Janji Politik pada Bidang Pendidikan oleh Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat

Tentang Guru, Vicktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan pada kesempatan HUT PGRI ke 77 di Kabupaten Flores Timur (23/11/22)

"Dari aspek penguasaan ilmu pengetahuan atau kualitas output masih banyak guru yang perlu dibenahi. Ya, masih banyak guru yang perlu dibenahi. Tentu ini menjadi 'pekerjaan rumah' kita sekalian. Namun saya yakini, jika kita bekerja bersama, memiliki komitmen serta kesiapan diri memperbaiki berbagai persoalan, niscaya persoalan mutu pendidikan akan semakin baik." 

Viktor Bungtilu Laiskodat menambahkan, "Tidak mudah mengemban tugas mulia seperti yang dilakukan oleh guru, dimana ia harus mengajarkan, membimbing berkali-kali tanpa bosan sampai pelajaran bisa dipahami. Guru tidak pernah bosan membimbing berkali-kali hingga pelajaran bisa dimengerti oleh peserta didik. Dapat dibayangkan, hal yang dilakukan oleh guru tersebut, terhadap begitu banyaknya peserta didik dan dalam kurun waktu yang lama, yakni bertahun-tahun hingga ia pensiun. Tak mudah mendedikasikan diri untuk terus menjadikan anak anak Indonesia bisa bersaing di kancah dunia, dengan kemampuan yang setara atau bahkan melebihi yang lain di dunia."

Pernyataan yang terasa amat berenergi sekaligus memberi harapan pada para guru.  Lalu, kini mendekati akhir masa jabatannya pada September 2023, sudahkah ada perhatian kepada para guru di NTT?

Narasi dibangun menjadi wacana di tengah masyarakat. Masyarakat pendidikan dan pemangku kepentingan di dalam dan sekitarnya mengelus dada, ketika SMA dan SMK yang menjadi kewenangan urusan pemerintah provinsi NTT terasa belum menyentuh akar masalahnya. Sementara harapan Pemerintah Provinsi NTT, SDMnya mesti berkualitas dan berdaya saing tinggi.

 

Suara dari Beberapa Kalangan

Polemik terus terjadi oleh karena ketegaran seorang Viktor Bungtilu Laiskodat, Gubernur NTT. Ia tidak membuat pernyataan yang menyejukkan ketika masyarakat menolak kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi. Memang, kebijakan ini kemudian ia klarifikasi bahwa diberlakukan hanya pada 2 unit sekolah saja, yakni SMA Negeri 1 Kupang dan SMA Negeri 6 Kupang. Ia tidak menutup pintu pada SMA yang lain di dalam kota Kupang sehingga ternyata ada 10 sekolah yang siap menjalankan kebijakan ini.

DPRD Provinsi NTT sebagai representasi masyarakat NTT telah bersuara. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, M.Pd tetap bertekad menjalankan kebijakan ini dengan "mengabaikan" rekomendasi dari DPRD Provinsi NTT.

"Dengan ini kami meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk mengkaji ulang penerapan jam sekolah 5.30 pagi." Demikian pernyataan Ketua Komisi V, DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa.

"...Bukan menolak, tapi jalan terus." Ini pernytaan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, M.Pd

Bagaimana sebaiknya?