Dua tantangan utama yang muncul dalam pelaksanaan sistem merit adalah resistensi dari pihak-pihak yang tidak mendukung serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.
Pertama-tama, resistensi dari pihak-pihak yang tidak mendukung sering menjadi kendala serius dalam implementasi sistem merit.Â
Tantangan ini dapat muncul dari kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh kriteria merit atau dari kelompok yang memiliki kepentingan terhadap sistem yang sudah ada.
Mengatasi resistensi ini memerlukan pendekatan komunikatif dan persuasif yang cermat untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang manfaat dan keadilan yang diperoleh melalui penerapan sistem merit.
Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan nyata dalam implementasi sistem merit. Proses seleksi, pengukuran kinerja, dan pengambilan keputusan berbasis merit memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi yang memadai.Â
Keterbatasan ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan sistem merit dan mempengaruhi integritasnya.
Dalam implementasi sistem merit di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem merit belum sepenuhnya sesuai prosedur.Â
Ketidaksetaraan implementasi sistem merit antara wilayah barat dan timur Indonesia menjadi sorotan, mencerminkan ketidakmerataan yang masih terjadi dalam pelaksanaannya (yogyakarta.bkn.go.id, 11/05/2022).
Oleh karena itu, mengatasi resistensi dari pihak yang tidak mendukung serta mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem merit yang merata dan efektif.
Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Birokrasi Indonesia
Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Indonesia seharusnya menjadi langkah untuk memastikan efisiensi dan kualitas dalam birokrasi.Â
