Miangas, 22 Oktober 2017
Program Keluarga Harapan (PKH) resmi menjangkau Miangas, pulau paling utara di Indonesia. Hadirnya PKH di Miangas merupakan wujud nyata komitmen PKH menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Petugas validasi PKH Kementerian Sosial Herman Susilo mengatakan pemilihan Miangas merupakan arahan khusus Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan di pulau-pulau terluar. "Ibu Menteri memberi perhatian khusus pada pulau-pulau terluar dan perbatasan negara," ungkap Herman yang juga tenaga ahli peningkatan kapasitas sumber daya PKH itu.
Hadirnya PKH di Miangas diawali dengan rangkaian kegiatan validasi yang dilaksanakan pada tanggal 16-20 Oktober 2017. Sebanyak 106 kk yang tercatat pada Basis Data Terpadu mengikuti kegiatan validasi calon penerima manfaat PKH.q1
Seluruh data tersebut berada di Desa Miangas dan tersebar di 3 dusun antara lain Dusun 1 sebanyak 30 kk, Dusun 2 sebanyak 43 kk, dan Dusun 3 sebanyak 33 kk.
Tim validasi terdiri atas petugas dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Koordinator PKH Wilayah Sulawesi Utara, Kepala Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Koordinator PKH Kabupaten Kepulauan Talaud.
Tim berkunjung ke rumah-rumah calon penerima manfaat PKH untuk mencocokkan data dengan kondisi terkini disertai bukti-bukti dokumen yang mereka miliki.
Mereka yang memenuhi syarat (eligible) akan menjadi KPM PKH selama 6 tahun, dan mendapatkan hak-hak kepesertaan lainnya.
Hasil validasi diperoleh 70 kk memenuhi syarat kepesertaan PKH (66%), sedangkan 36 kk tidak memenuhi syarat (34%). "Penyebab tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki komponen PKH sebanyak 29 kk , 1 kk tidak ditemukan, dan sudah sejahtera sebanyak 6 kk," terang Arifin petugas validasi Kementerian Sosial RI.
Di sisi lain tim juga melakukan sosialisasi program kepada warga pulau. Selain menjelaskan syarat, kewajiban dan sanksi, dijelaskan pula pentingnya PKH dalam melakukan perubahan perilaku KPM melalui pendampingan. "Jadi nanti Ibu-ibu akan belajar bersama pendamping PKH yang saat ini sedang kami rekrut dan semua calonnya berasal dari pulau ini," terang Noldy Mangerongkonda Koordinator PKH Wilayah Sulawesi Utara.
Antusiasme Warga
Kehadiran PKH di Kecamatan Khusus tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat.
Seprina Bawiling Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan dukungannya terhadap upaya PKH menjangkau pulau-pulau terluar. "Pemerintah Kabupaten bersemangat untuk menyukseskan program pengentasan kemiskinan terutama PKH di wilayah kami," kata Rina.
Neli Leopa sekretaris Kecamatan Khusus Miangas menyambut baik kehadiran Program Keluarga Harapan. Neli mengatakan baru pertama kalinya bantuan sosial bersyarat masuk Miangas. Selama ini banyak bantuan tapi tidak ada pendampingan. Ia pun mengapresiasi kegiatan validasi data sebelum diberikan bantuan. Hal itu dapat memastikan bantuan tepat sasaran. "Kegiatan validasi PKH membuat kami menjadi tahu warga yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan," ujar perempuan yang baru dua minggu dilantik sebagai sekretaris kecamatan.
Terakhir ia berharap secara khusus kehadiran Menteri Sosial secara langsung memberikan bantuan PKH kepada warga Miangas. "Kami juga mengharapkan Ibu Menteri Sosial hadir di Miangas," seru pria asli Miangas disambut tepuk tangan hadirin.
Dukungan Supply Side
Selain memiliki fakta historis, pulau yang berbatasan 54 mil laut dari Filipina juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam penyediaan sarana prasarana publik.
Tersedia fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan Puskesmas pembantu lengkap dengan tenaga kesehatan. Fasilitas pendidikan pun lengkap mulai SD Negeri Miangas, SMP Negeri 2, dan SMK Kelautan.
Selain itu terdapat Rumah Pintar Miangas berupa bangunan perpustakaan yang menyediakan hotspot internet gratis bantuan kementerian komunikasi dan informasi.
Sementara untuk kelancaran penyaluran bantuan, terdapat lembaga bayar berupa Outlet BRI yang tersedia dan melayani transaksi.
Keberadaan fasilitas publik tersebut akan membantu pelaksanaan program secara optimal.
