Akhir-akhir ini, Sang Presiden bukannya mendapatkan pertanyaan tentang apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana evaluasinya sehingga dapat melakukan perbaikan kinerja. Ketika kembali dari kunjungan ke luar negeri dengan membawa hasil dari forum pertemuan bilateral atau multilateral. Â Dalam banyak hal yang dilakukan, pertanyaan justru mengarah pada situasi politik dalam negeri , misalnya pertanyaan yang berhubungan dengan proses dalam suksesi kepemimpinan nasional, pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Bila jawabannya masih membingungkan atau mengambang, maka para pengamat dan para juru bicara atau para bazer akan membaca dan mewacanakan dalam asumsi. Publik pun makin tenggelam dalam asumsi-asumsi.
Sang Presiden kini berlepotan dengan praktik politik yang mungkin saja telah ia mainkan selama ini. Bila hal ini benar adanya sebagaimana rekaan, dugaan, persepsi dan asumsi banyak pihak dan kalangan, maka lihatlah lanjutannya pada satu babak yang dimainkan ketika Sang Presiden duduk semeja dengan para Calon Presiden. Sang Presiden hendak menggugurkan  lepotan frasa-frasa dipakai berbagai kalangan untuk membungkus dirinya. Sikap dan tindakan Sang Presiden dipuji dan dibuli. Dapat saja hal duduk semeja dengan para calon presiden diasumsikan sebagai dagelan politik agar terlihat kemesraan walau tak beriringan dalam sanubari.
Duduk dan makan bersama para Calon Presiden kiranya dapat disebutkan sebagai semeja dengan aneka hidangan praktik politik. Bayangkanlah begitu banyaknya makanan dengan menu yang saling berbeda. Adakah mereka akan menikmati keseluruhannya? Mereka mungkin saja mencicipi dan mengomentari sebentar. Satu atau dua di antaranya saja yang diambil dan dinikmati dengan lahap bukan atas alasan lapar. Mereka  minum es laksamana mengamuk atau jus apa pun itu namanya bukan karena sedang kehausan atau sedang kecegukan. Meja dengan aneka hidangan praktik politik itu memberi warna perbedaan walau duduk sama rendah, namun ketika berdiri untuk bericara aksara tiada dapat dialirkan untuk saling berurutan dan beriringan.
Tahapan pemilihan umum sedang dilangsungkan oleh penyelenggara pemilihan umum: Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apakah KPU tidak terganggu dengan berbagai pandangan dan opini yang berkembang tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat? Tentu saja KPU punya alasan kuat untuk tidak terganggu.
Lihatlah kini rembesan masalah ke mana-mana melanda institusi-institusi terhormat. Para hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan MK (MKMK). Sembilan orang hakim diperiksa oleh MKMK. Opini bersiliweran di sana-sini sambil menunggu keputusan MKMK. Padahal, di sisi lain, Ketua MKMK dilaporkan juga sebagai pejabat yang memanggul dua jabatan (rangkap jabatan). Wah, negeri ini penuh dengan aturan yang mengikat orang di sana-sini tanpa memberi ruang kebebasan olah pikir, rasa dan raga.
Wahai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mungkinkah suasana damai di hati tumbuh untuk mendukung damai di bumi Indonesia pada masyarakatnya? Mungkinkah keresahan dapat berganti menjadi keramahan? Mungkinkah anggapan bergeser menjadi anggukan kepala tanda setuju?Â
...
...
...
Umi Nii Baki-Koro'oto, 1 November 2023Â
