Mengkaji Sejuta Manfaat Dibalik Moda Transportasi Penyeberangan di Tanah Papua

Transportasi Sungai di Papua. Dok:Pribadi

Kondisi geografis wilayah pesisir Mimika yang penuh dengan sungai-sungai lebar dimana bentangannya mencapai tiga hingga lima kilometer yang pada akhirnya membuat biaya transportasi masyarakat ke kampung-kampung sangat mahal. K

ondisi saat ini bahwa selama ini masyarakat delapan distrik termasuk sembilan kampung di distrik Mimika Barat Tengah hanya bisa mengakses kota Timika yang merupakan ibukota dari Kabupaten Mimika, dengan menggunakan jalur transportasi sungai dan laut. Kondisi seperti ini terdapat di seluruh wilayah pesisir Mimika mulai dari Mimika Barat Jauh (berbatasan dengan Kabupaten Kaimana) hingga Mimika Timur Jauh (berbatasan dengan Kabupaten Asmat).

Terkait masalah biaya transportasi, untuk sampai ke Kokonao, masyarakat harus menyewa perahu motor cepat Rp8 juta-Rp10 juta pulang pergi. Jika hendak ke Potowaiburu, harga sewa speet boat bisa sampai Rp20 juta-Rp30 juta pulang pergi. Transportasi ke distrik-distrik pesisir sangat susah dan sangat mahal.

PENUTUP

Diharapkan pemerintah pusat mendukung dan memperbanyak studi kelayakan, studi master plan dan studi detail desain untuk pembangunan pelabuhan-pelabuhan di wilayah-wilayah pesisir yang punya potensi untuk dikembangkan. 

Angkutan penyeberangan punya sejuta manfaat mulai dari membuka daerah yang masih terisolir, mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, meningkatkan ketahanan dan keamanan nasional, menumbuhkan kegiatan pembangunan serta memperlancar roda pemerintahan di daerah tersebut. Tak hanya itu dengan moda transportasi penyeberangan akan membantu pemerintah yang sedang mengembangkan kegiatan pembangunan didaerah tersebut baik dari sektor pendidikan,kesehatan dan perkantoran. 

Angkutan perintis ini diharapkan mampu mendorong dan memajukan perekonomian di Provinsi Papua sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakannya dengan cara memberikan subsidi kepada pihak pengelola jasa angkutan penyeberangan tersebut.

Sebagaimana amanat undang-Undang agar Angkutan penyeberangan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

Oleh karena itu diharapkan juga pemerintah menggencarkan kebijakan subsidi keperintisan angkutan penyeberangan kepada penyelenggaraan/pengoperasian atas pelayanan angkutan yang bersifat perintis dimana terdapat konsentrasi sebagian besar kelompok masyarakat miskin/tidak mampu berada, agar pelayanannya pada lintas yang ditunjuk/ditugaskan di daerah terpencil dan/atau belum berkembang tetap terjamin/terselenggara secara berkelanjutan.

Penulis: