Ketahanan Pangan dalam Ancaman, Komitmen NTB Jadi Lumbung Pangan Nasional

Ketahanan Pangan dalam Ancaman dan Komitmen NTB Jadi Lumbung Pangan Nasional

Mataram-Setiap makhluk hidup pasti memiliki kebutuhan dasar, diantaranya  kebutuhan terhadap pangan.  Manusia khususnya memiliki beragam cara manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan atas pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Secara langsung manusia dapat bercocok tanam, beternak serta menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Secara tidak langsung dengan mencari akses terhadap kebutuhan pangan seperti pasar produk hasil pertanian (secara umum) untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Pangan bagi manusia diakui negara bahwa urusan pangan merupakan urusan wajib.  Ketahanan pangan suatu negara akan menjadi salah satu indikator dari kedaulatan negara itu sendiri.  

Sebagaimana diatur dalam PP No 68/2002 tentang Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Sumber pangan tidak melulu dari pola konvensional yang membutuhkan lahan yang luas. Akan tetapi, dapat juga adaptif dengan kehidupan masyarakat perkotaan. Contohnya, model pertanian urban yang dikembangkan saat ini. Pertanian urban didefinisikan sebagai konsep memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan dan faktor yang membedakan hanyalah terletak pada pelaku dan media tanamnya.

Pertanian urban ini berkembang sebagai respon dari banyaknya masalah yang berkaitan dengan kehidupan di perkotaan. Yakni, semakin berkurangnya lahan pertanian karena pembangunan. 

Hal ini memicu orang-orang dengan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pertanian memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan potensi sumber daya sekitar. Tujuannya adalah membudidayakan tanaman sayuran pada lahan terbatas dan terlantar secara maksimal.

Beberapa contoh penerapan pertanian Urban yang dapat dilaksanakan pada pekarangan rumah, antara lain: hidroponik,  polybag, vertikultur, dan  memanfaatkan rooftop.

Selanjutnya ditengah glorifikasi kemajuan pariwisata khususnya di NTB belakangan sektor pertanian seakan yerabaikan berlalu saja. Ironis dengan jargon pembangunan NTB yang menetapkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan, bersama momentum penyematan Bumi Gora sebagai ikon dan julukan kebanggaan daerah.

Dalam pernyataan salah satu Calon Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah misalnya, terkait hal ini ke depan masyarakat NTB diminta untuk kembali memperhatikan sektor pertanian.

Dan visi dari seorang pemimpin seperti tersebut di atas sangatlah tepat. Cara sederhananya dengan mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah, demi ketahanan pangan. Apalagi ditengah kemajuan pembangunan di mana konversi lahan pertanian mulai menjadi sebuah keniscayaan.

Pembangunan pada sektor unnggulan dk negara agrarid seperti Indonesia saat kni haruslah konsisten membangun sektor pertanian, tanpa menafikan sektor unggulan lain seperti Pariwisata dan Pertambangan. Tentu saja ke depan semangat dan partisipasi masyarakat akan semakin dilibatkan untuk sektor pertanian yang menunjang ekonomi dan ketahanan pangan.

Berkiblat dari arah pembangunan di Provinsi NTB, sejatinya telah cukup lama ditetapkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang akan menopang kebutuhan pangan di Indonesia. Selain berperan dalam ketahanan pangan nasional, sektor pertanian Provinsi NTB juga turut menopang perekonomian daerah di mana sektor ini menjadi penyedia tenaga kerja terbesar di NTB.

Bahkan BPS sendiri berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) bulan Agustus 2022 bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu sebesar 34,57 persen

Kecuali itu share PDRB sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar selama beberapa tahun berturut, di mana sektor ini menyumbang sebesar 21,39 persen dari PDRB NTB tahun 2022.

Keberhasilan sektor pertanian didukung oleh ketersediaan lahan sebagai sarana petani dalam membudidayakan tanamannya.

Banyak kelemahan dan kebijakan yang tidak pro rakyat yang saat ini terjadi di masyarakat pertanian khususnya, dimana banyak ditemukan fenomena konversi atau alih fungsi lahan pertanian.  Alih fungsi lahan pertanian merupakan proses pengubahan lahan pertanian menjadi penggunaan selain pertanian. Alih fungsi lahan telah umum dilakukan mengingat semakin berkembangnya sektor perekonomian non pertanian.

Lahan pertanian dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pengembangan infrastruktur, kebutuhan permukiman, dan industrialisasi yang semakin berkembang saat ini.

Data BPS juga amenyebutkan, di tahun 2022, luas panen padi provinsi NTB berkurang hampir enam ribu hektare. Sebanyak 6 kabupaten/kota di Provinsi NTB yang mengalami penurunan luas panen padi apabila dibandingkan dengan tahun 2021.

Fenomena alih fungsi lahan di Provinsi NTB erat kaitannya dengan industrialisasi dan kegiatan pariwisata yang semakin gencar dilakukan saat ini.

Karena itu konversi lahan pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu mulai diperhatikan karena dapat berdampak negatif pada produksi pangan dan ketahanan pangan nasional.

Untuk itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konversi lahan pertanian di NTB. Seperti penguatan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

Selanjutnya dinilai penting adanya kebijakan pemerintah  untuk menyediakan lahan pengganti untuk lahan pertanian yang dialihfungsikan. Dan tentu dengan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan sempit di perkotaan dengan bercocok tanam secara hidroponik. ***