawa kemajuan di berbagai bidang, beberapa kritik muncul terkait sentralisasi yang berlebihan dan kurangnya akuntabilitas. Kekhawatiran diutarakan terkait minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta transparansi yang kurang memadai dalam penggunaan sumber daya. Kritik-kritik ini menjadi catatan penting, menunjukkan bahwa paradigma "Administrasi Negara Sebagai Alat Pembangunan" memiliki keterbatasan dan perlu dievaluasi secara berkala.
Paradigma Administrasi Negara Reformasi (1998-sekarang)
Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai babak baru dalam sejarah administrasi negara Indonesia. Era ini membawa pergeseran paradigma, dengan fokus utama pada demokrasi, good governance, dan akuntabilitas. Hal ini melahirkan paradigma baru yaitu "Administrasi Negara Sebagai Pelayan Publik", yang menekankan pada pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada masyarakat.
Paradigma baru ini membawa angin segar bagi birokrasi Indonesia. Demokratisasi membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Good governance menjadi kompas untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Namun, perjalanan menuju good governance tidaklah mudah. Tantangan utama dalam era ini adalah mewujudkan paradigma "Administrasi Negara Sebagai Pelayan Publik" secara menyeluruh dan mengatasi korupsi yang masih mengakar. Korupsi menjadi batu sandungan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada rakyat.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, korupsi masih menjadi isu yang relevan hingga saat ini, (S. Rasul, 2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi salah satu penghambat utama dalam mewujudkan good governance di Indonesia.
Tantangan dan Prospek Masa Depan Administrasi Negara
Meningkatnya kompleksitas dan dinamika lingkungan global menuntut transformasi fundamental menuju paradigma yang lebih inovatif dan adaptif.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan dalam menjawab tantangan ini. Penerapan TIK secara optimal dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas administrasi negara. Hal ini sejalan dengan tren global menuju e-Government, di mana pemanfaatan TIK menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.
