Apalagi rencana pertemuan di Bandung 28 Agustus nanti akan dihadiri setidaknya perwakilan peruh 34 Provensi di Indonesia.
 Agenda tersebut sudah menyamai agenda-agenda politik dari partai politik di tanah air,artinya Jokowi dan relawan sedang menjalankan kegiatan politik sekelas parpol baik jumlah yang terlibat dan juga skenario politik yang akan dicapai, serta dampak  daya ledak dan efek  kegiatan tersebut.
 Jokowi sedang melakukan parade politik besar dan berkelanjutan.Melalui relawan politiknya bergerak masif,terstruktur dan  terencana.Â
Kendati Jokowi bukan Ketua Umum Partai akan tetapi secara kekuatan struktur dan basis masa pendukung Jokowi bisa menghadirkan  dan kekuatan tersebut dijadikan alat pertunjukan kekuatan  politik sekaligus bargaining politik.
Jokowi akan menunjukkan ke publik,disamping sedang menjabat presiden,ia adalah figur politisi non partai yang mempunyai basis massa dan struktur jaringan yang mumpuni selevel yang dimiliki partai politik.Â
Bahasanya tersebut tentunya ditujukan untuk ketua partai, khalayak umum dan tentunya kelompok kepentingan yang mempunyai afiliasi kepentingan politik di pemerintahan dan mempunyai kepentingan pada isu pencapresan di tahun 2024.
Jokowi saat ini sedang menjadikan dirinya king maker melalui kekuatan birokrasi karena sedang menjadi preisiden dan jokowi dapat memanfaatkan militansi relawan sebagi basis dan penopang apapun yang akan dilakukan dan diputuskan Jokowi.Â
Langkah-langkah politik  dan strategi Jokowi dalam politik nasional saat ini dan mendatang berkaitan investasi politik dan investasi serta penyelematan kepentingan ekonomi-politik  dalam barisan/ gerbong birokrasi dan jaringannya.
Kepetingan Jokowi dalam kontek politik dan ekonomi 5-10 tahun mendatang paska habisnya masa jabatan presiden.Â
Tahun 2024 Jokowi harus meletakkan jabatan sebagi presiden yang kedua kalinya. Wacana jabatan 3 periode ,jabatan presiden diperjanjang dan pemilu ditunda sudah ditolak oleh masyarakat dan sudah  menjadi strategi mangkrak.
Tentunya banyak tersisa dan warisan kebijakan politik dan ekonomi  dan keputusan-keputusan  disaat pemerintahnnya yang harus dirawat dan diselematkan dan dilindungi.