Mohon tunggu...
Heru Wahyudi
Heru Wahyudi Mohon Tunggu... Dosen - Lecture

Musafir

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Bacapres 2024 dan Tantangan Kontrak Sosial-Politik Masyarakat

28 September 2023   13:02 Diperbarui: 2 Oktober 2023   06:55 1351
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ilustrasi: Bendera partai politik dipasang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (17/1/2023). (Foto: KOMPAS/AGUS SUSANTO)

Untuk mengubah hal ini, kita perlu mengembangkan kontrak sosial-politik yang lebih substansial dan terukur. Calon presiden harus diseret ke dalam perjanjian yang tidak hanya mencakup visi dan misi mereka, tetapi juga program kerja yang konkret dan realistis. 

Ada perluasan yang diperlukan untuk menciptakan mekanisme kuat untuk memantau kinerja mereka selama masa jabatan.

Dari cara ini, kontrak sosial-politik dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk memastikan akuntabilitas pemimpin terpilih dan memastikan bahwa janji-janji kampanye bukan hanya kata-kata kosong dalam dunia politik yang seringkali terlalu licin.

Tantangan Kontrak Sosial-Politik Ketika Bacapres Bicara Gagasan

Dalam dinamika politik pemilihan presiden, kontrak sosial-politik tidak selalu menjadi jaminan pasti atau tidaknya. Sebaliknya, konfrontasi utama terletak pada serangkaian tantangan yang merusak integritas.

Tantangan pertama adalah manipulasi emosi massa melalui kampanye. Bacapres kerap memanfaatkan kampanye untuk membangkitkan gairah dan memobilisasi massa dengan harapan meraih suara mayoritas. 

Justru, upaya berlebihan dalam mobilisasi ini dapat merusak proses demokrasi, mengubah pemilihan menjadi pertunjukan spektakuler, dan membahayakan stabilitas sosial.

Kemudian, ada tantangan penggunaan politik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) serta identitas dalam kampanye. Bacapres sering kali bermain dengan api politik SARA dan identitas untuk mencapai tujuan mereka. 

Namun, taktik ini dapat memicu konflik sosial, memecah-belah masyarakat, dan merusak kontrak sosial-politik yang seharusnya mengutamakan persatuan dan kesejahteraan bersama di atas segala perbedaan.

Tantangan terakhir adalah dominasi politik pengkultusan, di mana bacapres menjadi pusat perhatian dalam kampanye mereka. Meskipun bisa menciptakan efek vokal yang kuat, politik pengkultusan seringkali mengaburkan gagasan dan ide-ide nyata yang perlu dievaluasi oleh masyarakat. 

Jelas, mengancam integritas kontrak sosial-politik, yang semestinya didasarkan pada janji-janji riil dan visi yang dapat diterapkan untuk kebaikan bersama.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun