Tren Penurunan Daya Beli Masyarakat 2023 dalam Perspektif Kebijakan Publik

Menilik situasi saat ini, nampaknya tren penurunan daya beli masyarakat di tahun 2023 telah menjadi sorotan utama yang mendesak untuk dibicarakan dari perspektif kebijakan publik. 

Hasil laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I 2023 mengejutkan dengan mencatat penurunan sebesar 0,8% daya beli masyarakat Indonesia selama kuartal pertama tahun ini, (perpustakaan.bappenas.go.id, 2023).

Meski perekonomian Indonesia secara umum masih diproyeksikan positif, (brin.go.id, 2023), data dan statistik terbaru mengindikasikan bahwa pulihnya daya beli masyarakat belum sepenuhnya tercapai, bahkan setelah pembatasan sosial telah dicabut. 

Fakta ini diperkuat oleh temuan Survei Mandiri Institute yang baru-baru ini dirilis pada bulan April 2023, yang menunjukkan bahwa penghapusan pembatasan kegiatan masyarakat sejak awal tahun ternyata belum mampu memberi dorongan terhadap daya beli masyarakat, (kompas.id, 13/04/2023).

Gambaran ini mencerminkan bahwa langkah-langkah pemulihan ekonomi yang sudah diambil mungkin perlu dipertimbangkan ulang atau ditingkatkan. 

Pada pandangan saya, ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada masalah ini. Salah satunya adalah bahwa pemulihan ekonomi tidak hanya bergantung pada penghapusan pembatasan, tetapi juga memerlukan strategi yang kuat untuk mengembalikan kepercayaan konsumen dan mendorong pengeluaran. 

Selain itu, potensi dampak dari faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global juga mungkin punya andil dalam mempengaruhi daya beli masyarakat.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Beli Masyarakat

Ada sejumlah faktor penting yang berperan dalam memengaruhi daya beli masyarakat. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran merupakan elemen-elemen utama yang saling terkait. 

Mengacu pada pandangan Khodijah Ishak (2019) menjelaskan bahwa peningkatan tingkat pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak negatif pada keseimbangan aktivitas perekonomian.

Hal ini, penting untuk memberi fokus serius pada peran kebijakan publik. Para ahli dan pejabat pemerintah menyoroti mendesaknya kebijakan publik dalam meningkatkan daya beli masyarakat. 

Dari hal ini, KPBU menegaskan bahwa kebijakan publik memiliki kapasitas untuk mengatasi tantangan dari ketidakpastian situasi ekonomi global, sambil juga memperkuat sektor publik,  (kpbu.kemenkeu.go.id).

Kita juga perlu mengingat bahwa kebijakan publik mampu memberikan efek terhadap faktor-faktor yang memengaruhi daya beli masyarakat. Salah satu contohnya adalah dampak kebijakan fiskal yang terarah, yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Bahkan Bank Indonesia menegaskan bahwa strategi ekonomi keuangan yang bijak juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan menurunnya daya beli masyarakat, pemerintah punya peran penting dalam mengambil langkah-langkah sesuai sasaran. 

Beberapa kebijakan yang berhubungan meliputi upaya dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif, menjamin kepastian Tunjangan Hari Raya (THR), merumuskan kebijakan fiskal yang efektif, serta menjalankan strategi ekonomi keuangan yang cerdas.

Pilihan kebijakan yang tepat sasaran, semoga  masalah penurunan daya beli masyarakat dapat diatasi dengan efektif, sambil juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis.

Kebijakan Publik yang Dapat Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Peningkatan daya beli masyarakat dapat diperkuat melalui pelaksanaan kebijakan publik yang berfokus pada beberapa aspek strategis. Salah satunya adalah melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

Dengan mengadopsi pendekatan padat karya, pemerintah tidak hanya mengatasi pengangguran, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian dengan lebih dinamis. Seperti yang dikemukakan oleh Khodijah Ishak (2019), rendahnya tingkat pengangguran meredam daya beli masyarakat dan menghambat aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Tak hanya itu, menangani inflasi juga menjadi pilar penting dalam mengokohkan daya beli. Upaya meredam inflasi tidak hanya berdampak pada stabilitas harga, tetapi juga memungkinkan masyarakat memiliki daya beli yang lebih kokoh. Tindakan nyata dalam mengurangi tekanan inflasi perlu diambil, sehingga masyarakat dapat membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, perhatian terhadap kesejahteraan sosial dapat menjadi kunci dalam mengangkat daya beli masyarakat. Melalui program-program sosial yang terencana dengan baik, seperti bantuan sosial dan akses pelayanan kesehatan yang merata, pemerintah dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat bagi masyarakat untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian.

Sebagai contoh inspiratif, kita dapat melihat penerapan kebijakan di berbagai negara. Amerika Serikat, misalnya, telah sukses menjalankan program stimulus ekonomi yang efektif selama masa pandemi COVID-19. Strategi ini membantu masyarakat mempertahankan daya beli mereka dalam situasi sulit, sekaligus memberikan dorongan bagi perekonomian nasional.

Di sisi lain, Jepang juga memberikan gambaran tentang kebijakan fiskal yang cemerlang. Dengan memberi insentif pajak kepada perusahaan yang menyuplai kenaikan gaji kepada karyawan, Jepang mampu menggalang pertumbuhan ekonomi dari dalam, hingga meningkatkan daya beli individu.

Tantangan dalam Menerapkan Kebijakan Publik untuk Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Dalam upaya menerapkan kebijakan publik guna meningkatkan daya beli masyarakat, tak dapat dikesampingkan bahwa ada beberapa tantangan yang dapat menghambat jalannya penerapan. 

Pertama, keterbatasan anggaran menjadi hal yang penting. Proses menjalankan kebijakan publik perlu sumber daya finansial yang memadai, dan keterbatasan anggaran dapat menjadi penghalang serius dalam merancang kebijakan yang efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat, (brin.go.id, 2023).

Kedua, resistensi yang mungkin berasal dari sektor swasta juga perlu diperhitungkan. Meskipun tujuan kebijakan publik adalah meningkatkan daya beli masyarakat, namun sektor swasta bisa saja merasa terbebani oleh beberapa aspek kebijakan.

Sebagai contoh, pengenalan kebijakan peningkatan upah minimum atau pengurangan insentif pajak bagi perusahaan bisa dianggap sebagai beban oleh sektor swasta, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesediaan mereka untuk mendukung atau menjalankan kebijakan.

Untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, perlu adaptasi dan pendekatan yang bijak dalam merancang kebijakan publik. Salah satu pendekatan yang bisa diambil  dengan fokus pada peningkatan lapangan kerja.

Pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja, misalnya melalui pemberian insentif kepada perusahaan untuk merekrut lebih banyak tenaga kerja. Selain itu, strategi pengurangan inflasi juga menjadi kunci, dimana kebijakan moneter yang efektif dapat membantu menstabilkan harga-harga dan akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

Lebih jauh lagi, peningkatan kesejahteraan sosial juga merupakan opsi yang dapat diambil oleh pemerintah. Dengan ditingkatkannya program-program kesejahteraan sosial, seperti pemberian bantuan sosial dan perluasan akses pada program kesehatan, pemerintah dapat memberi dukungan langsung kepada masyarakat yang memerlukan, yang akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan daya beli mereka.

Sebagai penutup, jelas bahwa tren menurunnya daya beli masyarakat di tahun 2023 mengundang perhatian serius dalam lensa kebijakan publik. Melalui kebijakan yang terarah, pemerintah dapat memacu kembali daya beli masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat akan membantu menghadapi tantangan, sambil memberikan dorongan positif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan nasional (***)

Heru Wahyud