Mohon tunggu...
Herulono Murtopo
Herulono Murtopo Mohon Tunggu... Administrasi - Profesional

Sapere Aude

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih

Agus-Sylvi Memang 'Ga Nyambung-an'

28 Januari 2017   08:46 Diperbarui: 28 Januari 2017   09:45 2639
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Itu seperti anak TK tadi yang ditanya, "emh pinter sekali makan buburnya bisa habis... bagaimana kamu tadi menghabiskannya?" Lalu si anak menjawab, "bubur itu adalah makanan sehat dan bergizi bu... mengandung banyak vitamin dan kita harus menghabiskannya... caranya setiap pagi dibuatkan bubur mama saya lalu saya makan sampai habis biar saya sehat dan kuat meskipun tidak minum susu untuk membahagiakan ibu yang sudah membuat bubur ini..."

Bu gurunya bilang, "koe kui ngomong apa to nak?"

Untung neh, penanyanya masih baik hati... masih melanjutkan dengan pertanyaan bantuan yang lebih konkret, kret....Kata Ahok, “Terimakasih, yang kami maksudkan begini sebetulnya. Kami selama ini mau melakukan normalisasi sungai. Maka kami berusaha membangun banyak rumah susun, memindahkan. Lalu kami juga mengerti, biaya hidup dari rumah susun dari tempat jauh juga mahal. Maka kami juga menggratiskan transportasi. Termasuk memberikan KJP, tunjangan, sembako, macam-macam. Kenapa, karena ada PP, Peraturan Pemerintah no. 38 Tahun 2011 itu jelas dikatakan, bangunan yang ada, berdiri di atas sempadan sungai itu harus ditertibkan. Supaya fungsi sempadan sungai kembali seperti sediakala.

Lalu bagaimana Pasangan no. 1 bisa mendapatkan lahan 390 hektar kalau ada di lokasi yang sama? Karena Jakarta ini, sempadan sungai yang dimaksud bukan hanya daerah aliran sungainya, termasuk juga jalan inspeksinya, yang kira-kira 8-10 meter. Jadi tidak mungkin kita mendirikan bangunan di atas jalan inspeksi. Bagaimana mau mengontrol, memelihara sungai yang kita normalisasi, yang sudah kita betonisasi kalau tidak ada jalannya. Jadi inilah yang kami tanyakan. Bagaimana dapat 390 hektar, lalu bagaimana caranya Anda tidak melanggar atau berlawanan dengan PP no. 38 Tahun 2011, yang menugaskan kita menertibkan bangunan di atas sempadan sungai. Terimakasih.”

Neh... pertanyaannya jelas banget bukan. Bagaimana dapat 390 hektar.... ini jelas banget pertanyaannya... bagaimana caranya mendapatkan 390 hektar. Kurang jelas yak pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan 390 hektar itu seperti ditanya bagaimana caranya kamu menyendok buburnya nak.... pertanyaan konkret sekali yang kemudian dihadapkan pada amanat undang undang dalam Peraturan Pemerintah. Konkret banget.

Tapi mau tahu jawabannya dengan pertanyaan bantuan yang sangat konkret itu? ini nih jawabannya...

Begini, “Ya ini diferensiasinya. Jika kami terpilih menjadi gubernur, dan wakil gubernur, kami akan benar-benar firm, untuk meyakinkan, kami bisa menata, membangun, mengelola, mempercantik kota ini tanpa harus menggusur. Kita bisa, yang penting kita kreatif. Dan terbuka dengan berbagai masukan. Terbuka dengan berbagai inovasi. Dan kita lihat, kita lakukan bench mark. Negara lain sudah melakukannya. Bisa dan berhasil. Kota lain di Indonesia juga melakukannya. Bisa dan berhasil.  Intinya di goodwill.

Kalau dengan alasan mempercantik, menormalisasi sungai dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya ada alasan-alasan motif lain di luar itu, kemudian secara semena-mena, menghancurkan rumah rakyat di depan mata mereka. Ini yang sebetulnya menjadi permasalahan sosial. Ketimpangan semakin menjadi-jadi. Saya berbicara ke berbagai lokasi. Mereka mengatakan. Pak, kami sebetulnya rela saja kalau dilakukan relokasi. Bukan digusur dengan paksa dan tanpa kompensasi. Ini. Ini masalahnya. Dan kami tidak punya hati untuk melakukan hal seperti itu. Dan kita semua tentu ingin masyarakat kita hidup dengan baik, sejahtera dapat tersenyum, tidak memiliki trauma yang membebani hidup mereka sampai kapan pun. Dan ini adalah urusan kemanusiaan. Urusan hukum. Dan DKI Jakarta dengan APBD 70 triliun rupiah, rasa-rasanya sangat disayangkan kalau tidak ada sedikit pun perhatian untuk mereka.”

Lah.... 390 hektarnya gimana? amanat peraturan pemerintah gimana? 

Bener bener ga nyambung... untung tuh debatnya debat formal sehingga ga ada kejar kejaran. Seperti di Mata Najwa pasti habis neh jawaban semacam ini. Benar benar ga nyambung. Tanyanya bagaimana caranya mendapatkan 390 hektar jawabnya goodwill.

Mungkin sih mereka atau para pendukungnya akan mengatakan, ini jawaban substansial. Bukan ke hal hal yang teknis. Kalau ini yang dikatakan jujur saja saya mau mengumpat ketika nalar saya dilecehkan. Serius.... Ini melecehkan akal sehat.... dan lagi ketika para pendukungnya masih mengatakan paslon ini unggul neh... bahkan dengan logika dasar saja saya merasa belum nyambung.... ga perlu IPK 4 lulusan Harvard untuk membahas ketidaknyambungan tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun