Belum ada nama  capres dari aparatur negara yang berani memutuskan mundur dari jabatannya dan akan konsentrasi melakukan proses pencapresan. Yang terjadi banyak capres yang masih melekat sebagai aparatur  negara justru mendompleng  jabatannya untuk melakukan  kampanye terselubung  secara gratis.
Produk dan kebijakan dalam wilayah kerjanya melekat banyak  unsur kepentingan yang terstruktur dan masif. Bagi capres tersebut, cara ini sangat efektif dan murah biaya dan juga pekerjaan tersebut bisa dikerjakan dengan melibatkan struktur organisasi di wilayah  kerjanya.
Lambannya kemunculan Capres yang ditetapkan oleh partai dan koalisi sangat erat berhubungan dengan intervensi  kelompok kepentingan tertentu.Â
Penulis menyimpulkan jika  Jabatan Presiden adalah pertarungan  politik tertinggi di negeri ini, sangat menentukan kehidupan dan ekosistem politik dan ekonomi individu dan golongan . terjadinya wilayah Kartel khusus terutama untuk mereka yang sangat menaruh kepentingan besar melalui akses jabatan presiden.
Proses Pilpres yang dilakukan melalui pemilu langsung memberikan dampak negatif pada melonjaknya biaya pencapresan dalam berbagai tingkatan pemilihan. Untuk mencalonkan presiden setidaknya uang yang harus diparkir terlebih dulu sekitar  9 Triliun. Besaran biaya tersebut pernah dikeluhkan oleh Ridwan Kamil ketika ditanya kesiapan  pencapresan 2024
Presiden harus dipilih melalui mekanisme partai lebih dahulu dan kemudian akan diusulkan oleh  partai atau koalisi partai.
Tingkatan proses selanjutnya  pilpres akan digelar  bersamaan dilakukannya  pileg. Biaya penyelenggaraan di internal penyelenggaraan tidaklah sedikit, seperti diketahui KPU dalam Pileg dan Pilpres meminta revisi pembiayaan ke pemerintah  senilai di atas ratusan triliun rupiah.
Kelompok minoritas kepentingan disebut juga oligarki merupakan  organ independen yang mempunyai sumber daya  finansial  dan politik sangat melimpah. Baik partai politik dan capres sangat hormat dan menuruti apa yang diinginkan dan diagendakan, bekerja sama dengan koalisi  dan capres dalam memenangkan pilpres.
Oligarki jika mereka mendukung dan turut  serta dalam proses pilpres mempunyai  kepentingan masif dan terarah untuk dijadikan nilai kompromi atau deal politik tertentu. tentunya proses akhir dari keikutsertaan  mereka di pilpres adalah kemenangan  capres yang mereka dukung dan disitulah capres tersebut akan ditagih dan berada dalam belenggu serta pengaruh oligarki.
Makanya , mereka kaum oligarki tidak akan gegabah dan sembarang menentukan siapa saja yang akan diajukan dan direkomendasikan  menjadi pilihan  presiden ke partai atau koalisi partai. Oligarki tidak bisa sendirian  untuk memenangkan capres pilihannya, bekerja sama dengan partai.
 Dalam level awal operasi pencalonan capres,oligarki akan menggandeng banyak sayap  relawan bayaran  untuk memunculkan capres bidikannya. Relawan ditugaskan bekerja untuk memberikan ledakan peristiwa politik di lapangan . Relawan dibiayai untuk mengusung dan menyuarakan  capres  tertentu, membidik sasaran dan target yang telah ditentukan. Relawan dibutuhkan untuk menaikkan elektoral capres.
