Jokowi dan Revisi UU KPK Demi Infrastruktur dan Ibu Kota Baru

Menjawab pertanyaan wartawan tentang kemungkinan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap UU KPK versi revisi itu, Moeldoko meyakini Jokowi tak akan keluarkan Perppu. Hmm. 

Pernyataan Moeldoko itu menuai reaksi dari pihak KPK sehingga Moeldoko pun memberikan penjelasan atas pernyataannya itu:

"Maksud saya bukan soal KPK-nya yang menghambat investasi, tetapi KPK yang bekerja berdasarkan undang-undang yang lama masih terdapat celah kurangnya kepastian hukum, dan ini berpotensi menghambat investasi."

Saya sisihkan kalimat keterangan penjelasan: "masih terdapat celah kurangnya kepastian hukum" sehingga tinggal kalimat utama ini: "undang-undang yang lama ... berpotensi menghambat investasi." Itu intinya, yakni UU yang lama berpotensi menghambat investasi oleh karena itu harus direvisi.

Dan, "Ini yang tidak dipahami masyarakat". Artinya: yang tidak dipahami masyarakat, itulah yang tidak diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya, dari pernyataan Moeldoko itu saja sudah ada jawaban pertanyaan mengapa Jokowi pagan hati untuk mengganti UU KPK lama itu.

Saya menduga kuat, pernyataan Moeldoko yang pertama soal "investasi" sebenarnya bukan kalimat yang seharusnya ia ucapkan, tetapi keluar dengan sendirinya. Spontan. 

2. Jokowi - Pembangunan Infrastruktur dan Pasar Modal

Sekarang, perhatikan pernyataan Jokowi pada pidatonya di Penutupan Perdagangan Saham Akhir Tahun 2018 di BEI Jakarta (Jumat, 28/12/2018):

"Kita harapkan tentu saja nantinya pembangunan-pembangunan infrastruktur yang 2019 akan banyak selesai seperti LRT, tol ,baik di Jawa maupun luar Jawa nanti bisa diback up atau didukung dari pasar modal. Sehingga menjadikan kecepatan pembangunan jadi lebih cepat lagi, akselerasi itu yang kita butuhkan dari pasar modal."

Saya abaikan kalimat keterangan waktu, obyek, dan tempat, yakni "yang 2019 akan banyak selesai seperti LRT, tol baik di Jawa maupun luar Jawa nanti" sehingga tinggal kalimat utama ini: "Kita harapkan tentu saja nantinya pembangunan-pembangunan infrastruktur ... bisa diback up atau didukung dari pasar modal."

Jadi, dengan memakai kata ganti "kita", Jokowi mengharapkan pembangunan-pembangunan infrastruktur bisa di-back up atau didukung oleh pasar modal, "sehingga menjadikan kecepatan pembangunan jadi lebih cepat lagi, akselerasi itu yang kita butuhkan dari pasar modal."

Pembangunan infrastruktur dan investasi, sebab Pasar Modal merupakan wadah bagi investor untuk menanamkan modalnya.

3. Jokowi - Pembangunan Infrastruktur dan Investasi (Visi Indonesia 2019-2024)

"Yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas!"