Partai Demokrat dari Oposan Menjadi Parpol Pemerintah

Dalam sejarah Pemerintahan Indonesia,tercatat beberapa parpol memilih menjadi oposisi bagi Pemerintahan seperti PDIP, PKS dan Demokrat. 

Arti oposisi di sini bukan sebagai suatu sistem dalam tatanan sistem Presidensial karena oposisi tidak ada dalam sistem tersebut. 

Oposisi di sini memiliki arti berada di luar Pemerintahan yang berkuasa dalam periode tertentu. 

Baca juga: Usai Kalah di Pilpres, Anies Baswedan dan Surya Paloh Mau ke Mana?

PDIP misalnya, adalah Parpol yang memutuskan berada di luar Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode dari tahun 2009-2014 dan periode 2014-2019. 

Begitu juga dengan Partai Demokrat dan PKS yang menjadi oposisi bagi Pemerintahan Presiden Jokowi sejak tahun 2019 hingga sekarang. 

Namun dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024, Partai Demokrat memutuskan bergabung bersama Capres Prabowo Subianto yang mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi. 

Baca juga: Sinyal PDIP Kembali Jadi Oposisi, Baik bagi Iklim Demokrasi Kita

Hal itu berarti mereka telah keluar dari partai yang berjuang diluar Pemerintahan dan bergabung dengan koalisi partai Pemerintahan Pesiden Jokowi. 

Bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi parpol yang mendukung Prabowo-Gibran membawa dampak keuntungan bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat. 

Baca juga: Tantangan Industri Gula dalam Menjaga Lingkungan dan Menunjang Energi Terbarukan

Akhirnya Presiden Jokowi memilih AHY masuk dalam kabinetnya untuk menjabat sebegai Menteri ATR/BPN dalam sebuah resuffle kabinet. 

Jokowi memiliki alasan kuat memilih AHY dalam jabatan tersebut. Selain karena Partai Demokrat menjadi salam satu pendukung Capres Prabowo-Gibran, juga karena AHY adalah sosok yang memiliki kemampuan. 

AHY selain sebagai Alumni Akademi Militer juga dia adalah lulusan Nanyang Technological University Singapura, Webster University, dan Harvard University Amerika Serikat. 

Dengan latar belakang pendidikan itu menunjukkan kemampuan AHY punya kemampuan manajemen yang baik walaupun usianya masih muda dan belum berpengalaman menjabat sebagai Menteri. 

Sejak Pilpres 2014, tidak ada satu pun perwakilan Partai Demokrat di kabinet Jokowi yang didukung penuh oleh partainya PDIP pimpinan Megawati. 

Bahkan Demokrat selama ini selalu berseberangan dengan PDIP digambarkan dengan "permusuhan pribadi" antara Megawati dan Susilo Bamabng Yudhoyono. 

Hubungan keduanya renggang sejak Pemilu 2004 dimana SBY sebagai anggota kabinet Presiden Megawati, maju sebagai Capres dan mengalahkan Megawati sebagai Petahana waktu itu.

Kehadiran AHY dalam kabinet Presiden Jokowi menjadi hal yang menarik mengingat saat ini PDIP masih sebagai Parpol yang menjadi bagian dari Pemerintahan. 

Dalam kontestasi Pilpres 2024, PDIP memiliki Capres yang berbeda dengan Capres yang didukung Presiden Jokowi. 

Ganjar dan Mahfud MD menjadi pasangan yang menjadi jagoan PDIP. Sedangkan Presiden Jokowi mendukung pasangan Prabowo dan Gibran yang unggul jauh dalam pengumpulan suara menurut Real Count yang dilakukan KPU. 

Dengan kehadiran Partai Demokrat dalam kabinet Jokowi dan kemungkinan kekalahan dalam kontestasi Pilpres 2024, maka PDIP dan Megawati sangat besar kemungkinannya akan kembali menjadi oposisi bagi Pemerintahan Baru nanti. 

Selain PDIP yang  mengusung Ganjar-Mahfud, ada tiga parpol lainnya yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimain Iskandar dalam Pilpres 2024.

Mereka adalah Partai Nasdem, PKS dan PKB. Dari dua partai ini, Nasdem dan PKB adalah parpol yang saat ini berada dalam Pemerintahan Presiden Jokowi. 

Jika pasangan yang didukung mereka, Capres Anies-Muhaimin, kalah dalam Pilpres 2024 ini, maka Parpol mana saja yang kemungkinannya bertindak sebagai partai oposisi? Nasdem, PKB Atau PKS? 

Dari tiga Parpol tersebut, kemungkinan yang berada di luar Pemerintahan yang baru nanti adalah PKS yang sudah berpengalaman menjadi Parpol oposisi. 

Sedangkan Partai Nasdem dan PKB kemungkinan besar kembali menjadi parpol pendukung Pemerintah yang baru. 

Mereka diperkirakan mau menerima uluran tangan Prabowo Subianto yang akan merangkul seterunya dalam Pilpres 2024. 

Kini AHY resmi masuk dalam linkungan Pemerintahan sekaligus menggugurkan partainya sebagai parpol oposisi Pemerintah. 

Dalam delapan bulan ke depan AHY sebagai Menteri ATR/BPN akan menjalani tugas sebelum terbentuknya kembali Kabinet dari Pemerintahan Baru. 

Maka selama 8 bulan tersebut AHY seakan menjalani magang sebelum dirinya kembali diangkat sebagai Menteri dalam Kabinet di Pemerintahan Baru. 

Partai Dmokrat sebagai pendukung pasangan Prabowo - Gibran tentu dipastikan mendapatkan jatah kursi Menteri jika pasangan Prabowo -Gibran sudah resmi ditetapkan KPU sebagai Presiden dan Wakli Presiden periode 2024-2029. 

Hal itu menjadi momen penting bagi Partai Demokrat dalam kiprah mereka menjalani babak baru dalam perjuangan mereka selama ini. 

Bravo Merah Putih @hensa17.