Kemudahan Berusaha di Indonesia Membaik tetapi Masih Tertinggal

***

Laporan Bank Dunia menyebabkan dunia semakin transparan, apa yang terjadi di suatu negara menyangkut aktivitas bisnis, terpotret secara jelas dan terpublikasikan ke seluruh dunia. Perubahan kebijakan setiap pemerintah dianalisis dan diperbandingkan satu sama lain. Setiap pemerintahan, bahkan kementerian, tidak bisa lagi mengelola perekonomian negaranya dengan santai, karena gerak-geriknya diperhatikan dunia. Jika tidak ada perbaikan dalam mengelola suatu urusan bisnis, maka peringkatnya akan merosot, dan akan dijadikan contoh negara yang gagal mengelola perekonomian.

Determinasi Presiden Jokowi sudah jelas, semua urusan berusaha di negeri ini harus semakin mudah, cepat dan murah. Kini tinggal birokrat dan anggota parlemen, khususnya di daerah, yang perlu bergerak mengganti peraturan perijinan dan penyelesaian urusan bisnis yang rumit menjadi mudah. Digitalisasi semua urusan bisnis sudah selayaknya dilakukan, karena masyarakat dan dunia usaha sudah siap dengan komputer dan telepon cerdas, dan komputer canggih didukung jaringan internet sudah hampir merata adanya di kantor-kantor pemerintah daerah sekalipun.

Paket-paket kebijakan ekonomi yang dicanangkan beberapa waktu yang lalu sudah sedikit berdampak positif pada indeks kemudahan berusaha Indonesia, namun perubahan lebih besar masih harus dilakukan agar Indonesia tidak berada di papan bawah sekelas dengan negara-negara berkembang yang baru mulai membangun. Tujuannya tentu tidak untuk menaikkan peringkat semata, melainkan agar penduduk Indonesia dapat lebih mudah lagi mengembangkan atau membuka usaha baru untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik. Antrian bursa kerja tidak lagi sangat panjang.

--o0o--

Sumber: World bank, Doing Business 2017, Equal Opportunity for All, 2016.

sumber: beritaku.co.id