Di sisi lain, Jepang juga memberikan gambaran tentang kebijakan fiskal yang cemerlang. Dengan memberi insentif pajak kepada perusahaan yang menyuplai kenaikan gaji kepada karyawan, Jepang mampu menggalang pertumbuhan ekonomi dari dalam, hingga meningkatkan daya beli individu.
Tantangan dalam Menerapkan Kebijakan Publik untuk Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
Dalam upaya menerapkan kebijakan publik guna meningkatkan daya beli masyarakat, tak dapat dikesampingkan bahwa ada beberapa tantangan yang dapat menghambat jalannya penerapan.Â
Pertama, keterbatasan anggaran menjadi hal yang penting. Proses menjalankan kebijakan publik perlu sumber daya finansial yang memadai, dan keterbatasan anggaran dapat menjadi penghalang serius dalam merancang kebijakan yang efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat, (brin.go.id, 2023).
Kedua, resistensi yang mungkin berasal dari sektor swasta juga perlu diperhitungkan. Meskipun tujuan kebijakan publik adalah meningkatkan daya beli masyarakat, namun sektor swasta bisa saja merasa terbebani oleh beberapa aspek kebijakan.
Sebagai contoh, pengenalan kebijakan peningkatan upah minimum atau pengurangan insentif pajak bagi perusahaan bisa dianggap sebagai beban oleh sektor swasta, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesediaan mereka untuk mendukung atau menjalankan kebijakan.
Untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, perlu adaptasi dan pendekatan yang bijak dalam merancang kebijakan publik. Salah satu pendekatan yang bisa diambil  dengan fokus pada peningkatan lapangan kerja.
Pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja, misalnya melalui pemberian insentif kepada perusahaan untuk merekrut lebih banyak tenaga kerja. Selain itu, strategi pengurangan inflasi juga menjadi kunci, dimana kebijakan moneter yang efektif dapat membantu menstabilkan harga-harga dan akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.
Lebih jauh lagi, peningkatan kesejahteraan sosial juga merupakan opsi yang dapat diambil oleh pemerintah. Dengan ditingkatkannya program-program kesejahteraan sosial, seperti pemberian bantuan sosial dan perluasan akses pada program kesehatan, pemerintah dapat memberi dukungan langsung kepada masyarakat yang memerlukan, yang akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan daya beli mereka.
Sebagai penutup, jelas bahwa tren menurunnya daya beli masyarakat di tahun 2023 mengundang perhatian serius dalam lensa kebijakan publik. Melalui kebijakan yang terarah, pemerintah dapat memacu kembali daya beli masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat akan membantu menghadapi tantangan, sambil memberikan dorongan positif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan nasional (***)
Heru Wahyud
