Pertama ,yang tidak disadari oleh pemerintah adalah dampak ekonomi dari 2 tahun ditimpa Pandemi Covid  dan resesi ekonomi yang sedang menimpa Indonesia saat ini. Struktur masyarakat yang konon sedang booming kelas menengah sebelum pandemi pada akhirnya rontok ditelan oleh bencana wabah penyakit tersebut.
Turunnya golongan menengah mengakibatkan dampak ekonomi luar biasa. Hilangnya ribuan mata pencaharian dan menurunnya pendapatan berakibat anjloknya daya beli masyarakat.Â
Konsumsi masyarakat menjadi rendah dan banyak mengarahkan kebutuhan belanja kepada opsi produk murah dan terjangkau.
Kebutuhan keseharian yang harus dibelanjakan termasuk BBM. Dipastikan rendahnya pendapatan menyebabkan Banja disektor energi pindah ke energi yang murah. Oleh karenanya BBM jenis Solar dan Pertalite menjadi pilihan karena harga terjangkau dan ekonomis,
Kedua, Kasus Sambo akhirnya melebar ke kasus bisnis dan praktek kotor para oknum petinggi Polri. Ancaman Kapolr Listyo Sigit Prabowo kepada  jajarannya agar segera meninggalkan bisnis illegal ,terlibat atau menjadi backing salah satunya di sektor bisnis BBM Subsidi dan gas elpiji.
Kisah Sambo telah mengungkap kisah-kisah bisnis kotor  yang sering dijalankan oleh oknum  petinggi Polri. Bisa jadi melonjaknya pemakaian BBM  subsidi diakibatkan praktek bisnis haram disektor energi oleh oknum Polri.
 Bentuk kejahatan yang sering dilakukan seperti yang dikemukakan Kapolri adalah penyulundupan BBM subsidi dan backing pengusaha yang bermain bisnis BBM ilegal.
 Kejahatan terutama penyulundupan dan penyalahgunaan solar akan banyak mengurus jatah subsidi BBM ke masyarakat umum. Jutaan kilo liter solar kemungkinan hilang dalam sekian tahun dikarenakan praktek bisnis ilegal BBM bersubsidi.
Ketiga, biaya produksi dan jalur pasok dan pemasaran BBM bersubsidi yang tidak efesiensi dan terjadi banyak pembengkakan yang disengaja. Besaran harga BBM yang dikeluarkan dipasaran apakah benar sudah menunjukkan biaya produksi yang efektif dan efesien?
Jangan sampai alasan meminta kenaikan BBM subsidi tidak dibarengi oleh audit internal menyangkut manajemen organisasi terutama pihak Pertamina selaku BUMN yang mengelola bisnis energi. Pertamina harus jujur memberikan laporan data sebenarnya berapa ongkos produksi Solar dan Pertalite.
Rakyat harus menanggung kenaikan  harga BBM hanya untuk memberikan subsidi kesejahteraan manajemen dan pegawai Pertamina.
