Tuntutan dari PSI meminta batas usia minimum capres-cawapres 40 tahun dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya 35 tahun, seperti ketentuan Pilpres 2004 dan 2009 yang diatur Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008.
Dalam kaitan dugaan tuntutan tersebut, PSI telah memperjuangkan hak dan langkah politik Gibran Rakabuming Raka untuk maju di pilpres 2024.
 Dihitung ukuran umur, saat ini umur Gibran baru 37 tahun dan jika sesuai UU yang berlaku, batasan umur Gibran belum penuhi usia lebih 49 tahun sesuai ketentuan UU tersebut.
Â
Proses gugatan tersebut sedang menjalani pendalaman dan dikain sisi banyak pendapat yang kontra dari maksud dan tujuan gugatan tersebut. Salah satu elite ketua yang curiga dalam proses gugatan itu adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristianto.
 Orang nomor dua di PDIP tersebut menegaskan agar semua bisa taat dengan aturan batas usia minimal calon wakil presiden (Cawapres) yang sedang digugat  saat ini. Pernyataan Hasto tersebut mengacu dan merespons perkara uji materi terkait syarat minimal usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hasto memberikan  pendapat jika adanya  manuver kekuasaan dalam upaya mengubah umur capres-cawapres dari minimal 40 menjadi 35 tahun.  "Berbagai manuver-manuver kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan, tapi pedoman yang paling elementer terkait Pemilu adalah kita konsisten kepada peraturan perundang-undangan yang ada," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).
Bagi Hasto, meminta agar  sebaiknya aturan yang sudah berlaku tidak diubah di tengah jalan persiapan Pemilu 2024.
Pertanyaan, apa maksud dari penilaian Hasto berkaitan pendapat agar  aturan batasan umur pencapresan mengikuti aturan yang sudah ada?
Adakah kekawatiran khusus sehingga batasan umur tersebut tidak dipaksakan berubah ?
Apakah Gibran Rakabuming Raka yang dimaksudkan akan mendapatkan manfaat khusus bagi berhasilnya gugatan yang dimaksudkan ?
Mari kita tunggu arah dan permainan para elite politik menjelang Pilpres 2024. Apakah betul bekerja dan mempromosikan dedikasinya untuk rakyat atau kah semakin meyakinkan bahwa pemilu hanya sekedar ajang bosa-basi janji dan pembodohan masyarakat ?
