Jika Megawati Gagal Umumkan Nama Capres, Apa Kata Dunia?

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengeluarkan permohonan maaf jika banyak Ketua Partai tidak diundang dalam acara Harlah PDIP yang ke-50,10 Januari 2023( Detik.09/10/2023). Informasi tersebut menimbulkan banyak dugaan dan tafsiran miring jika acara Harlah tidak akan banyak kejutan politik. PDIP bisa diasumsikan tidak butuh partai lain.Benar juga,PDIP bisa sombong karena hanya partai moncong putih ini yang bisa  mencapreskan sendirian tampa koalisi.

Menjelang satu hari pelaksanaan Harlah PDIP informasi akurat siapa yang akan dipublikasikan betul-betul menjadi rahasia tingkat dewa(super secret).Padahal elite PDIP mengumbar janji bahwa rekomendasi capres 2024 akan dirilis bersamaan dengan Harlah PDIP. Artinya tinggal hitungan jam ke depan harusnya nama capres sudah ada bocoran atau informasi akurat nama capres yang direkomendasikan.

Konflik Kepentingan

Rapatnya informasi pencapresan 2024 oleh PDIP semakin menambah liar prasangka-prasangka negatif ,sebenarnya apa yang sedang diinternal elite PDIP sehingga sangat sulit untuk mengakses atau mendapatkan informasi siapa sebenarnya yang akan diusung di Pilpres 2024.

Prasangka miring ditujukan ke elite PDIP salah satunya menuduh jika PDIP belum siap dan sepertinya akan menunda pengumuman nama  capres yang akan diusung. Elite PDIP masih banyak pertimbangan dan persoalan yang belum bisa dituntaskan dalam waktu mendesak dan padat agenda. Ini menunjukkan bahwa pencapresan 2024 ditubuh PDIP sedang galau total dan terjadinya konflik kepentingan sengit diantara faksi tubuh PDIP.

Beberapa persoalan panas yang dituduh masih stagnan dan berjalan alot ,siapa yang paling tepat diusung sebagai capres, dari partai atau golongan mana wakil  capresnya, siapa yang akan membiayai pencapresan, sejauh mana nama capres tertentu berdedikasi terhadap ideologi partai, dan terakhir bagaimana trah Soekarno bisa diselamatkan dan diwariskan dalam generasi berikutnya.

Megawati Nyapres

Mendadak ada wacana jika PDIP akan kembali mengusung Megawati Soekarno Putri sebagai nama yang akan dicapresakan oleh PDIP. Padahal selama ini nama Megawati kosong alias zonk di bursa capres nasional. Tidak ada satu pun lembaga survei politik yang mencantumkan daftar Megawati sebagai calon Presiden 2024.Jadi ,informasi besaran elektabilitas Megawati tidak terdeteksi atau tidak diketahui.

Naiknya  Megawati sebagai Capres, dan Jika isu ini benar, berarti Megawati mengangkat dan mengusulkan dirinya menjadi capres dari PDIP. Megawati secara otomatis memberikan mandat dan kuasa atas nama partai sebagai utusan partai yang akan diusung dari PDIP sebagai Capres 2024.Inilah mekanisme unik internal PDIP dimana telah terjadi pengusungan nama capres dilakukan oleh Ketua Umum sendiri. Munculnya nama Megawati sebagai capres diisukan menjadi benteng bagi perpecahan kader, simpatisan dan elite politik PDIP akibat rivalitas sengit nama capres Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Hak Prerogatif sebagai Ketua Umum PDIP menjadi landasan hukum untuk mengeluarkan mandat atau perintah pencapresan dan secara kebetulan nama capres tersebut adalah dirinya,ketum partai. Mekanisme inilah yang mereduksi nilai demokrasi diinternal PDIP. 

Kader dan pengurus partai tidak bisa serta merta berceloteh dan bernyanyi mengajukan atau mewacanakan nama capres tertentu. Risalah tersebut menjadi tradisi partai bahwa hanya Ketum Partai yang menentukan capres secara penuh dan mutlak. Kader dan pengurus partai dilarang membangkang,jika melanggar langsung mendapatkan sanksi keras.

Duet Megawati dan Prabowo

Munculnya Megawati sebagai capres 2024 mendapatkan komentar sinis dari berbagai pihak, mereka ternyata PDIP belum PD untuk mempersiapkan kadernya sebagai capres potensial untuk melawan Anies Baswedan. Capres yang selama ini dipuja-puja seperti Ganjar Pranowo dan Puan maharani disinyalir dan dituduh akan keok melawan Anies Baswedan dan relawan serta Partai Pendukungnya.

Analisa lain mengatakan jika PDIP memaksakan ketua umunya menjadi capres dengan alasan untuk memenuhi perjanjian Batu Tulis dengan Prabowo Subianto. Jika skenario ini benar, berarti dipastikan PDIP akan menggandeng Gerindra sebagai rekan koalisinya.

Gagal Usung Nama Capres

Publik menduga jika PDIP sesungguhnya belum siapa untuk mengumumkan siapa nama yang akan sampaikan oleh Megawati di acara Harlah PDIP ,10 Januari 2023.Dengan pertimbangan khusus dan mendesak, pencapresan yang sudah digulirkan akhirnya dibatalkan,alias ditunda dalam batas waktu tidak mengikat.

Dengan pembatalan pengumuman nama capres dampak atau ekses negatif akan segera membanjiri ladang politik nasional. PDIP akan dicap sebagai partai pembohong, gagal menepati janji. Kekecewaan ini tidak hanya untuk kader dan relawannya, tetapi menciptakan polemik yang sistemik dalam tubuh PDIP yang akan berdampak semakin meruncingnya friksi dan kompetisi di internal partai. Partai PDIP akan dilanda kegaduhan dan kerusuhan politik.

Di luar partai internal, PDIP akan didera mosi tidak percaya oleh masyarakat umum. Publik sangat berharap jika Megawati akan mengumumkan secara pasti siapa yang akan dicapresakan ,bukan hanya sekedar janji. Komitmen politiknya hancur, dan ketidakpercayaan publik melebar kemana-mana,termasuk juga akan menghantam juga kinerja Pemerintah Jokowi. PDIP akan langsung mendapatkan sanksi moral dan politik oleh masyarakat umum.

Capres Batal dan Pemilu Ditunda

Yang lebih mengerikan lagi jika seandainya pembatalan pengumuman pencapresan oleh PDIP disebabkan karena elite PDIP sudah tahu jika pemilu akan dibatalkan atau adanya opsi isu penundaan pemilu diangkat lagi. Jika ini benar,berarti sesungguhnya PDIP secara diam-diam menyetujui perpanjangan jabatan atau penundaan pemilu.

Seandainya PDIP ikut juga mengamini dan menyetujui diam-diam penundaan pemilu, berarti PDIP melakukan langkah dan keputusan yang sangat melukai dan sangat tragis. Pertama, batal mengumumkan nama capres dan juga ternyata mendukung diadakannya penundaan pemilu.

Mendadak akan terjadi masa kegelapan total politik tanah air dan akan meledakkan kekacauan politik secara masif. Kondisi politik tanah air akan mencekam dan akan melahirkan banyak kekerasan dan kegaduhan nasional yang mengarahkan terjadinya huru-hara politik nasional.Lagi-lagi,PDIP akan disebutkan sebagai partai pemicu kerusuhan dan bentrok politik yang mempengaruhi gejolak dan tensi sosial meledak.

Bisa dikatakan juga jika PDIP membantu dan mengkondisikan dikeluarkan dekrit presiden sebagai senjata pamungkas menerapkan darurat sipil terbatas. Jika negara dalam kondisi darurat, penguasaan penuh kekuasaan ada ditangan penguasa dan militer. Pada akhirnya kondisi darurat sipil. Inilah yang menjadi alasan akhir diumumkannya serta diberlakukannya penundaan pemilu dan jabatan presiden diperpanjang dalam waktu batasan tertentu.

Kompromi Kenegaraan

Yang seharusnya dilakukan oleh PDIP adalah tetap mengumumkan siapa yang akan dicapresakan dalam Pilpres 2024,siapapun kandidat namanya yang akan direkomendasikan. Dengan adanya kepastian pencapresan ini menjadi bukti kuat jika PDIP serius untuk mendukung penuh pemilu dilaksakan sesuai jadwal.

Keputusan pencapresan PDIP sangat dinanti bukan hanya kader dan simpatisan PDIP atau capres ,tetapi menjadi harapan besar bersama oleh masyarakat Indonesia. Indonesia kembali dilanda euforia pencapresan 2024. Bau dan aroma Pemilu 2024 sudah melanda pelosok nusantara. Keinginan ganti presiden sudah terasa menggema dan masyarakat berharap penuh jika Pemilu 2024 menjadi rujukan dan tonggak perbaikan sekaligus memunculkan semangat dan optimisme baru,perbaikan  kualitas demokrasi dan juga meningkatnya tarif kehidupan masyarakat.

Pantauan Negara dan Lembaga Asing

Jangan salah juga ,sikap dan kehendak politik PDIP menjadi pantauan masyarakat dan lembaga internasional. Sebagai partai berkuasa dan penopang penuh Pemerintahan Jokowi akan menjadi sorotan tajam berkaitan kiprah dan derajat dukungan dalam pemberdayaan dan penjagaan demokrasi di Indonesia.

Jika PDIP sebagai parpol terbesar di Indonesia selama ini tidak komitmen mendukung dan mendukung upaya penguatan dan pelaksanaan demokrasi, tentunya akan berdampak langsung pada partai dan juga pemerintahan. Jika Pemilu 2024 ditunda dan diberikan waktu dan kesempatan perpanjangan jabatan presiden, negara asing akan mencurigai atau menyalahkan bahwa Indonesia sedang terjadi reduksi dan penyimpangan demokrasi.

Tentunya PDIP dan Partai yang sepaham pro penundaan pemilu akan dipersalahkan sebagai salah satu pihak yang mendukung penundaan pemilu sebagai kecelakaan politik dan demokrasi. Jangan sampai karena mendukung penundaan pemilu, masyarakat Indonesia secara keseluruhan terkena dampak dan kecipratan sanksi politik, ekonomi dan sosial oleh komunitas masyarakat internasional.