Ketika pengelolaan anggaran BOS/BOSP terasa masih ribet (sumber), kini justru pemerintah pusat yang "menggoda"nya untuk menggeser atau mengambil sekian di antaranya untuk program makan siang gratis.
Tahun Anggaran 2023 yang sudah berlalu Pemerintah sudah memotong anggaran BOS sebesar Rp539 M atas alasan definit APBN; 50% BOS digunakan untuk membayar gaji guru dan tendik (sumber). Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih sangat menyangkan hal ini, apalagi sekarang pemerintahan baru hasil pemilu 2024 belum terbentuk, sudah ada wacana untuk memanfaatkan dana BOS ke dalam program makan siang gratis.
"Demi program ambisius, jangan korbankan pendidikan kita," Demikian Abdul Fikri Faqih, Sabtu (2/3/24).
Pengurus Daerah PGRI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan, bila anggaran yang disediakan Pemerintah Pusat melalui UU ABPN yakni Bantuan Operasional Sekolah akan digunakan untuk makan siang gratis, sebaiknya anggaran BOS ditambahkan (sumber).Â
Anggaran BOS yang sekarang yang sifatnya bantuan dan belum bersifat final menjadi alasan  ia "digoda". Maka adalah baik bila Pemerintah menambah bukan mengambil dari yang tersedia sedikit ini untuk pembiayaan makan siang gratis.
Mengapa perlu ditambahkan? Karena anggaran BOS/BOSP yang diberikan ke sekolah, salah satu mata anggaran pembiayaannya yaitu insentif/honor kepada guru honorer. Bila mata anggaran ini dikurangi untuk makan siang (dan minum susu) gratis, bagaimana kesejahteraan guru honor? Pembayaran insentif/honor sudah selalu terlambat, lalu akan dipangkas lagi untuk perwujudan program ambisius, justru akan menambah beban "derita" guru honorer.
Ketika kabar-kabar ini menghias jagad informasi, justru Persatuan Guru Republik Indonesia sedang berkongres. Dalam kongres XXIII ini menetapkan AD/ART baru sekaligus memilih dan menetakan Pengurus Besar PGRI Pusat. Apakah PGRI menyuarakan hal ini di hadapan Pemerintah, yang saat itu dihadiri Presiden dan 2 orang Menteri? Siapa yang mengetahuinya?
Federasi Serikat Guru Indonesia menolak secara tegas rencana penggunaan anggaran BOS/BOSP untuk membiayai makan siang gratis Prabowo-Gibran. (sumber)
Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan usulan untuk menggunakan anggaran BOS/BOS menunjukkan pemerintah gagal memahami tujuan kebijakan dana BOS dan BOS Afirmasi. Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar. Selama bertahun-tahun dana itu digunakan untuk biaya operasional seperti insentif/honor guru honorer; kebutuhan belajar mengajar seperti buku, kertas, alat tulis kantor; dan keperluan lain seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak.
"Sama saja memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS," kata Imam Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru pada Sabtu, 2 Maret 2024. Trend penurunan anggaran BOS/BOSP yang disediakan UU APBN, maka akan menambah persoalan bila digeser untuk pembiayaan makan siang gratis.
