Namun demikian, masih banyak pelaku human trafficking yang belum tersentuh hukum. Ini sebagaimana yang dikatakan Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Goa, "yang ditangkap umumnya hanya sopir, sedangkan pimpinan perusahaan perdagangan manusia sulit tersentuh hukum..." (beritasatu. com, 21/08/21)
Kasus human trafficking bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi tumbuh subur di berbagai dunia. Kesamaan yang perlu diingat adalah mayoritas negeri di dunia menerapkan ideologi kapitalisme sekuler. Ini menunjukkan bahwa kapitalisme sekuler terbukti menjadi sistem yang gagal dalam mensejahterakan rakyatnya. Faktanya upaya hukum apapun tidak efektif mencegah terjadinya Human Traficking sepanjang berada dalam naungan sistem kapitalisme sekuler yang justru menjadi pemicunya.
Sekulerisme (paham yang memisahkan agama dari kehidupan) telah sukses mencabut rasa takut akan dosa di benak kaum muslimin. Penyakit wahn (cinta dunia) telah mendominasi pikiran semua orang. Tak peduli halal, haram, yang penting mendatangkan materi. Demi uang, rela mendzhalimi. Pejabat lalai akan hari pertanggungjawaban kelak, sehingga tak serius menjaga nyawa dan kehormatan rakyatnya.
Solusi Islam memutus Rantai Human Traficking
Sangat berbeda dengan jaminan yang ada dalam sistem islam. Dalam islam, negara adalah periayah (pengurus). Maka dalam menjalankan tugasnya, negara akan memastikan agar satu per satu kebutuhan warga negaranya benar-benar terpenuhi dengan sebaik-baiknya, termasuk masalah pekerjaan. Nabi Muhammad saw bersabda:
"Imam adalah laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya." (HR.Muslim). Jaminan tersebut ada dalam konsep sistem ekonomi islam.
Dalam sistem Islam, negara wajib memenuhi hak dan kebutuhan hidup rakyatnya melalui sumber daya alam yang dikelolanya secara mandiri yang hasilnya untuk mensejahterakan rakyat. Selain itu, Islam telah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap anggota masyarakat, termasuk perempuan. Maka bukan hal mustahil jika pelayanan pendidikan dan kesehatan diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Karena penerapan sistem ekonomi Islam mengkondisikan yang demikian.
Pemimpin negara Islam akan memerintahkan para laki-laki (ayah) untuk bekerja menafkahi keluarganya sebagaimana perintah Allah SWT dalam firman-Nya, "kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." (TQS al-Baqarah: 223).
Jika kesejahteraan terwujud, tidak akan ada pikiran bagi perempuan untuk 'menjual diri', bekerja menjadi pekerja migran, atau terlibat human trafficking karena kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Solusi tuntas hanyalah dengan membuang sekulerisme kapitalisme dan menerapkan syariat Islam secara kaffah
Sesungguhnya Islam mengharamkan jual beli manusia. Â Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Â Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: "Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya." (HR. Bukhari dan Imam Ahmad). Oleh karena itu, dari hadits qudsi tersebut mayoritas ulama mengharamkan jual beli manusia dalam bentuk apapun.
Negara pun wajib menyediakan lapangan pekerjaan, terutama bagi laki-laki, karena Islam mendudukkan mereka sebagai pihak yang mencari nafkah. Dengan cara ini, diharapkan para perempuan akan terpenuhi segala kebutuhannya, tanpa harus bekerja.
