Menilik Gugatan Batasan Usia Capres dan Cawapres yang Dicurigai oleh PDIP

Manuver politik menjelang Pilpres 2024 semakin kentara dan menukik. Diperkirakan jika Pilpres 2024 nanti akan menjadi ajang Kontestasi pioitin nasional paling mengerikan dan bakal banyak kontroversi yang bakal muncul.

Semua manuver politik diarahkan butuh meraih target dan sasaran tersebut.  Saat ini saja sudah banyak muncul polemik dan ketidakpastian tata cara dan juga mekanisme seleksi kepemimpinan nasional. Semuanya keributan dan juga kerumitan politik diduga banyak disinyalir keterlibatan Jokowi atau cawe-cawe khususnya dalam penentuan pencapresan 2024.

Arah dan kendali politik kekinian tidak lepas dari isu dan juga keterlibatan Jokowi baik langsung atau lewat pihak ketiga. Dari kontrol dan bahkan aktivitas politik ketua karya tidak lepas dari sorotan serta pengaruh politik Jokowi.

Peta konfigurasi politik nasional bahkan salah satunya penentu kebijakan partai untuk melakukan peleburan atau koalisi partai, Jokowi mempunyai peran serta veto yang mematikan.

Baik partai atau  koalisi partai ramai -ramai menyatakan tunduk dan tegak lurus arahan politiknya berkiblat ke Jokowi. Secara menyeluruh Jokowi dikatakan sebagai king maker dan juga eksekutif partai atau koalisi partai. Dua fungsi sekaligus diperankan sehingga menyebabkan Jokowi bukan ketua partai tetapi kehendak dan persetujuannya melebihi ketua partai.

 Isu yang sangat menarik saat ini adalah ketika sudah jelas Jokowi tidak bisa lagi mengikuti Kontestasi pilpres dan juga wacana penundaan pemilu sudah dikandangkan, muncul tuduhan berbagi skenario politik jika Jokowi tetap akan mengontrol dan juga menjalankan fungsi dan tugas presiden berikutnya. Jokowi akan berusaha meneruskan legasi  kekuasan melalui penguasaan partai politik atau membuka peta jalan bagi anak atau keluarga untuk terjun langsung dalam arah politik praktis.

Bagaimana caranya mencapai politik jangka panjang dari Jokowi ?

Sedang terjadi kehebohan wacana untuk menuntut diturunkannya batasan usia menjadi wakil presiden. Isu ini semakin liar dan panas karena dalam  perkembangannya, adanya wacana gugatan mengenai batas usia capres dan cawapres mengarah pada kepentingan politik Jokowi.

Isu ini  kemudian diprediksikan dan dikaitkan dengan upaya untuk memuluskan perjalanan dan  langkah bagi Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto.

Fase -fase gugatan banyak dicurigai adanya intervensi oleh pihak ketiga. Para pihak penggugat justru dicurigai tidak independen dan diduga terafiliasi oleh sumber kepentingan tertentu.  

Disebutkan jika ada pihak yang melakukan gugatan tersebut . Perkara pertama adalah perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi.  Partai ini dalam urusan pilpres 2024 diduga sangat dekat dan sampai saat ini Keputusan politik masih tegak lurus kepada Jokowi.

Tuntutan dari PSI meminta batas usia minimum capres-cawapres 40 tahun dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya 35 tahun, seperti ketentuan Pilpres 2004 dan 2009 yang diatur Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008.
Dalam kaitan dugaan tuntutan tersebut, PSI telah memperjuangkan hak dan langkah politik Gibran Rakabuming Raka untuk maju di pilpres 2024.

 Dihitung ukuran umur, saat ini umur Gibran baru 37 tahun dan jika sesuai UU yang berlaku, batasan umur Gibran belum penuhi usia lebih 49 tahun sesuai ketentuan UU tersebut.
 
Proses gugatan tersebut sedang menjalani pendalaman dan dikain sisi banyak pendapat yang kontra dari maksud dan tujuan gugatan tersebut. Salah satu elite ketua yang curiga dalam proses gugatan itu adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristianto.

 Orang nomor dua di PDIP tersebut menegaskan agar semua bisa taat dengan aturan batas usia minimal calon wakil presiden (Cawapres) yang sedang digugat  saat ini. Pernyataan Hasto tersebut mengacu dan merespons perkara uji materi terkait syarat minimal usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasto memberikan  pendapat jika adanya   manuver kekuasaan dalam upaya mengubah umur capres-cawapres dari minimal 40 menjadi 35 tahun.  "Berbagai manuver-manuver kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan, tapi pedoman yang paling elementer terkait Pemilu adalah kita konsisten kepada peraturan perundang-undangan yang ada," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

Bagi Hasto, meminta agar  sebaiknya aturan yang sudah berlaku tidak diubah di tengah jalan persiapan Pemilu 2024.

Pertanyaan, apa maksud dari penilaian Hasto berkaitan pendapat agar  aturan batasan umur pencapresan mengikuti aturan yang sudah ada?
Adakah kekawatiran khusus sehingga batasan umur tersebut tidak dipaksakan berubah ?

Apakah Gibran Rakabuming Raka yang dimaksudkan akan mendapatkan manfaat khusus bagi berhasilnya gugatan yang dimaksudkan ?

Mari kita tunggu arah dan permainan para elite politik menjelang Pilpres 2024. Apakah betul bekerja dan mempromosikan dedikasinya untuk rakyat atau kah semakin meyakinkan bahwa pemilu hanya sekedar ajang bosa-basi janji dan pembodohan masyarakat ?