Jika Megawati Gagal Umumkan Nama Capres, Apa Kata Dunia?

Bisa dikatakan juga jika PDIP membantu dan mengkondisikan dikeluarkan dekrit presiden sebagai senjata pamungkas menerapkan darurat sipil terbatas. Jika negara dalam kondisi darurat, penguasaan penuh kekuasaan ada ditangan penguasa dan militer. Pada akhirnya kondisi darurat sipil. Inilah yang menjadi alasan akhir diumumkannya serta diberlakukannya penundaan pemilu dan jabatan presiden diperpanjang dalam waktu batasan tertentu.

Kompromi Kenegaraan

Yang seharusnya dilakukan oleh PDIP adalah tetap mengumumkan siapa yang akan dicapresakan dalam Pilpres 2024,siapapun kandidat namanya yang akan direkomendasikan. Dengan adanya kepastian pencapresan ini menjadi bukti kuat jika PDIP serius untuk mendukung penuh pemilu dilaksakan sesuai jadwal.

Keputusan pencapresan PDIP sangat dinanti bukan hanya kader dan simpatisan PDIP atau capres ,tetapi menjadi harapan besar bersama oleh masyarakat Indonesia. Indonesia kembali dilanda euforia pencapresan 2024. Bau dan aroma Pemilu 2024 sudah melanda pelosok nusantara. Keinginan ganti presiden sudah terasa menggema dan masyarakat berharap penuh jika Pemilu 2024 menjadi rujukan dan tonggak perbaikan sekaligus memunculkan semangat dan optimisme baru,perbaikan  kualitas demokrasi dan juga meningkatnya tarif kehidupan masyarakat.

Pantauan Negara dan Lembaga Asing

Jangan salah juga ,sikap dan kehendak politik PDIP menjadi pantauan masyarakat dan lembaga internasional. Sebagai partai berkuasa dan penopang penuh Pemerintahan Jokowi akan menjadi sorotan tajam berkaitan kiprah dan derajat dukungan dalam pemberdayaan dan penjagaan demokrasi di Indonesia.

Jika PDIP sebagai parpol terbesar di Indonesia selama ini tidak komitmen mendukung dan mendukung upaya penguatan dan pelaksanaan demokrasi, tentunya akan berdampak langsung pada partai dan juga pemerintahan. Jika Pemilu 2024 ditunda dan diberikan waktu dan kesempatan perpanjangan jabatan presiden, negara asing akan mencurigai atau menyalahkan bahwa Indonesia sedang terjadi reduksi dan penyimpangan demokrasi.

Tentunya PDIP dan Partai yang sepaham pro penundaan pemilu akan dipersalahkan sebagai salah satu pihak yang mendukung penundaan pemilu sebagai kecelakaan politik dan demokrasi. Jangan sampai karena mendukung penundaan pemilu, masyarakat Indonesia secara keseluruhan terkena dampak dan kecipratan sanksi politik, ekonomi dan sosial oleh komunitas masyarakat internasional.