Ketum BIIPKPPRI, Pilkada Cerdas untuk Kepentingan Publik

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang dilaksanakan serentak di Indonesia baru saja usai, baik Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, maupun Bupati, tentunya masyarakat cerdas memilih untuk kepentingan publik.

Masyarakat cerdas untuk kepentingan publik, dimaksudkan agar pemilih dapat mengukur dengan parameter yang disajikan, sehingga memilih pemimpin yang dapat bermanfaat bagi orang banyak (Publik).

Hal itu diungkap Darsuli, Ketua Umum Badan Investigasi Independent Peneliti Kekayaan Pejabat dan Pengusah republik Indonesia (BIIPKPPRI), kepada media ini dalam pesan tertulisnya, Rabu (27/6/2018).

Adapun manfaat yang dapat dirasakan bagi masyarakat Indonesia, terdapat acuan parameter, diantaranya adalah :

1. Politik dan Ideologi

Pemimpin yang dengan tegas sikapnya berdiri pada konsensus kebangsaan yaitu terus mengawal Pancasila sebagai Dasar Negara, NKRI sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Sistem Sosial Masyarakat Indonesia, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara, Merah Putih sebagai Bendera Bangsa Indonesia, Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan Nasional serta menghargai kearifan lokal wilayah dan budaya Indonesia serta berani melawan ekstrimisme, intoleransi dan Terorisme.

2. Ekonomi

Pemimpin yang berkomitmen meningkatkan hajat hidup orang banyak (publik) dengan meningkatkan income per kapita masyarakat sehingga tercukupi pada garis standar hidup layak, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya serta dapat membentuk dan mengembangkan sentra-sentra produksi Rakyat, terutama dapat meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah sehingga dapat tercukupi sesuai standar hidup layak.

3. Budaya

Pemimpin yang berkomitmen melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan di daerahnya sebagaimana semangat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Parameter dari Bidang

1. Pendidikan Untuk Pemimpin Tingkat Provinsi berkomitmen pada pendidikan gratis pada pendidikan menengah baik SMA/SMK. Untuk Pemimpin Tingkat Kota/Kabupaten berkomitmen pada pendidikan dasar gratis baik PAUD/TK, SD, SMP

2. Kesehatan optimalisasi pelayanan  KIS /JKN / BPJS oleh Rumah sakit negeri dan swasta, Peningkatan Alat Kesehatan pada Fasilitas kesehatan tingkat I yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat

3. Desa/Kelurahan

optimalisasi Dana Desa bukan hanya pada infrastruktur tapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat dan optimimalisasi BUMDes untuk meningkatkan ekonomi desa dan membentuk sentra-sentra produksi ekonomi masyarakat desa.

Barometer

1. Pangan dan Sumber Daya Agraria Pemimpin yang berkomitmen meningkatkan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan sehingga petani dan nelayan sebagai produsen pangan dapat hidup diatas standar hidup layak, pemimpin dapat memacu meningkatkan produksi pangan dan berani mengeluarkan perda stop relokasi lahan produktif dalam sektor pangan ke sektor lain.

2. Energi

Pemimpin yang dapat menciptakan energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat di wilayahnya.

3.Informasi dan Tehnologi Informasi

meningkatkan transparansi dengan mendorong e-budgeting, Informasi publik yang transparan tentang penggunaan APBD, memberikan ruang 2 free Internet di ruang publik, mendorong digitalisasi dalam perdagangan dan produk daerah.

Demikian parameter gerakan cerdas memilih sebagaimana telah diuraikan sekilas di atas, agar masyarakat pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara tepat dan dapat berpengaruh pada hajat hidupnya, dan gerakan memilih untuk tidak memilih (golput) belum merupakan solusi karena saat ini mau tidak mau kita di harapkan pada para calon yang ada yang harus dipilih untuk menjadi negara di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.