Mohon tunggu...
Herru Praja
Herru Praja Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik

Jangan Dibaca "Kisi-Kisi Pemimpin Daerah"

31 Januari 2016   09:23 Diperbarui: 31 Januari 2016   09:55 63
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

JANGAN DIBACA???

Hari ini ada kejadian lucu, dimana obrolanku dengan teman-teman di warung kopi jadi kenyataan. Apa itu? Instruksi presiden cabut perda bermasalah (http://nasional.kompas.com/read/2016/01/30/02560001/Jokowi.Instruksikan.Cabut.3.000.Perda.Bermasalah.Tanpa.Perlu.Dikaji). Alhamdulilah ternyata kontak batin antara aku dengan presidenku (kemarin dibicarain, sekrang ditindak). Hehehe terlepas dari pada itu (halah kayak orang bener nulisnya) ada beberapa poin lain yang kami obrolkan ketika itu tentang “PEMIMPIN” (berat obrolannya sampe habis kopi dua piring, hehehe). Sepertinya menarik untuk dituliskan satu demi satu, karena kalo dua demi dua ribet nulisnya.

Okey kita mulai saja bahasan tentang “PEMIMPIN DIDAERAH”

Mundur kebelakang (kemarin), penulis membahas masalah mudahnya jadi pemimpin suatu daerah atau wilayah. Terinspirasi dari kepedihan, dendam (hehehe serius banget) dan harapan akan sosok pemimpin terbaik yang mau bekerja untuk kotaku Bandar lampung “beda dulu, beda sekarang”.

Sedikit cerita (banyak juga boleh sih) tentang Bandar Lampung dengan ibu kotanya Tanjungkarang merupakan kota tua yang pergerakan manusianya mudah diprediksi. Angkutan kota (angkot) merajai kemana mana mudah, tinggal naik angkot sampai tujuan dilanjut moda transportasi lain seperti becak untuk menghantarkan penumpang sampai depan pintu rumah. So simple like that, karena kotanya tidak besar seperti Jakarta.

Tapi sekarang beda…, untuk mencapai tujuan, anda harus berjibaku (ya tidak parah banget, tapi ada indikasi ke arah situ/selagi belum parah) dengan pengendara motor yang jalan semaunya (helo… warga tanjungkarang, motor gunakan jalur lambat) atau menunggu jam lowong jalanan (diluar jam sibuk kerja makan siang atau pulang kerja). Wajar  tejadinya perubahan sebagai dinamika pembangunan yang merubah wajah kota, satu demi satu pengaspalan jalan, pelebaran wilayah pembangunan, pusat2 bisnis baru dan masih banyak lagi (salut terhadap pemimpin sekarang, cieh cieh hehehe)

Namun tentu pemimpin harus selalu dikritisi biar tidak keluar jalur lurus yang semestinya (keritik membangun dan bersolusi bolehkan pak pemimpin). Mungkin sudah pada tahu (warga bandar lampung) bahwa akses jalan penghubung bandara hingga ke gerbang masuk “Selamat Datang Dikota Bandar lampung” lebar dan lumayan mulus (ketimbang dulu sempit dan berbatu) tapi kok gelap ya?

Tanpa berburuk sangka mungkin dana pemerintah daerah untuk penerangan jalan dari bandara menuju pintu gerbang selamat datang  terbatas (kurang), sehingga gelab yang penulis rasakan. Ini berbahaya sekali, pengalaman sebagai seorang insinyus sipil (cieh cieh insinyur hahaha) ingin menyampaikan ke pimpinan daerah "pak bila instalasi listrik kemahalan, tolong pergunakan mata kucing sebagai marka jalan karena ini berbahaya sekali dengan jalan lebar membuat pengendara meningkatkan kecepatanya, tapi penerangan kurang dikala malam hari".

Oh ya pembangunan bandara Raden Intan II yang jauh lebih rapih dibanding sebelumnya nilai plus untuk pemimpin saat ini, tapiiii "pak sekali-sekali coba tengok toilet penumpang diarena terminal, pintunya tolong dipasang (semoga sudah dipasang)" sederhana hanya butuh bapak sesekali kelapangan atau memerintahkan pembantu-pembantu bapak mengontrol kenyamanan warga.

Jadi curhatan kota sendiri nih, hehee

Kembali ketema diawal yaitu “MUDAHNYA MENJADI PEMIMPIN”. Mengapa dibilang mudah sementara banyak pemimpin-pemimpin didaerah yang terseret kasus korupsi? Mungkin ketika menjadi pemimpin, mereka tidak baca kisi-kisi sebelum menjadi pemimpin yang baik. Berikut kita bahas kisi-kisi menjadi pemimpin yang baik sehingga mudah menjadi pemimpin.

Pertama, HAPUS PERDA, priksa semua peraturan daerah (perda) yang sudah ada saat ini, caranya dengan mengumpulkan para ahli hukum atau rekrut konsultan hokum, priksa semua mana yang tidak prorakyat lalu hapuskan saja, as simple as that lalu buatkan perda baru yang diinginkan rakyat, caranya mudah juga kumpulkan badan legislatif mahasiswa didaerah tersebut beri mereka kerjaan tambahan telurkan masukan perda untuk pemerintah daerah lalu diskusikan dengan anggota dewan, kemudian putuskan dan sosialisaikan ke masyarakat melalui jalur media yang ada (koran, baliho, radio, atau TV daerah).

Kedua, BENAHI PNS, kepala daerah punya wewenang akan PNS (meniru cara AHOK) toh mudah merombak jajaran dibawahnya dan benar sekali PNS daerah itu banyak, mulai dari yang jalur sodok (oknum loh) sampe jalur lurus ada semua (dilampung tak ada SODOK, murni semua jalur lurus, hehehe “katanya”). Tapi sudahlah mungkin memang rejeki mereka punya jalur sodok sehingga penulis tidak jadi PNS sampai dengan saat ini, terlepas itu kita lupakan jalur-jaluran skrang menatap ke depan yaitu perbaikan. Benahi pimpinan kepala dinas, bila melanggar "stafkan atau pecat sekalian", ganti pemain cadangan banyak ini PNS berkualitas, sampe jenjang ke lurah pecat bila ngawor, pecat ganti baru. Efeknya perubahan besar-besaran di tingkat bawah.

Ketiga, setelah perda dirubah, PNS dibenahi yang harus dilakukan adalah SISTEM PEMBAYARAN dirubah. Berdasarkan pengalaman penulis hidup menjadi TKI (Tenaga kerja Indonesia, kecuali anda orang Australia namanya TKA), Sudah tidak jaman disana transaksi “man to man”, disana mereka membuat sistem pembayaran "man to machine". Untuk apa sih harus mesin? Menghindari transaksional ilegal pembayaran sehingga dana yg dihimpun pemerintah daerah tdk salah sasaran, kita tdk mau dong dana kita semisal bayar parker larinya ke kantong pribadi. Semua sistem dikoneksikan ke perbankan. Mulai dari ngurus KTP, SIUP, TDP, parkir, sampai dengan pembayaran tilang harus dan wajib pakai “man to machine” sehingga smua bentuk kwitansi di pemda adalah cetak mesin bukan cetak tangan alias bodong.

Keempat, sudah peraturanya dibenahi, oknum orangnya dirapihkan, lalu aliran dananya tepat sasaran, lalu apa tugas pemimpin kemudian? INVESTOR DAN MARKETING, pasarkan, menghimpun pajak warga untuk pembangunan saja, saya yakin tidak cukup. Cari dana, cari sponsor, cari investor, pasarkan dan yakinkan mereka dananya tidak diselewengkan, yakinkan keadilan pada pemilik modal dan warga pengguna, (perda-nya prorakyat, PNS-nya jujur, system pembayaran transparan). Diselarasi dengan pemasaran yang bukan menampilkan wajah pemimpinan disetiap iklan (ide Jokowi). Ngapain tampang pemimpin dipublikasi lah wong tujuanya mengundang wisatawan, emangnya wajah pemimpinnya itu tempat wisata!? Silahkan pemimpin jalan-jalan keliling dunia, TAPI jangan pulang kalo gak bawa hasil (hehehe) iya dong, udah jalan-jalan pakai uang rakyat, pulang-pulang tidak ada 1 investorpun untuk apa?

Dari ke empat kisi-kisi menjadi pemimpin, saya rasa seharusnya semua daerah bias jauh lebih baik, terminal lebih steril (tidak usah malu untuk meniru bila program kerja pemimpin lain didunia ini ternyata bermanfaat), transportasi masal berupa jalur kreta segera dibangun, pertanian, peternakan suwasembada, hukum dan keamanann terjamin, pembangunan berjalan efektif, tidak cuman percantik kota tetapi BERMANFAAT.

Sudah peraturanya direfisi, orang-orangnya dibenahi, sistem pembayaranya diperjelas, pemasaran dan investor datang untuk membangun mudahkan???kalo bilang susah saya saja yang jadi pemimpin. HAHAHA

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun